TRIBUNWOW.COM - Pemerintah sudah mencairkan tahap pertama subsidi gaji Rp 600 ribu dalam program Bantuan Subsidi Upah (BSU) sejak 27 Agustus 2020.

Pencairan subsidi gaji karyawan (BLT BPJS) dilakukan dilakukan bertahap hingga akhir September.

Pencairan BLT Rp 600 ribu untuk pekerja dengan gaji di bawah Rp 5 juta, pada minggu ini akan dicairkan.

• Kapan BLT Subsidi Gaji Rp 600 Ribu untuk Pemilik Rekening Bank Swasta Cair? Ini Kata Kemnaker

Direncanakan, pada batch II pencairan BLT Rp 600 ribu untuk pekerja, sebanyak 3 juta rekening akan ditransfer.

Pencairan batch II BLT Rp 600 ribu ini disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziah.

"Minggu ini kami minta 3 juta data pekerja penerima, untuk kami proses selanjutnya."

"Mudah-mudahan tidak hanya 2,5 juta data saja, tapi menjadi 3 juta data biar mempercepat penyerapan (pencairan BLT)," kata Ida, seperti yang diberitakan Kompas.com.

Untuk diketahui, total penerima BLT Rp 600 ribu ini berjumlah sekitar 15,7 juta pekerja.

Kemudian, pemerintah sudah mencairkan BLT Rp 600 ribu ini kepada 2,5 juta rekening pekerja pada 27 Agustus 2020 kemarin.

• BLT Subsidi Gaji Rp 600 Ribu Batch II Cair Minggu Ini, Kapan Giliran Pemilik Rekening Bank Swasta?

Lalu, kapan pekerja dengan rekening bank swasta mendapatkan BLT Rp 600 ribu?

Untuk pemilik rekening bank swasta, Kasubag Pemberitaan Kementerian Ketenagakerjaan, Dicky Risyana mengatakan jika rekening bank swasta untuk penggajiannya belum cair.

"Iya betul (rekening bank swasta belum cair). Jadi yang sudah (terima bantuan pemerintah) di Himbara yang langsung cair dan ditransfer ke penerima," terang Dicky saat dikonfirmasi Kompas.com.

Dana subsidi gaji Rp 600.000 baru akan cair dalam beberapa hari untuk pekerja yang menggunakan rekening bank swasta, seperti BCA, CIMB Niaga, Danamon, Maybank, OCBC NISP, dan Panin.

"Kalau bank non-pemerintah biasanya butuh maksimal 1 sampai 2 hari karena ada proses pindah bank (transfer antar-bank)," kata Dicky.

Belum cairnya subsidi gaji karyawan bagi pengguna rekening bank swasta karena pemerintah menggunakan bank BUMN untuk proses penyalurannya.