TRIBUNWOW.COM - Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun blak-blakan di depan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD soal BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila).

Refly Harun mengatakan dirinya merasa bahwa lembaga BPIP sebenarnya tidak diperlukann.

Hal itu diungkapkan Refly Harun saat hadir di acara Rosi Kompas TV pada Kamis (16/7/2020).

• Komentari Ucapan Kontroversi Kepala BPIP Yudian Wahyudi, Mahfud MD: Pancasila Memberi Proteksi Agama

"Saya termasuk orang yang mengatakan dari 2017, Prof Mahfud saya kira mencatat, bahwa BPIP pun tidak perlu," ujar Refly.

Refly menilai badan itu bisa membuat pengertian Pancasila bersifat terbatas.

Lalu ia mengungkit soal Pancasila di era Presiden Soekarno dengan ide Nasakom (Nasionalisme, Agama dan Komunisme).

"Kenapa begitu? Karena saya mengatakan bahwa dalam sejarah Republik kita ketika Pancasila itu diambil oleh negara maka kita menyaksikan fenomena orde lama, Bung Karno dengan Nasakomnya," ujar Refly

Lalu, ia juga mengungkit Pancasila di era Presiden Soeharto.

Refly menyebut bahwa Pancasila kala itu digunakan untuk menyerang seseorang yang tidak sependapat.

"Jaman Orde Baru komnya kan dihilangkan sampai akar-akarnya, tapi pemerintah Orde Baru menggunakan Pancasila untuk menggebuk orang yang tidak setuju juga, Petisi 50 dan lain sebagainya," kata dia.

Sedangkan menurutnya Pancasila itu bukan soal negara saja, melainkan menyangkut soal kemasyarakatan pula.

Menurutnya jika Pancasila diformalisasi maka pengertiannya menjadi lebih sempit.

"Maka saya katakan Pancasila itu ada dua level, dua level state dan society, dan di societynya itu sebenarnya orang hidup dengan nilai-nilai Pancasila itu akan di nilai agamanya, sopan santun, kesusilaan."

"Ketika dia diformalisme oleh negara, maka dia menjadi alat gebuk untuk membedakan," katanya.

• Maria Pauline Berhasil Ditangkap, Mahfud MD Terima Kasi ke Yasonna: Memang Harus secara Hati-hati

Mahfud MD yang terhubung melaui video call menegaskan bahwa BPIP bukan lembaga yang membuat pengertian Pancasila terbatas.