TRIBUNWOW.COM - Pernyataan dari Ketua DPP PDIP, Puan Maharani soal Sumatera Barat (Sumbar) berbuntut panjang.

Pasangan calon di Pilkada Sumbar 2020, Mulyadi-Ali Mukhni mengembalikan dukungan dari PDIP yang merupakan partai pengusungnya.

Dilansir TribunWow.com, Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun buka suara menanggapi kondisi politik di Sumatera Barat tersebut.

• Tanggapai Persoalan Puan Maharani dengan Masyarakat Minang, Refly Harun: Agak Kebangetan

Refly Harun mengaku memahami keputusan politik yang diambil oleh pasangan Mulyadi dan Ali Mukhni.

Hal itu diungkapkan dalam tayangan Youtube pribadinya, Refly Harun, Minggu (6/9/2020).

Menurutnya, Mulyani dan Ali Mukhni sudah mempertimbangan risiko yang akan didapat jika masih terus menggunakan dukungan dari PDIP di Pilkada Sumbar 9 Desember 2020 mendatang.

Ia mengaku sudah mendengar ada isu-isu negatif yang mulai berhembus dengan menyasar paslon dari PDIP di Pilkada Sumbar.

"Kalau pasangan yang didukung oleh PDIP ini mengembalikan dukungannya saya bisa memahaminya," ujar Refly Harun.

"Karena kalau tidak demagenya akan luar biasa pernyataan Puan Maharani ini, apalagi setelah pernyataan Puan itu saya baca mulai ada suara-suara untuk memboikot atau paling tidak menggembosi pasangan yang didukung PDIP ini," jelasnya.

"Jadi langkah untuk mengembalikan dukungan itu adalah langkah politik yang bisa dipahami daripada gembos nanti lebih baik tidak mempertimbangkan PDIP," imbuhnya.

• Kritiknya ke Puan Maharani Ditertawai Politisi PDIP, Fadli Zon: Memang Ini soal Saya Pribadi?

Sementara itu untuk PDIP, Refly Harun berharap tidak kemudian menjadi merasa tersinggung.

Dirinya pun menilai sikap dari pasangan Mulyadi dan Ali Mukhni yang sebelumnya memilih PDIP terbilang tidak biasa.

Karena seperti yang diketahui, Sumbar merupakan daerah dengan masyarakat yang memiliki basic dukungan kepada partai-partai aliran kanan atau agamais.

"Hanya saja tidak perlu membuat PDIP lantas tersinggung karena memang menggandeng PDIP di Sumatera Barat suatu langkah yang sangat-sangat tidak populer," ungkap Refly Harun.

"Sama tidak populernya ketika kemudian Presiden Jokowi berusaha mati-matian agar masuk di Sumatera Barat, dan kalah juga telak," terangnya.

Meski begitu, Refly Harun menegaskan tidak lantas membeda-bedakan perlakukan kepada setiap daerah tersebut yang memang memiliki geopolitiknya sendiri.

"Dan tidak bisa juga mengatakan misalnya masyarakat Sumatera Barat tidak pro pemerintah dan sebagainya," katanya.

"Karena ketika pilpres selesai, maka provinsi apapun di Republik Indonesia berhak untuk pembangunan yang sama dan adil," tutup Refly Harun.

• Penghargaannya Disindir saat Kritik Puan Maharani, Fadli Zon Balas: Memang Saya Nggak Boleh Ngomong?