TRIBUNWOW.COM - Presenter Najwa Shihab menyindir kinerja DPR dalam membahas Rancangan Undang-Undang (RUU).

Hal itu ia singgung saat mendengar perdebatan tentang RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS).

Dilansir TribunWow.com, Najwa menyampaikan sindiran itu dalam tayangan Mata Najwa di kanal YouTube Najwa Shihab, Rabu (8/7/2020).

• Tak Ingin Golkar Berkhianat soal RUU HIP, Ketua PA 212 Slamet Maarif Singgung Azis Syamsuddin

Sebelumnya perdebatan terjadi antara Ketua Perhimpunan Penggiat Keluarga (GiGa) Indonesia Euis Sunarti dengan Peneliti Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (APIK) Dian Novita.

Ketua GiGa Euis Sunarti merasa pihak pengusung RUU PKS melakukan negosiasi dengan DPR dalam pembahasan.

Mendengar perdebatan itu, presenter Najwa Shihab segera menengahi dan memberikan tanggapan.

"Isu-isu seperti ini kan makanya kita perlu ada DPR," komentar Najwa Shihab.

"Inilah tugas DPR sesungguhnya untuk bisa menjembatani ini, tetapi itu tidak dilakukan," tambahnya.

Anggota DPR Fraksi PDIP Komarudin Watubun kemudian menanggapi sindiran Najwa Shihab.

Ia menyinggung dicabutnya RUU PKS dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas

"Saya menikmati dengan baik perdebatan dari tadi, termasuk mengurangi jumlah RUU Prolegnas," kata Komarudin Watubun.

Menurut Komarudin, hal itu wajar saja mengingat DPR tidak selalu memenuhi target pembahasan Prolegnas setiap tahunnya.

"Khusus untuk itu, saya mau sampaikan idealisme itu penting tapi harus realistis juga," tegas Komarudin.

Komarudin menilai sikap DPR hanya berusaha realistis.

• Terawan Kembali Tak Mau Hadir ke Mata Najwa di Tengah Ancaman Reshuffle, Najwa Shihab Berikan Pesan

Seperti diketahui, sebelumnya RUU PKS dicabut dari Prolegnas Prioritas dengan alasan terlalu sulit dibahas.

"DPR sadar betul itu, saya tahu. Dari dulu kan tidak capai target yang ditetapkan, maka sekarang menurunkan itu," paparnya.

"Jadi idealis dan realistis, kira-kira begitu," lanjut anggota Komisi II DPR ini.

Komarudin menegaskan partainya akan mendukung pembahasan RUU PKS.

"Kedua, tentang perdebatan ini saya kira PDIP sikap jelas. Dari awal kita mendukung," tegasnya.

Meskipun begitu, ia tidak menampik banyak kepentingan yang dilibatkan dalam pembahasan suatu undang-undang.

Komarudin juga tidak membantah perlu ada lobi politik dalam hal ini.

"Cuma saya mau sampaikan, DPR itu lembaga politik. Saya kira dengan pengalaman ini juga butuh lobi-lobi yang kuat," paparnya.

"Setiap komisi, setiap partai politik punya kepentingan. Semua hal penting, tapi ada hal yang menjadi prioritas dalam lembaga politik," tandas Komarudin.

• DPR Tunda RUU Kekerasan Seksual karena Sulit dan Waktu Sempit, Siti Aminah: Saya Tak Habis Pikir

Lihat videonya mulai menit 12:00

Debat Pro dan Kontra RUU PKS

Ketua Perhimpunan Penggiat Keluarga (GiGa) Indonesia Euis Sunarti menduga ada kecurangan yang membuat DPR menolak usul mereka pada Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS).

Namun Peneliti Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) Dian Novita menyebutkan tuduhan itu hanya prasangka.

Dilansir TribunWow.com, hal itu ia sampaikan dalam tayangan Mata Najwa di kanal YouTube Najwa Shihab, Rabu (8/7/2020).

• DPR Tunda RUU Kekerasan Seksual karena Sulit dan Waktu Sempit, Siti Aminah: Saya Tak Habis Pikir

Sebelumnya Euis menyampaikan ada sejumlah poin yang diusulkan tetapi ditolak pembahasannya untuk masuk dalam draft RUU PKS.

Usul tersebut termasuk definisi kekerasan seksual yang dinilai sudah cukup dimuat dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), sehingga tidak perlu diulang lagi.

Ia menduga ada negosiasi antara pihak pengusung RUU PKS dengan Komisi VIII DPR.

"Draft terakhir itu memang sepertinya sudah mengakomodasi, tapi kemudian sepertinya ada negosiasi lagi dengan para pengusung," ungkap Euis Sunarti.

"Kita tidak tahu draft terakhirnya seperti apa," tambahnya.

Mendengar hal itu, Dian Novita langsung membantah.

Ia menegaskan pernyataan Euis adalah kecurigaan semata.

"Itu prasangka, Bu, namanya. Ada negosiasi lagi kan di belakang? Negosiasinya di mana?" sanggah Dian Novita.

"Anda kan enggak tahu apa yang kami tahu. Boleh Anda menyampaikan itu asumsi, kami punya buktinya," kata Euis.

Presenter Najwa Shihab menengahi dan meminta Dian menegaskan jawabannya.

"Anda membantah itu? Tidak ada negosiasi?" tanya Najwa Shihab.

• Usul Tunda Bahas RUU PKS hingga 2021, Komisi VIII DPR: Pembahasannya Agak Sulit

Dian menyebutkan tidak pernah ada diskusi di belakang mengenai pembahasan RUU PKS.

Sebagai pihak pengusung, Dian menegaskan hanya menyampaikan aspirasi tentang pentingnya pengesahan RUU PKS.

"Tidak ada negosiasi. Kalau namanya masyarakat menyampaikan aspirasi, sama, kelompok Bu Euis juga seperti itu," jelas Dian Novita.

"Sama, kami juga melakukan itu," tegasnya. (TribunWow.com/Brigitta Winasis)