TRIBUNWOW.COM - Anggota Komisi VI DPR Fraksi Gerindra, Andre Rosiade buka suara terkait penyerahan penanganan lumbung pangan kepada Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto.

Dilansir TribunWow.com, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menunjuk Prabowo Subianto menjadi leading sector untuk menangani lumbung pangan.

Andre Rosiade menilai keputusan yang diambil oleh Jokowi tersebut tentunya bukan tanpa alasan dengan mempertimbangkan kondisi yang terjadi saat ini.

Khususnya berkaitan dengan antisipasi akan adanya krisis pangan yang diprediksi akan terjadi pada tahun 2030 mendatang.

• Jokowi Tunjuk Prabowo Jadi Leading Sector Lumbung Pangan, Andi Akmal Sebut Jadi Pertanyaan Besar

"Pak Jokowi memahami bahwa saat ini sesuai dengan informasi dari FAO, yang bilang 2030 kita akan krisis," ujar Andre Rosiade, dalam acara Apa Kabar Indonesia Malam 'tvOne', Minggu (12/7/2020).

"Presiden ingin melakukan kebijakan soal ketahanan pangan ini, bahwa kemungkinan besar di depan akan ada krisis pangan," jelasnya.

Menurutnya, Jokowi tidak hanya menugaskan semuanya kepada Menteri Pertahanan saja, melainkan juga kementerian lainnya yang masih linier.

Dirinya mencontohkan seperti Kementerian Pertanian khususnya, kemudian Kementerian PUPR hingga Kementerian BUMN.

"Beliau menugaskan berapa menteri, seperti Menteri Pertahanan Pak Prabowo, lalu menugaskan Pak Menteri Pertanian yang paham mengenai teknis pertanian, lalu menugaskan Menteri PUPR untuk membackup soal irigasinya, termasuk soal Menteri BUMN yang ditugaskan untuk mengurusi pembiayaan dan anggaran," jelasnya.

"Jadi sehingga ini adalah kerja sama berbagai kementerian dalam rangka menyiapkan cadangan logistik strategis."

Lebih lanjut, Andre Rosiade tidak membenarkan jika penunjukkan Prabowo sebagai leading sector lumbung pangan dianggap mengambil alih tugas kementerian lain, terutama Kementerian Pertanian.

• Tak Masalahkan Prabowo Jadi Leading Sector Lumbung Pangan, Pengamat: Mentan Harus Profesional

Menurutnya, dalam urusan ketahanan pangan menjadi tanggung jawab banyak kementerian yang mengharuskan untuk saling bersinergi.

"Jadi tidak ada mengambil alih Kementerian Pertanian, tidak ada bentuk ketidakpercayaan, ini kerja sama, bahu membahu seluruh kementerian," terangnya.

Sementara itu terkait alasan Prabowo yang ditunjuk sebagai leading sector bukan Menteri Pertanian, Andre Rosiade mengingatkan soal visi misi dari Presiden.

Sehingga Jokowi disebut berhak untuk menugaskan kepada siapapun para pembantunya itu untuk menangani masalah apapun.

Namun selain itu tentu ada karakter yang dipunyai oleh Prabowo dalam mengurusi masalah ketahanan pangan.

"Saya rasa presiden mengambil keputusan ini, tentu beliau lebih paham lebih mengerti, bahwa ini visi misi presiden," kata Andre Rosiade.

"Karena beliau sudah menyampaikan tidak ada visi-misinya menteri," imbuhnya.

"Kenapa Pak Prabowo dipercaya, ya mungkin Pak Jokowi melihat background Pak Prabowo pernah jadi Ketua HKTI, lalu juga waktu kampanye, dan sejak puluhan tahun beliau bicara soal ketahanan pangan," pungkasnya.

• Unggah Foto Berdua Bareng Jokowi, Prabowo Subianto: Kementerian Pertahanan akan Terus Bersinergi

Simak videonya mulai menit ke- 17.40

Pengamat Politik: Mentan Harus Profesional

Pengamat Politik, Hendri Satrio memberikan tanggapan terkait penunjukkan Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto menjadi leading sector untuk mengurusi lumbung pangan nasional.

Dilansir TribunWow.com, Prabowo Subianto sebelumnya telah ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai penggerak lumbung pangan yang seharusnya merupakan bidang kerja dari Kementerian Pertanian.

Dalam acara Apa Kabar Indonesia Malam 'tvOne', Minggu (12/7/2020), Hendri Satrio menilai keputusan dari Jokowi tersebut sah-sah saja.

Menurutnya, Jokowi berhak untuk memerintah kepada siapapun dalam artian menteri untuk masalah apapun.

Karena seperti yang diketahui, semua kementerian adalah pembantu presiden.

Meski begitu dirinya tentu mengakui bahwa kondisi seperti itu menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat.

Mereka berpandangan bahwa Kementerian Pertanian-lah yang seharusnya meng-handle soal lumbung pangan.

Tidak sedikit juga yang menghubungkan dengan kondisi yang sedang terjadi pasca kemarahan Jokowi dan ancaman akan dilakukan reshuffle.

• Jokowi Teken Perpres soal Prakerja, Peserta yang Tak Penuhi Syarat Wajib Kembalikan Dana Insentif

"Sebetulnya yang membuat pertanyaan publik kan kenapa kemudian presiden tidak memberikan wewenang itu kepada Mentan," kata Hendri Satrio.

"Apakah kinerja Mentan tidak bagus, apakah tingkat kepercayaan Pak Jokowi kepada kapasitas Mentan tidak terlalu tinggi dibanding dengan yang diberikan kepada Prabowo."

"Apakah kemudian ada rencana-rencana lain misalnya karena menyangkut isu reshuffle."

Oleh karenanya, pandangan yang diberikan masyarakat dalam menyikapi hal itu tidak terlepas dengan kondisi di kabinet di tengah isu reshuffle.

Namun menurutnya, kondisi tersebut tidak menjadi masalah.

Dikatakannya, bahwa yang menjadi masalah adalah bagaimana Menteri Pertanian dalam menyikapi hal itu dan seharusnya bisa menyikapi dengan profesional.

"Sebetulnya pertanyaan-pertanyaannya lebih ke pertanyaan politik sih, tapi kalau boleh atau tidak, boleh-boleh saja, pantas atau tidak, pantas-pantas saja," kata Hendri Satrio.

"Nah sekarang kan Mentan ini yang harus menunjukkan bahwa dirinya adalah seorang profesional, sehingga bisa memberikan masukan dan kemudian kontribusinya kepada program lumbung pangan nasional ini," jelasnya.

• Kasus Covid-19 di Indonesia Terus Meningkat, Jokowi Minta Beberapa Provinsi Ini Diprioritaskan

Lebih lanjut, Hendri Satrio justru meminta masyarakat untuk melihat pembuktian dari Prabowo.

Dirinya menyinggung soal bunyi kampanye dari Prabowo yang banyak membahas masalah pertanian dan pangan.

"Kalau menurut saya sih enggak apa-apa juga, justru sekarang pembuktian Pak Prabowo kan waktu kampanye ngomongin pertanian banyak tuh, bahkan beliau juga kalau enggak salah Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI)," terangnya.

"Cobalah bisa enggak ngurusin lumbung pangan itu," pungkasnya.

(TribunWow/Elfan Fajar Nugroho)