TRIBUNWOW.COM - Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun memberikan komentar soal Pilkada Solo 2020, khususnya dengan majunya putra Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka.

Majunya Gibran diketahui mendapatkan beragam sorotan, yang disebutnya sebagai fenomena dinasti politik.

Dilansir TribunWow.com dalam tayangan Youtube Refly Harun Minggu (26/7/2020), dirinya mengaku tidak mempermasalahkan soal adanya dinasti politik di Pilkada Solo 2020.

• Pengamat Yakini Gibran Rakabuming Belajar dari AHY, Sebut Momentum Tepat Maju ke Pilkada Solo 2020

Karena menurutnya adanya dinasti politik sah-sah saja dan tidak ada yang melarang.

Namun dikatakan Refly Harun ada pengecualiannya, yakni jika dilakukan dengan cara yang curang dan menggugurkan nilai-nilai demokrasi.

Dirinya menegaskan bahwa tentunya tidak bisa melarang kepada setiap warga negara yang ingin mencalonkan diri jika memang sudah memenuhi syarat.

Refly Harun lantas mencontohkan beberapa kecurangan dalam membentuk dinasti politik, mulai dari proses sebelum pemilihan umum maupun saat pemilihan umum.

"Yang jadi masalah adalah kalau politik dinasti tersebut dibuat dengan langkah yang curang. Yaitu kecurangan pemilu, baik di hulu maupun di hilir," ujar Refly Harun.

"Caranya adalah misal satu kalau pemilihan kepala daerah memborong semua partai politik agar tidak ada calon lain selain kerabatnya. Itu cara yang keliru, cara yang tidak demokrastis," tegasnya.

"Atau misalnya melakukan kecurangan yang jamak terjadi, mulai dari candidate buying, vote buying, mempengaruhi panitia penghitungan suara atau KPU di daerah karena mereka powerfull baik secara kekuasaan maupun ekonomi," jelasnya.

• Tak Hanya Gibran, Refly Harun Ungkit Bobby Nasution Terseret Isu Dinasti Politik: Harus dari Bawah

Menurutnya tidak ada alasan untuk menolak jika memang prosesnya membangun dinasti politik dilakukan dengan cara-cara yang tidak demokratis.

Hal itu tentunya akan merusak proses demokrasi yang bebas, jujur dan adil.

Namun sebaliknya, jika dilakukan dengan cara yang demokratis dan beradab maka bisa dikatakan masih bisa diterima.

Karena menurutnya hal tersebut nantinya akan ditentukan sendiri oleh masyarakat saat Pemilu.

"Kalau cara membangun dinasti politik dengan cara yang tidak bermartabat seperti itu, ya tentu saja harus dicegah, harus ditentang, harus ditumbangkan," kata Refly Harun.

"Tetapi kalau cara-cara beradab, cara-cara demokratis tidak masalah," pungkasnya.

• Alasan Achmad Purnomo Tak Bersedia Jadi Tim Pemenangan Gibran-Teguh: Tanpa Saya Pasti Menang

Simak videonya mulai menit ke- 9.53

Gibran Jawab Tudingan Dinasti Politik

Bakal calon Wali Kota Solo di Pilkada serentak 2020, Gibran Rakabuming Raka akhirnya buka suara terkait banyaknya sorotan miring kepada dirinya.

Sorotan miring yang ditujukan kepada Gibran adalah berkaitan dengan adanya dinasti politik.

Seperti yang diketahui, Gibran sendiri merupakan putra sulung dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

• PKS Jalin Komunikasi dengan Achmad Purnomo untuk Lawan Gibran Rakabuming di Pilkada Solo 2020

Dilansir TribunWow.com, Gibran mengatakan bahwa sebenarnya sudah banyak memberikan pemahaman, khususnya kepada masyarakat Kota Solo terkait apa itu dinasti politik.

Menurutnya, kondisi tersebut tetap bergantung bagaimana masyarakatnya sendiri dalam menggunakan haknya di pesta demokrasi lima tahunan tersebut.

Hal ini disampaikan dalam acaraa Webinar yang diselenggarakan oleh PDIP bertajuk 'Anak Muda Berpolitik Siapa Takut?' yang dikutip dari tayangan Youtube KompasTV, Jumat (24/7/2020).

"Saya hanya ingin menyampaikan saja masalah dinasti politik. Jadi banyak yang menanyakan masalah dinasti politik," ujar Gibran.

"Sebenarnya dalam satu tahun terakhir ini kalau di Solo ya, di kota saya itu setiap kali bertemu dengan warga itu selalu saya jelaskan apa itu dinasti politik," sambungnya.

Gibran menegaskan bahwa keinginannya untuk terjun ke politik dan maju di Pilkada Solo 2020 karena merupakan keinginnya pribadi.

Terlepas dari peran atau pengaruh dari sang ayah yang saat ini menjadi orang nomor satu di Indonesia.

Oleh karenanya, dirinya menyadari bahwa Pilkada Solo 2020 akan digelar dalam koridor demokrasi.

• Dicecar ICW sampai Pengamat Politik soal Gibran Maju Pilkada Solo, Pro-Jokowi: Itu Kan Sinis

Sehingga menurutnya tidak ada kewajiban atau keharusan bagi masyarakat yang mempunyai hak pilih untuk memilihnya di Pemilu pada 9 Desember 2020 mendatang.

"Jadi saya kan ikut kontestasi bisa menang bisa kalah, tidak harus diwajibkan memilih saya," kata Gibran.

"Bisa dipilih bisa tidak," tegasnya.

"Jadi tidak ada kewajiban mencoblos saya, ini kan kontestasi bukan penunjukkan," jelasnya.

Atas dasar itu, Gibran mengaku merasa binggung dengan tudingan tersebut.

Dirinya lantas menyinggung sikap yang ditunjukkan oleh masyarakat yang terlihat menerima dengan baik.

"Jadi kalau yang namanya dinasti politik itu dimana dinasti politiknya, saya juga bingung kalau orang bertanya seperti itu," ungkap Gibran.

"Setiap kali saya blusukan warga menerima saya dengan tangan terbuka," terangnya.

Simak videonya mulai menit ke- 1.11.40:

(TribunWow/Elfan Fajar Nugroho)