TRIBUNWOW.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan untuk penanganan Covid-19 khusus di 9 provinsi dengan jumlah kasus tinggi.

Luhut Panjaitan dibantu oleh Ketua Satgas Penanganan Covid-19, Doni Monardo.

Namun keputusan dari Jokowi tersebut menimbulkan pertanyaan besar karena yang memiliki kompetensi di bidang itu harusnya adalah Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto.

• Pakai Bahasa Indonesia saat Pidato Pertama di Sidang PBB, Jokowi Ingatkan Peran PBB: Belum Tercapai

Dilansir TribunWow.com, Luhut mengungkapkan alasan dirinya yang lebih dipercaya oleh Jokowi ketimbang Teawan yang notabene merupakan seorang menkes.

Menurut Luhut, dalam hal ini bukan hanya bidang dari Terawan maupun Kementerian Kesehatan saja, melainkan lebih luas.

Karena dikatakannya menyangkut adanya koordinasi dengan pihak-pihak pendukung lainnya, seperti misalnya dengan Polri dan TNI.

"Karena ini mengkoordinasikan banyak, bukan hanya menteri kesehatan, ada dari Kodam, dari Polri, juga dari Satgas," ujar Luhut, dalam acara Mata Najwa, Rabu (23/9/2020).

"Ini kan bisa disatukan."

"Mungkin Presiden melihat untuk lebih cepat, lebih efektif, saya ditugasin," kata Luhut.

Meski begitu, Luhut mengatakan bahwa dalam tugasnya di 9 provinsi tersebut, tetap melibatkan peran Terawan.

Dirinya menambahkan, peran dari Terawan di sini yaitu berkaitan dengan masalah kesehatan, seperti sarana dan prasarana rumah sakit, hingga masalah karantina kesehatan atau yang dikenal dengan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

• Sebut 3 Calon di Pilkada 2020 yang Bisa Luluhkan Jokowi, Nasir Jamil Akui Masih Ada Peluang Ditunda

"Tapi sebentar lagi sudah kelas bagi tiga yang merupakan strategi besar kita, penanganan rumah sakit, penanganan karantina, dan penanganan masalah di hulu soal sosialisasi protokol kesehatan," jelasnya.

"Nanti menyangkut perbaikan di rumah sakit, standarisasi obat, protokol kesehatan rumah sakit, kelengkapan rumah sakit, itu urusan Menteri Kesehatan," lanjutnya.

"Begitu juga dengan karantina, itu urusan menteri kesehatan. Mungkin sedikit nanti masuk Satgas."

Namun menurutnya, di luar masalah kesehatan, seperti misalnya dilakukannya sosialisasi protokol kesehatan tentu harus melibatkan pihak keamanan setempat.

"Nanti menyangkut masalah hulu, bagaimana mengkoordinasikan dengan Polri, TNI, Satpol, dengan Gubernur, semua itu ada di Satgas, tempatnya Dony.

"Sekarang kita lebih jelas, artinya pengelompokkannya," pungkasnya.

Simak videonya mulai menit ke- 6.12

Wiku Peringatkan 5 Provinsi dan 10 Kota dengan Kasus Tinggi Covid-19

Kasus Covid-19 atau Virus Corona di Tanah Air belum menunjukkan adanya penurunan, namun sebaliknya justru terus melonjak.

DKI Jakarta tetap menjadi provinsi dengan jumlah kasus terbanyak, bahkan penambahan kasus tiap harinya selalu menembus angka 1.000 kasus.

Menyikapi hal itu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akhirnya memutuskan untuk kembali memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

• Injak Rem Darurat Kembali Terapkan PSBB, Anies Baswedan: Kita Punya Pengalaman di Jakarta

Dilansir TribunWow.com, Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito menilai tidak hanya Jakarta yang harus mendapatkan perhatian lebih, tetapi juga di daerah lain.

Hal itu diungkapkan dalam acara Mata Najwa 'Trans7', Rabu (9/9/2020).

Menurutnya, setidaknya ada 5 provinsi dan 10 kota yang memiliki angka insiden kasus tertinggi di Indonesia.

Lima provinsi tersebut di luar DKI adalah Kalimantan Selatan, Gorontalo, Sulawesi Utara, dan Bali.

Sedangkan untuk kota dengan angka insiden kasus tinggi adalah di antaranya 5 kota yang berada di Jakarta.

Sisanya adalah Kota Surabaya, Semarang, Makassar, Sidoarjo dan Medan.

"Ada beberapa provinsi dan kota yang harus mereview keadaannya," ujar Wiku.

"Lima provinsi dengan insiden kasus tertinggi pertama DKI Jakarta, Kalimantan Selatan, Gorontalo, Sulawesi Utara dan Bali," jelasnya.

"Sedangkan ada 10 kota dengan jumlah kasus terbanyak dan ini juga harus menjadi perhatian adalah Kota Surabaya, seluruhnya kota di Jakarta, Kota Semarang, Kota Makassar, Sidoarjo dan Medan," imbuhnya.

• Kata Dinkes soal Kapasitas Tempat Tidur RS Rujukan Pasien Covid-19 di Bali yang Hampir Penuh

Wiku meminta kepada setiap kepala daerah untuk bisa memberikan perhatian khusus, termasuk dengan cara meningkatkan pengetatan protokol kesehatan.

Jika tidak maka menurutnya tidak lama lagi daerah-daerah tersebut akan seperti kondisi yang terjadi di Ibu Kota.

"Seluruh kota-kota ini yang kondisinya kritis ini harus betul-betul waspada, jangan sampai kejadian kita perlu melakukan rem dadurat," pungkasnya.

Simak videonya mulai menit ke-5.29:

(TribunWow/Elfan Fajar Nugroho)