TRIBUNWOW.COM - Direktur Eksekutif Lokataru, Haris Azhar menilai bahwa pembahasan Omnibus Law Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja tidak dilakukan secara terbuka.

Haris Azhar juga menilai UU Cipta Kerja merupakan produk hukum yang cacat karena terdapat kecurangan legislasi.

Hal itu diungkapan Haris Azhar dalam acara Mata Najwa, Rabu (7/10/2020).

Baca juga: Haris Azhar Sebut Pengesahan UU Cipta Kerja Ada Kecurangan Proses Legislasi: Sudah Cacat dari Awal

Dilansir TribunWow.com, Haris Azhar mengatakan bahwa DPR harusnya bisa secara terbuka setiap kali pembahasan rancangan undang-undang RI, termasuk RUU Cipta Kerja.

Tidak hanya itu, dirinya menilai dalam penyusunan hingga pembahasan tidak banyak melibatkan pihak-pihak yang terkait langsung, termasuk pendapat dari akademis.

Ia mengaku tidak mendapati naskah konsultasi publiknya, bahkan dikatakannya bahwa naskah keseluruhan RUU Cipta Kerja saja belum dibuka.

"Ya itu indikator kesempitan berpikirnya dia aja kita kan bukan anggota parlemen dan sisi parlemen itu bukan alat untuk menguji," ujar Haris Azhar.

"Pertanyaan saya naskah akademisnya mana, konsultasi publiknya mana?" tanyanya.

"Konsultasi tematik yang sektoral yang terkait dengan profesi-profesi tertentu itu kemana, itu yang enggak ada."

Haris Azhar menegaskan bahwa dalam perancangan dan pembahasan undang-undang bukan hanya untuk kepentingan parlemen ataupun partai, melainkan seluruh rakyat Indonesia.

"Kalau dia hanya bicara soal kepentingan parlemennya atau partainya dia ya cilaka, undang-undang ini bukan buat dirinya, undang-undang ini berlaku buat 260 juta lebih orang yang ada di Indonesia," kata Haris Azhar.

Baca juga: Pengakuan Menteri Yasonna Laoly soal Pembahasan UU Cipta Kerja, Bongkar Hal Ini ke Publik

Mendengar kritik dari Haris Azhar, Ketua Badan Legislasi DPR, Supratman Andi Agtas menanggai agak santai.

Dirinya justru memberikan sindiran kepada Haris Azhar dengan mengatakan bahwa di matanya enggak ada kebijakan dari pemerintah yang dianggapnya benar.

"Satu kalau Bang Haris ini kan enggak ada yang pernah benar. Jadi kita enggak usah terlalu. Kita lakukan pun yang benar pasti enggak akan ada yang benar,"  ucap Supratman.

"Kalau bicara substansi Anda boleh kritik, kita bicara yang lain, aku mau bicara proseduralnya," jelasnya.

Supratman lantas mengungkapkan dan membanggakan gambaran prosedural DPR periode saat ini dengan sebelum-sebelumnya.

Dikatakannya bahwa prosedural DPR saat ini bisa dikatakan yang paling terbuka.

"Satu dulu DPR itu selalu dikritik, selalu tertutup, inilah pertama kalinya dalam sebuah rapat Panja (Panitia Kerja) dari awal hingga awal kami buka," ungkapnya.

"Tugas kami menyampaikan, menyediakan medianya untuk publik bisa akses."

Baca juga: Deretan Video Viral Demo Tolak UU Cipta Kerja, #STMMelawan dan #MahasiswaBergerak Jadi Trending

Setelah itu, Supratman membantah dengan pernyataan Haris Azhar yang menilai pihaknya tidak melibatkan pihak lain terkait.

"Kedua terkait konsultasi publik, Badan Legislasi, kami melakukan itu," katanya.