TRIBUNWOW.COM - Pakar hukum tata negara Refly Harun mengungkapkan fakta lain tentang perusahaan BUMN PT Pertamina.

Dilansir TribunWow.com, hal itu ia sampaikan dalam tayangan di kanal YouTube Refly Harun, diunggah Jumat (18/9/2020).

Diketahui sebelumnya viral sebuah video Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama (BTP atau Ahok).

• Dahlan Iskan Angkat Bicara soal Geger Ahok Minta BUMN Dibubarkan: Itu Bukan Pemikiran Baru

Ahok mengungkapkan sejumlah aib dalam perusahaan plat merah yang dikelolanya tersebut.

Keburukan yang ia bongkar termasuk adanya kecurangan gaji dan jabatan titipan.

Refly yang juga pernah menduduki posisi Komisaris Utama PT Pelindo mengonfirmasi ada fakta tersebut.

"Yang kedua, jangan mengandaikan bahwa perusahaan seperti Pertamina tidak ada free riders-nya, penumpang gelapnya," ungkit Refly Harun.

Meskipun tidak menyebut nama, Refly Harun mengungkapkan siapa saja 'penumpang gelap' yang dimaksud.

Ia menyebutkan para penumpang gelap ini hendak mencari keuntungan dari perusahaan-perusahaan BUMN.

Refly mengungkit para pengusaha gelap ini bahkan memiliki kiprah dalam pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan presiden (pilpres).

"Ini juga perlu dicatat. Penumpang gelap itu bisa siapa saja, bisa pengusaha yang sangat powerful, yang namanya pernah beredar dalam pilpres, misalnya," ungkap Refly.

• Ahok Curhat di YouTube soal Pertamina, Said Didu Anggap Menohok Terlalu Jauh: Sudah Angkat Tangan?

"Di mana kerjanya itu mencari keuntungan yang besar dari impor minyak. Dari Singapura misalnya, untuk kebutuhan dalam negeri," lanjutnya.

Selain itu, terdapat pula penumpang gelap yang isunya dekat dengan lingkaran kekuasaan nomor satu di Indonesia.

"Atau mungkin dari orang-orang yang berkuasa di inner circle kekuasaan," papar dia.

"Yang seperti ini juga untouchable, makanya orang mengatakan 'mafia migas'," lanjut Refly.

Refly lalu menjelaskan alasannya mengungkapkan hal tersebut.

"Orang yang tidak tersentuh ini harus diteriaki," tegasnya.

Ia menuturkan, meskipun rahasia besar itu sudah dibongkar ke publik, belum tentu akan ada tindakan yang diambil.

Pasalnya orang-orang ini memiliki pengaruh kuat dalam pemilu.

"Masalahnya, belum tentu efektif. Kalau kita diam-diam kepada presiden, diam-diam kepada menteri BUMN, karena ya, jangan-jangan mereka yang kita katakan sebagai mafia migas itu adalah para cukong pemilu," kata Refly.

"Mereka yang membiayai kegiatan pemilu di seluruh Indonesia ini," jelasnya.

Lihat videonya mulai menit 8:40

Isu Jabatan Titipan di BUMN

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menegaskan sikapnya tetap sama terkait isu orang 'titipan' di kementeriannya.

Dilansir TribunWow.com, hal itu ia ungkapkan dalam tayangan Mata Najwa di kanal YouTube Najwa Shihab, Rabu (5/8/2020).

Isu adanya orang 'titipan' untuk menjabat posisi di BUMN pertama kali mencuat saat disinggung politisi PDIP Adian Napitupulu.

• Di Mata Najwa, Dahlan Iskan Sebut Kekayaan Erick Thohir Jadi Modal Wibawa, Menteri BUMN: Speechless

Hal itu kemudian diungkit presenter Najwa Shihab.

"Mas Erick, saya ingat ketika dulu di awal-awal pas Anda dua bulan menjabat, duduk di samping sini dan saya tanya soal titipan-titipan itu," kata Najwa Shihab.

"Anda bilang akan tegas, titipan akan betul-betul diperhatikan dan lain sebagainya. Anda tidak mau kalau titipan-titipan itu tidak sesuai dengan kompetensi," lanjutnya.

Erick Thohir membenarkan hal tersebut.

Najwa Shihab kembali mengungkit kemungkinan sikap Erick sudah berubah terkait 'titipan' orang di BUMN.

"Tapi kemudian sekarang berjalannya waktu, itu tampaknya sudah mulai berubah karena titipan-titipan itu masuk?" tanya Najwa.

Erick segera membantah.

Menurut dia, pihak BUMN tetap melihat kompetensi orang yang berpotensi menjabat posisi tertentu meskipun dititipkan oleh partai atau pejabat lainnya.

"Saya enggak bilang begitu. Kebanyakan orang yang kita angkat sesuai dengan orang-orang yang sesuai dengan klasifikasinya," terang Erick Thohir.

• Erick Thohir Ngaku Banyak yang Berusaha Menjegalnya di BUMN: Semua Orang Ngerti Ini Pembusukan

Ia menyinggung kinerja para pejabat tersebut tetap dapat ditinjau tiap tahunnya.

"Ingat, kita juga punya hak review setiap tahunnya. Ini yang kita menjadi window, yang selama ini diangkat lima tahun sekarang kita punya review per tahun," paparnya.

Ia menambahkan, BUMN akan membuat peraturan baru untuk mengawasi kinerja para komisaris.

"Kita bahkan akan mengeluarkan peraturan juga, keberadaan komisaris itu harus benar-benar representatif hadir 50 persen dari jadwal rapat yang ditentukan," jelas Erick.

Erick menyebutkan hal itu perlu dilakukan untuk meningkatkan profesionalitas para pejabat BUMN.

Najwa kembali mengulik apakah benar banyak yang menitipkan orang agar diberi jabatan di BUMN.

"Tambah banyak orang yang berusaha menitipkan nama di BUMN?" cecar Najwa Shihab.

"Hal yang wajar saya rasa. Tapi yang penting kompetennya dan prosesnya baik," jawab Erick singkat. (TribunWow.com/Brigitta Winasis)