"Kalau itu seluruh Indonesia, itu kebijakan pusat, kebijakan yang dipimpin oleh Presiden Jokowi. Kok yang disalahkan Gubernur DKI-nya?" ucapnya.

Menurut Refly, seharusnya kritik itu disampaikan tepat sasaran, yakni bukan kepada Anies Baswedan saja.

"Saya tidak bermaksud pro Gubernur DKI, tapi kita harus proporsional. Kalau urusannya dengan negara lain, apalagi melibatkan 59 negara, kita tidak bisa mengatakan itu adalah kebijakan Gubernur DKI," paparnya.

"Karena yang ditolak itu adalah warga negara Indonesia. Kecuali warga negara yang ber-KTP DKI saja yang ditolak," tambah pakar hukum ini.

Lihat videonya mulai menit 6:20:

Tanggapan Pengamat: Anies Memancing Kontroversi

Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahardiansyah memberikan pandangannya terkait polemik atas kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Kebijakan dari Anies Baswedan yang menyatakan akan kembali menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) menuai pro dan kontra.

Bahkan dari pemerintah pusat sendiri melalui para menteri, banyak yang menentang kebijakan dari Anies tersebut dengan alasan akan berdampak pada perekonomian.

• Yakini Anies Sudah Koordinasi dengan Pusat soal PSBB, Geisz: Kita Itu Mau Bersinergi Enggak Sih?

• Anies Ditentang Para Menteri Jokowi dan Diminta Dinonaktifkan, Rocky Gerung: Apa Inisiatif Presiden?

Dilansir TribunWow.com, Trubus mengatakan bahwa kebijakan dari Anies memang kerap bersifat kontroversi.

Menurutnya kebijakan yang dikeluarkan oleh Anies tidak memiliki alasan dan pertimbangan-pertimbangan yang kuat, termasuk kebijakan yang terbaru saat ini dengan akan melakukan PSBB kembali.

Hal itu diungkapkannya dalam acara Apa Kabar Indonesia Malam 'tvOne', Jumat (11/9/2020).

Dirinya menilai keputusan Anies kembali menerapkan PSBB yang rencananya akan dimulai pada Senin (14/9/2020) itu hanya karena kasus Covid-19 tinggi dan di satu sisi fasilitas kesehatan yang sifatnya terbatas.