TRIBUNWOW.COM - Aksi unjuk rasa besar-besaran menolak Undang-Undang Cipta Kerja akan kembali digelar di sejumlah titik di Jakarta pada Selasa (13/10/2020).

Menanggapi itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) langsung memberikan arahannya pada jajaran menteri.

Dikutip TribunWow.com dari Kompas.com pada Senin (12/10/2020), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyebutkan Jokowi mewanti-wanti soal penyebaran Covid-19.

Baca juga: Prabowo Subianto Cerita Sempat Terjebak Massa Pendemo UU Cipta Kerja: Anak-anak Ada yang Hormat

Demo di tengah pandemi Covid-19 bisa menimbulkan klaster penyebaran baru.

"Arahan presiden, perlu diingatkan ke masyarakat bahwa sekarang masih pandemi Covid."

"Sehingga, kegiatan unjuk rasa (agar) tidak membawa klaster demo baru. Itu yang diingatkan pemerintah," jelas Airlangga setelah rapat bersama  Jokowi secara virtual, Senin (12/10/2020).

Sehingga presiden menekankan agar semua pihak tetap mematuhi protokol kesehatan sesuai imbauan Satgas Covid-19.

"Sekali lagi, kegiatan-kegiatan demo atau unjuk rasa jangan menjadi klaster pandemi baru," ungkap Airlangga.

Sedangkan demo penolakan UU Cipta Kerja juga dilakukan pada Senin ini oleh buruh dan mahasiswa.

Diketahui penolakan itu karena UU Cipta Kerja dianggap bisa merugikan para buruh.

Baca juga: Tersebar Pesan di WhatsApp Seruan Demo di Istana Negara, Tolak UU Cipta Kerja hingga Jokowi Lengser

Sementara itu, Presiden KSPI Said Iqbal dalam konferensi pers virtual, Senin (12/10/2020) mengatakan bahwa demo pada selasa adalah lanjutan dari mogok nasional akibat UU Cipta Kerja.

"Serikat buruh dan pekerja akan melanjutkan aksi kembali yang terstruktur, terarah dan sesuai kontistusi," kata Said.

Said berkomitmen bahwa demo selanjutkan akan berlangsung lebih terarah dengan intruksi dari pimpinan organisasi serikat pekerja.

Hal itu dilakukan demi mencegah adanya kekerasan dan kerusuhan.

"Aksi yang kami lakukan tidak boleh ada kekerasan, bila mana ada potensi kerusuhan tentu kami akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum di lapangan," ungkapnya.

Said berharap agar polisi jangan melarang aksi ini.

Pasalnya, aksi protes itu disampaikan dengan cara yang sesuai dengan konstitusi.

"Sikap kami anti-kekerasan tetapi jangan larang untuk melakukan aksi, langkah kami ke depan akan melanjutkan aksi demonstrasi penolakan UU Cipta Kerja," kata dia.

Dalam aksi unjuk rasa pada Selasa, ada sejumlah serikat pekerja yang bergabung.

Mereka antara lain, onfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) versi Andi Gani Nena (AGN) bersama 32 federasi serikat pekerja lainnya.

Baca juga: PBNU Minta Pemerintah Bongkar Dalang Kerusuhan Demo UU Cipta Kerja: Jangan Hanya yang di Lapangan

Sindiran BEM SI bagi Jokowi

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia (SI) sebelumnya sudah memberikan sindiran pada Jokowi.

Jokowi justru melawat ke Pulang Pisau, Kalimantan Tengah untuk meninjau kawasan lumbung pangan, termasuk sawah dan peternakan bebek.

Padahal sejumlah aksi demo besar-besaran berlangsung di berbagai kota pada Kamis, (8/10/2020).

"Sangat disayangkan pecahnya aksi massa saat itu, lagi dan lagi, Presiden RI dalam hal ini Joko Widodo tidak bersedia hadir menemui massa aksi, justru menyampaikan konferensi pers setelah aksi selesai di Istana Bogor," kata Koordinator BEM SI, Remy Hastian dalam keterangan resmi, Senin (12/10/2020).

Menurut Remy, suara para rakyat tidak didengar dan tidak membuahkan hasil.

"Narasi yang kita perjuangkan pada hari itu, ternyata nihil, karena Presiden RI pada saat itu melanjutkan perjalanan dinas ke Kalimantan Tengah untuk melihat itik di sebuah peternakan," sambung Remy.

Ia mengatakan, demo pada Kamis lalu merupakan puncak kemarahan masyarakat.

Mereka menuntut agar Jokowi mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) UU Cipta Kerja.

"Aksi Nasional Bertajuk #CabutOmnibusLaw UU Cipta Kerja yang dilakukan pada tanggal 8 Oktober 2020 adalah suatu momentum kemarahan masyarakat Indonesia untuk mendesak Presiden RI mengeluarkan Perppu UU Cipta kerja yang telah disahkan dalam Sidang Paripurna," ungkapnya.

Baca juga: Ketua KAMI Medan Ditangkap, Buntut Kerusuhan saat Demo Tolak UU Cipta Kerja

(TribunWow.com/Mariah Gipty)

Artikel ini diolah dari di Kompas.com dengan judul  Masih Ada Demo Tolak UU Cipta Kerja, Ini Arahan Jokowi ke Menteri, Setelah Mogok Nasional, KSPI dan 32 Federasi Bakal Kembali Gelar Aksi Tolak UU Cipta Kerja, dan BEM SI Sindir Jokowi yang Pilih Lihat Itik daripada Hadapi Pengunjuk Rasa UU Cipta Kerja