"Hanya saja tidak perlu membuat PDIP lantas tersinggung karena memang menggandeng PDIP di Sumatera Barat suatu langkah yang sangat-sangat tidak populer," ungkap Refly Harun.

"Sama tidak populernya ketika kemudian Presiden Jokowi berusaha mati-matian agar masuk di Sumatera Barat, dan kalah juga telak," terangnya.

Meski begitu, Refly Harun menegaskan tidak lantas membeda-bedakan perlakukan kepada setiap daerah tersebut yang memang memiliki geopolitiknya sendiri.

"Dan tidak bisa juga mengatakan misalnya masyarakat Sumatera Barat tidak pro pemerintah dan sebagainya," katanya.

"Karena ketika pilpres selesai, maka provinsi apapun di Republik Indonesia berhak untuk pembangunan yang sama dan adil," tutup Refly Harun. (TribunWow/Elfan Fajar Nugroho)