TRIBUNWOW.COM - Pasca kerusuhan aksi unjuk rasa Omnibus Law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja, beberapa aktor perusuh telah diamankan oleh pemerintah.

Di tengah penangkapan itu, muncul kritikan yang menuding pemerintah di bawah Kepemimpinan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) lebih buruk dibanding era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam mengatasi kritik.

Menko Polhukam Mahfud MD menilai anggapan tersebut biasa saja.

Baca juga: Sebut Pemerintah Tak Tertarik Pada Gerak-gerik KAMI, Mahfud MD: Apa Kritisnya?

Pada acara Rosi, Kamis (15/10/2020), Mahfud tak terkejut jika ada yang menilai SBY lebih baik dibandingkan Jokowi.

Awalnya host acara tersebut Rosianna Silalahi mengutip sebuah kritik yang beredar di masyarakat.

Kritik tersebut mengatakan bagaimana SBY dinilai lebih baik dalam menanggapi kritik dibanding Jokowi.

Menangapi kritikan itu, Mahfud mengatakan pemerintah tidak mempermasalahkannya.

"Ya tidak apa-apa juga," kata Mahfud.

Menurut Mahfud, anggapan-anggapan seperti itu muncul ketika seorang presiden telah selesai masa tugasnya.

"Orang menilai begitu karena Pak SBY sudah berhenti," ujar Mafhud.

"Dulu waktu Pak SBY belum berhenti kan enggak ada yang bilang begitu."

"Nanti kalau Pak Jokowi sudah berhenti, juga akan begitu orang menilai," ungkapnya.

Politisi berdarah Madura itu menjelaskan bahwa pemerintahan yang baru akan selalu disalahkan, dan dibandingkan dengan sebelumnya.

"Selalu disalahkan pemerintah yang baru itu," kata Mahfud.

"Nanti kamu (Rosi) akan bilang juga 'Wah lebih mundur lagi nih sesudah Pak Jokowi turun'" canda Mahfud.

"Pasti begitu lagi."

Pria kelahiran Sampang itu lanjut mengambil conoth bagaimana pada era Presiden Gus Dur, kemudian Presiden Megawati, mereka juga mengalami hal yang sama.

"Dulu ketika Gus Dur juga begitu, ketika Mbak Mega begitu, itu biasa saja," kata Mahfud.

Mahfud tak heran, apabila presiden yang menjabat selalu dibandingkan dengan presiden sebelumnya.

"Kayak Pak Harto kan dipuji-puji lagi sekarang, 'Enak zaman ku to'," kata Mahfud.

"Nanti semua yang sudah itu dikenang dengan kebaikan."

Mahfud meyakini ketika tiba saatnya nanti, masyarakat akan mengenang kebaikan yang diperbuat pemerintah.

"Nanti sesudah selesai dikenang kebaikannya," tandasnya.

Baca juga: Ngaku Buru-buru Hadir di Mata Najwa, Mahfud MD: Nanti Kamu Wawancara dengan Kursi Kosong Lagi

Simak video selengkapnya mulai menit ke-7.57:

SBY Tak Masuk Daftar Nama Aktor Rusuh

Sebelumnya perhatian publik sempat tertuju kepada curhat Mantan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mengeluhkan bagaimana dirinya dituding menjadi dalang aksi rusuh penolakan Omnibus Law Undang-Undang (UU) Cipta kerja.

Bahkan sejumlah politisi Partai Demokrat seperti Benny k Harman hingga Andi Arief, menuntut pemerintah memberikan klarifikasi soal tudingan SBY mendalangi demo.

Menanggapi semua hal itu, Menko Polhukam Mahfud MD merasa heran, lantaran pemerintah justru sama sekali tidak pernah menuding SBY sebagai aktor kericuhan.

Pernyataan itu disampaikan Mahfud lewat acara Mata Najwa, Rabu (14/10/2020).

Mahfud merasa tidak perlu ada yang diklarifikasi karena pemerintah memang tidak pernah menuding SBY.

"Apa yang mau saya jawab? Saya sudah diminta klarifikasi," kata dia.

"Wong kami (pemerintah) enggak pernah bilang kalau Pak SBY di belakang itu (aksi unjuk rasa)."

Baca juga: Polisi Beberkan Alasan 3 Petinggi KAMI Ditahan, Sebar Kebencian Berisi SARA hingga Provokasi Demo

Politisi berdarah Madura itu mengatakan bahwa nama SBY juga tidak pernah dicurigai dalam rapat-rapat internal negara.

"Dan tidak pernah terpikir di rapat-rapat kabinet ada nama Pak SBY," kata Mahfud.

"Enggak ada nama Pak SBY, kok tiba-tiba pemerintah disuruh menjelaskan."

Mahfud lalu bercerita soal hubungannya dengan SBY itu.

Ia bercerita bagaimana dirinya dan SBY merupakan teman baik, dan tak akan membicarakan SBY di belakang.

"Kalau ada apa-apa saya telepon saja," ucap Mahfud.

Mahfud kemudian menanggapi pernyataan Benny K Harman soal negara menjadi produsen hoaks terbesar.

Ia kemudian meminta supaya orang yang menyebarkan hoaks dilaporkan ke aparat berwajib.

"Ya lapor saja yang merasa dirugikan," ucap Mahfud.

Menteri kelahiran tahun 1957 itu lanjut menyinggung soal adanya komentar dari seorang warganet yang menuding SBY dalangi aksi kerusuhan.

Mahfud meminta agar warganet tersebut dilaporkan karena dugaan penyebaran hoaks.

Berdasarkan penjelasan Mahfud, nama SBY tidak termasuk dalam daftar nama aktor-aktor yang menjadi dalang rusuh aksi penolakan UU Cipta Kerja.

"Kita tahu aktor-aktornya, enggak ada nama Pak SBY di situ," tegas Mahfud.

"Saya ikut rapat di dalam." (TribunWow.com/Anung)