TRIBUNWOW.COM - Anggota Komisi VII DPR fraksi PKS Mulyanto buka suara menanggapi persoalan yang terjadi di PT pertamina, setelah kebobrokannya dibongkar sendiri oleh Komisaris Utama Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok.

Dilansir TribunWow.com, Mulyanto mengatakan bahwa Ahok yang merupakan seorang Komut tidak seharusnya menyampaikan persoalan internal perusahannya ke publik.

Mulyanto juga mengingatkan kepada Ahok bahwa dirinya sekarang ini bukan lagi sebagai pejabat publik melainkan adalah pejabat korporasi.

Hal itu diungkapkannya dalam acara Sapa Indonesia Malam 'KompasTV', Kamis (17/9/2020).

• Bahas Persoalan Ahok, Refly Harun Yakini Ada Penunggang Gelap di Pertamina: Mafia Migas

• Dahlan Iskan Angkat Bicara soal Geger Ahok Minta BUMN Dibubarkan: Itu Bukan Pemikiran Baru

Menurutnya, apa yang dikeluhkan oleh Ahok merupakan tanggung jawabnya sebagai Komut.

Sehingga harusnya Ahok bisa segera menyelesaikan persoalan tersebut tanpa harus mengungkapkannya ke publik yang dampaknya dinilai justru hanya membuat kegaduhan.

"Kalau kita seorang pengamat mengamati hal itu bebas-bebas saja menyampaikan ke publik," ujar Mulyanto.

"Posisi Pak Ahok itu adalah komisaris, bahkan komisaris utama, dia harus bertanggung jawab dalam aspek pengawasan perusahaan," jelasnya.

Dikatakan Mulyanto bahwa sikap yang ditunjukkan oleh Ahok justru memperlihatkan bahwa dirinya bukan seperti sedang menjabat sebagai Komut Pertamina, karena tidak bisa mengatasi persoalan internalnya.

Dirinya menambahkan, Ahok juga terkesan seperti sudah menyerah menghadapi persoalan di tubuh Pertamina.

"Yang pertama adalah lakukan itu jangan langsung dibawa ke publik, kecuali sudah nyerah," kata Mulyanto.

"Kalau saya berpandangan tetap karena dia sebagai komisaris, saya juga pernah dalam posisi itu, kita harus menyelesaikan itu," tegasnya.

• Sebut Substansi yang Dibongkar Ahok Ecek-ecek, Said Didu: Harusnya Keluar dengan Isu yang Besar

Lebih lanjut, dirinya mengingatkan kepada Ahok untuk bekerja sebagai pejabat korporasi, sehingga tidak perlu persoalan internal dibicarakan ke publik.

Oleh karenanya, Mulyanto meminta kepada Ahok supaya menyelesaikan persoalan yang telah dibongkarnya, terlebih sudah diungkapkan ke publik.

"Kecuali kita sudah menyerah, tidak mampu, letakan jabatan itu, baru bebas ngomong di publik, karena sudah selesai tugas kita," pungkasnya.

Simak videonya mulai menit ke- 2.05

Dahlan Iskan Angkat Bicara soal Geger Ahok Minta BUMN Dibubarkan

Di sisi lain, sebelumnya Mantan Menteri BUMN, Dahlan Iskan juga turut mengomentari viralnya kritik Komisaris Utama PT Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok pada perusahaan yang ditanganinya.

Sedangkan dikabarkan baru-baru ini, Ahok membongkar kebobrokan yang tengah terjadi pada PT Pertamina ke publik.

Dikutip TribunWow.com dari laman Disway.id pada Kamis (17/9/2020), Dahlan Iskan menilai pemikiran Ahok terkait Pertamina bukan sesuatu yang baru.

• Sebut Substansi yang Dibongkar Ahok Ecek-ecek, Said Didu: Harusnya Keluar dengan Isu yang Besar

Sebelumnya beberapa pejabat di BUMN juga sudah berkata bahwa BUMN perlu dibubarkan.

"Bahwa BTP mengatakan di video itu seharusnya Kementerian BUMN dibubarkan. Itu bukan pemikiran baru."

"Sejak Tanri Abeng menjadi menteri BUMN yang pertama, pemikiran itu sudah ada. Tanri sudah mengemukakan itu," ungkap Dahlan.

Pada kesempatan itu, Dahlan mengomentari soal keinginan Ahok ingin membentuk Tamasek seperti Singapura.

Menurut dia, keinginan Ahok terkait Tamasek tak begitu saja mudah diwujudkan.

"Saya tidak tahu jalan mana yang akan ditempuh, kok BTP sudah bisa mengatakan sebelum Pak Jokowi turun yang seperti Tamasek tersebut sudah bisa terbentuk."

"Mungkinkah itu bisa terwujud? Mungkin saja. Siapa tahu ada langkah sapu jagad," ungkapnya.

• Akui Ahok Orangnya Jokowi, Said Didu: Tukang Sampah di RW Saya kalau Mengeluh Diganti

Dahlan mengatakan dirinya pesimis akan pembentukan superholding.

Sedangkan untuk membentuk holding saja juga susah.

Apalagi banyaknyaa rintangan Undang-undang yang harus dilewati.

Jika benar-benar terjadi maka Ahok serta Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa dianggap pengubah sejarah.

"Tapi siapa tahu BTP memang bisa. Siapa tahu segera ada omnibus law untuk pembentukan superholding itu."

"Kalau itu benar-benar terjadi seperti di video BTP, Presiden Jokowi pun dan BTP akan tercatat abadi dalam sejarah BUMN," terang Dahlan.

(TribunWow/Elfan Fajar Nugroho)