TRIBUNWOW.COM - Berbagai persoalan membuat Lembaga Adat Baduy meminta agar wilayahnya dihapus dari destinasi pariwisata.

Satu di antaranya mereka risih menjadi tontonan wisatawan, hingga pencemaran sampah di lingkungan Baduy.

Atas hal itu, Lembaga Adat akhirnya mengirim surat permohonan penghapusan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

• Ditodong Senjata Api oleh Begal, Pria Ini Peluk sang Istri yang Hamil 7 Bulan demi Melindunginya

Tak hanya pada Jokowi, surat yang berisi permintaan agar wilayah Baduy dihapus dari destinasi wisata juga dikirimkan ke Gubernur Banten, Bupati Lebak, dan sejumlah kementerian terkait.

Surat tersebut disahkan pada 6 Juli di salah satu rumaah Jaro Lembaga Adat Baduy.

Ada tiga Jaro yang membubuhkan cap jempol yakni Jaro Saidi sebagai Tangunggan Jaro 12, Jaro Aja sebagai Jaro Dangka Cipati dan Jaro Madali sebagai sebagai Pusat Jaro 7.

Sementara pihak yang diberi mandat untuk mengirimkan surat ke Presiden Jokowi antara lain, Heru Nugroho, Henri Nurcahyo, Anton Nugroho dan Fajar Yugaswara.

Risih jadi tontonan

Heru Nugroho yang ditunjuk oleh Lembaga Adat Baduy bercerita wacana penghapusan kawasan Baduy di destinasi wisata muncul pada 16 April 2020 lalu.

Saat itu, menurut Heru, Jero Alim memintanya untuk mencari solusi permasalahan yang muncul di Baduy antara lain kunjungan wisatawan yang dianggap berlebihan.

Ia menyebut kunjungan wisatawan membuat masalah baru salah satunya adalah banyaknya sampah dan tersebarnya foto-foto wilayah Baduy Dalam di internet.

Padahal kawasan Baduy Dalam adalah kawasan yang sakral dan pendatang dilarang untuk mengambil foto.

"Pada tanggal 16, Jaro Alim memberi amanah ke saya, barangkali bisa membatu mencarikan solusi terhadap persoalan-persoalan yang ada."

"Saat itu kami sepakat, sebaiknya Baduy dihapus dari peta wisata nasional," kata Heru saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Selasa (7/7/2020).

Selain itu warga Baduy juga mengaku risih karena menjadi tontonan wisatawan yang datang.