Kabar Ibu Kota

Ray Rangkuti Soroti Sikap Anies Belum Konsultasi dengan DPRD soal Reklamasi Ancol: Enggak Bener Dong

Penulis: Elfan Fajar Nugroho
Editor: Claudia Noventa
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Direktur Lingkar Madani, Ray Rangkuti dan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Ray Rangkuti memberikan tanggapan terkait proyek reklamasi Ancol. Dirinya menyoroti sikap tidak benar Anies Baswedan.

TRIBUNWOW.COM - Direktur Lingkar Madani, Ray Rangkuti memberikan tanggapan terkait proyek reklamasi Ancol.

Dilansir TribunWow.com, Ray Rangkuti mempertanyakan dan menyoroti sikap dari Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang menyetujui reklamasi Ancol tersebut.

Hal ini disampaikan dalam acara Kompas Petang, Minggu (12/7/2020).

Direktur Lingkar Madani, Ray Rangkuti dan Ketua GPMI DKI Jakarta, Syarief Hidayatullah dalam acara Kompas Petang, Minggu (12/7/2020). (Youtube/KompasTV)

Bantah Anies Baswedan, WALHI Sebut Reklamasi Ancol Tak Ada Kaitannya soal Banjir: Pendekatan Bisnis

Ray Rangkuti mulanya menyinggung soal perizinan dari reklamasi Ancol yang sebelumnya telah direklamasikan oleh Anies.

Dirinya tidak membenarkan dengan sikap Anies lantaran dalam hal itu tidak atau belum berkonsultasi dengan DPRD DKI Jakarta.

Termasuk dalam menyiapkan anggaran yang dipakai untuk proyek tersebut, apalagi akan ada pembangunan Museum Sejarah Nabi yang diklaim menjadi yang terbesar di luar Arab Saudi.

"Secara prosedur saya juga belum tahu ini, pertama karena izin dari pembangunan ini kan belum ada dari DPRD DKI Jakarta," ujar Ray Rangkuti.

"Termasuk izin untuk membangun museum ini, kan kita belum tahu administrasinya nih, izinnya seperti apa," imbuhnya.

"Anggarannya dari mana, apakah anggaran pihak swasta atau Pemprov DKI Jakarta. Kalau Pemprov DKI Jakarta, anggarannya dari mana kira-kira."

Oleh karena itu, Ray Rangkuti mengatakan bahwa DPRD sebenarnya mempunyai hak untuk melakukan penolakan terhadap proyek reklamasi Ancol.

Bantah Anies Baswedan, WALHI Sebut Reklamasi Ancol Tak Ada Kaitannya soal Banjir: Pendekatan Bisnis

Meski begitu, di luar kemungkinan akan ditolak atau disetujui, ia mengaku tetap tidak membenarkan sikap dari Anies.

Dikatakannya bahwa sikap yang benar dari seorang Gubernur adalah seharusnya bisa berkonsultasi terlebih dahulu dengan DPRD DKI Jakarta sebelum mengeluarkan keputusan yang saat ini sudah berjalan tersebut.

Oleh karenanya, apa yang dilakukan oleh Anies tidak mencerminkan pengelolaan administrasi pemerintahan yang baik dan benar.

"Potensial untuk ditolak, tetapi tentu saja kalau untuk level Bung Anies, enggak bener dong cara begitu," kata Rey Rangkuti.

"Seharusnya Anda konsultasi, rapat dulu dengan DPRD baru keluarkan keputusan dan disampaikan ke publik," tegasnya.

"Itu cara mengelola administrasi pemerintahan yang bener," pungkasnya.

Simak videonya mulai menit ke- 8.14:

Ray Rangkuti: Gubernur DKI Jakarta Memang Suka Main Istilah

Direktur Lingkar Madani, Ray Rangkuti memberikan tanggapan terkait proyek reklamasi Ancol.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan telah memberikan izin untuk dilakukan reklamasi Ancol bagian timur dengan luas 155 hektar.

Namun Anies Baswedan mengaku menolak dengan sebutan reklamasi, melainkan hanyalah pengembangan kawasan Ancol.

Dilansir TribunWow.com dalam acara Kompas Petang, Minggu (12/7/2020), Ray Rangkuti menyebut bahwa Anies suka main dengan istilah.

Ray Rangkuti mengatakan bahwa yang dimaksud dengan reklamasi yaitu pengembangan kawasan, baik itu yang menempel dengan daratan, ataupun membentuk pulau baru.

• Anies Baswedan Tegaskan Tak Ingkari Janji Kampanye soal Reklamasi Ancol: Jakarta Ini Terancam Banjir

"Itu lagi-lagi istilah lagi, jadi Gubernur DKI Jakarta ini memang suka main di istilah," ujar Ray Rangkuti.

Dirinya juga menanggapi alasan dilakukannya reklamasi Ancol, yakni menurut Anies untuk kepentingan publik itu sendiri.

Termasuk disebut bisa mengurangi risiko bencana banjir yang terjadi di Ibu Kota.

Ia lantas membandingkan antara reklamasi Ancol dengan reklamasi pulau yang sebelumnya sudah dihentikan.

Menurutnya, dua-duanya juga merupakan untuk kepentingan publik.

"Kita berdebat lagi soal apa yang disebut dengan kepentingan publik," kata Ray Rangkuti.

"Perdefinisi kan yang disebut kepentingan publik adalah segala sesuatu yang memang dihajatkan untuk keperluan umum," jelasnya.

"Sekarang reklamasi di tengah laut alias pulau, reklamasi di ujung ancol, itu kepentingan negara atau kepentingan umum? Ya kepentingan umum," ungkapnya.

"Kalau di DKI Jakarta (Ancol) ini dianggap kepentingan publik, yang ini (pulau) tidak. Lho emang yang tinggal di pulau ini pemprov DKI Jakarta, ya orang-orang kaya, jadi dia umum, publik," imbuhnya.

• Mahasiswa Demo dan Bakar Ban Tolak Reklamasi Ancol, Sempat Bersitegang saat Petugas Padamkan Api

Ketua Gerakan Persaudaraan Muslim Indonesia (GPMI) DKI Jakarta, Syarief Hidayatullah mencoba meluruskan apa yang disampaikan oleh Ray Rangkuti.

Dikatakannya bahwa reklamasi pulau merupakan benar-benar hanya untuk komersial.

Sedangkan untuk pengembangan Ancol tentunya selain untuk kepentingan publik juga merupakan pengembangan dari PT Pembangunan Jaya Ancol yang seperti yang diketahui milik Pemprov DKI Jakarta.

"Begini, kalau di sana itu betul-betul komersial," kata Syarief.

"Tapi kalau di ancol ini jelas-jelas yang pertama untuk pengembangan PT Pembangunan Jaya Ancol, milik Pemprov DKI Jakarta," jelasnya.

"Sehingga ke depan nanti pariwisata Jaya Ancol akan menjadi terbesar di Asia," pungkasnya.

(TribunWow/Elfan Fajar Nugroho)