TRIBUNWOW.COM - Direktur Eksekutif Indobarometer M Qodari menanggapi 'curhat' mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Dilansir TribunWow.com, hal itu ia sampaikan dalam tayangan Apa Kabar Indonesia di TvOne, Kamis (15/10/2020).

Diketahui sebelumnya muncul tuduhan ada dalang di balik kerusuhan demo tolak omnibus law UU Cipta Kerja.

Baca juga: Mahfud MD Tak Heran Publik Nilai SBY Unggul dibanding Jokowi: Selalu Disalahkan Pemerintah yang Baru

SBY sebagai pihak yang merasa dituduh mendalangi demo, menyampaikan klarifikasi dan bantahan.

Apalagi diketahui baru-baru ini Partai Demokrat menolak UU Cipta Kerja, bahkan melakukan walkout saat rapat.

Menurut Qodari, peristiwa tuduh-menuduh ini semakin merenggangkan hubungan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan mantan Ketua Umum Partai Demokrat SBY.

"Memang hubungan antara Partai Demokrat dengan PDIP, antara Pak SBY dengan Bu Mega ini tidak sepenuhnya murni politik," komentar Qodari.

"Politik, tapi di situ juga ada main perasaan, jadi A bisa jadi B, dan seterusnya sampai jadi Z," lanjutnya.

Ia menilai sebaiknya mantan presiden memang tidak perlu lagi terlibat dalam hal politik praktis atau isu-isu nasional terkini.

Menurut Qodari, jika seorang mantan presiden terlalu campur tangan dalam hal itu maka akan mempersulit keadaan.

"Kalau boleh usul, Pak SBY atau Pak Jokowi setelah selesai jadi presiden, memang ada baiknya tidak terlalu terlibat lagi dalam tema-tema yang sifatnya aktual, tidak terlibat dalam politik harian, katakanlah begitu," kata Qodari.

Baca juga: SBY Curhat Sering Difitnah sebagai Dalang Demo: Sedih Loh Pak Saya, Sakit Hati Saya Pak Jokowi

"Sehingga tidak memperumit situasi dan kondisi," tambah pengamat politik tersebut.

Di sisi lain, seorang mantan presiden mungkin dapat muncul pada acara-acara kebangsaan yang tidak melibatkan isu politik.

Qodari memberi contoh, tidak perlu SBY menanggapi cuitan di media sosial yang bernada menuduh dirinya.

"Sebisa mungkin kalau berbicara itu kepada yang sifatnya makro, filosofis, dan barangkali muncul pada saat yang sifatnya menyatukan," papar Qodari.

"Jadi saya kira jangan Pak SBY yang sudah 10 tahun jadi presiden lalu menanggapi akun Twitter," lanjut dia.

Tidak hanya itu, Qodari menilai perlu ada pengalihan peran politik sepenuhnya kepada putra SBY, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Mungkin ini saatnya Pak SBY melakukan estafet kepemimpinan politik, terutama Partai Demokrat kepada AHY," komentar Qodari.

Lihat videonya mulai menit 4.00:

Mahfud MD Diminta Bersihkan Nama SBY atas Tuduhan Dalang Kerusuhan

Nama Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ramai diperbincangkan di media sosial terkait polemik Undang-Undang Cipta Kerja.

Hal itu lantaran SBY dituding sebagai dalang di balik kerusuhan demontrasi menolak UU Cipta Kerja.

Akibatnya, SBY sempat membuat video klarifikasi dan meminta pemerintah menjelaskan apa yang terjadi.

Baca juga: Diledek Mahfud MD soal Wawancara Kursi Kosong, Najwa Shihab Kembali Titip Salam untuk Terawan

SBY tidak menerima dirinya disebut-sebut sebagai dalang kerusuhan demonstrasi di berbagai daerah tersebut.

Di acara Mata Najwa pada Rabu (15/10/2020), Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD mengatakan dirinya juga sempat dihubungi politisi Demokrat Andi Arief.

Andi Arief memintanya agar pemerintah mengklarifikasi bahwa SBY tidak terlibat dalam masalah kerusuhan UU Cipta Kerja.

"Iya betul Mas Andi Arief adik saya itu di Jogja, junior saya, minta klarifikasi katanya Pak Luhut, Pak BIN, Pak Airlangga, Pak Mahfud bahwa SBY menunggangi dan membiayai itu."

"Kalau tidak, tidak akan pernah ada kestabilitasan politik," cerita Mahfud.

Menjawab permintaan Andi Arief tersebut, Mahfud justru merasa bingung.

Pasalnya, pemerintah juga tak pernah menuduh SBY sebagai dalang kerusuhan.

Sehingga, apa yang perlu diklarifikasi terkait nama SBY.

Meski demikian, jika ada orang yang membuat hoaks bahwa SBY dalang kerusuhan, ia meminta agar segera melaporkannya.

"Saya katakan apa yang harus diklarifikasi Kita kan enggak pernah bilang SBY, kapan dan di mana? Mana tunjukkan?"

"Kalau ada saya selesaikan siapa dari pemerintah yang bilang begitu," katanya.

Baca juga: YLBHI Ungkap Kasus Pendemo Dianiaya Aparat, Mahfud MD Balas: Polisi yang Dilempar Batu Kan Banyak

Dengan tegas, mantan Menteri Pertahanan ini membantah pemerintah menuding SBY sebagai dalangnya.

"Saya tahu ada yang menuding itu, tapi kan itu di medsos, di Twitternya Tanjung itu ada, tapi bukan pemerintah, pemerintah belum pernah nyebut nama SBY," imbuhnya.

Misal suatu saat pelaku dalang kerusuhan adalah orang dekat SBY, Mahfud meminta jangan sampai orang serta merta menuduh Mantan Ketua Umum Partai Demokrat itu.

Pasalnya, aktivis kerusuhan itu bisa saja tokoh yang dekat dengannya juga.

"Bahwa nanti mungkin mungkin ada orang dekat SBY jangan dibilang dibiayain SBY, karena dekat dengan saya itu juga bisa."

"Aktivis itu kan dekat sama siapa saja, kita enggak pernah nyebut SBY," ucap dia. (TribunWow.com/Brigitta/Gipty)