Kala itu, dirinya menjabat sebagai Komandan Jenderal Kopassus yang dituding terlibat penculikan aktivis.

Dikutip dari Kompas.com, Prabowo pernah mengatakan kepada Reuters pada 2012 bahwa dirinya masih ditolak untuk mendapatkan visa Amerika Serikat karena tuduhan pelanggaran HAM.

Namun Prabowo membantah semua tudingan akan keterlibatan dirinya dalam kasus pelanggaran HAM tersebut.

Baca juga: Sufmi Dasco Bahas Peluang Anies dan Sandiaga Uno di 2024, Akbar Faizal: Tidak Harus Prabowo Ya?

Jenderal TNI yang Pernah Dilarang Masuk Amerika Serikat

Dikutip dari Tribunnews.com, 29 Oktober 2019, Prabowo bukan satu-satunya Jenderal yang pernah dilarang masuk ke Amerika Serikat (AS), ada beberapa nama Jenderal TNI lain yang tidak diperbolehkan masuk ke AS.

Berikut adalah beberapa nama jenderal lain yang pernah dilarang masuk AS, selain Prabowo Subianto:

1. Letnan Jenderal TNI (Purn) Sjafrie Syamsudin

Dikutip dari bbc.com, Letnan Jenderal TNI (Purn) Sjafrie Syamsudin yang saat itu menjabat sebagai Sekretaris Jenderal di Kementerian Pertahanan, sempat dilarang masuk ke Amerika Serikat karena dituding terlibat peristiwa Mei 1998.

Saat itu Sjafrie sedang pergi bersama rombongan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk menghadiri pertemuan G-20 di Pittsburgh, Amerika Serikat pada Oktober 2009.

Baca juga: 5 Provinsi dengan Penangan Covid-19 Terbaik, Kalimantan Selatan Pertama, DKI Jakarta Termasuk

2. Jenderal TNI (Purn) Wiranto

Dikutip dari bbc.com, Ketua Umum Partai Hanura Wiranto pernah ditolak masuk Amerika lantaran diduga terkait pelanggaran HAM di Timor Timur yang menyebabkan lebih dari 1.000 orang tewas pada 1999.

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Kabinet Kerja Jokowi tersebut diisukan ikut andil di kerusuhan 1998.

Ditambah tuduhan kejahatan perang oleh pengadilan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).

3. Jenderal (Purn) Pramono Edhie Wibowo

Diwartakan bbc.com, Pramono juga dilarang masuk ke Amerika Serikat ketika akan berangkat menghadiri G-20, Oktober 2009.

Pramono diduga terlibat pelanggaran HAM di Timor Timur 1999.