Ketua KPA Pertanyakan Peran Anies Baswedan

Ketua Komnas Perlindungan Anak (KPA), Arist Merdeka Sirait buka suara terkait kisruh penerimaan peserta didik baru (PPDB) di DKI Jakarta.

Dilansir TribunWow.com, Arist Sirait justru mempertanyakan peran dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Dirinya mengaku sangat menyayangkan sikap Anies Baswedan yang tidak kunjung terlihat dan seakan lepas tangan dalam masalah tersebut.

Hal ini disampaikan dalam acara Sapa Indonesia Malam 'KompasTV', Rabu (1/7/2020).

Arist Sirait meminta kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk benar-benar mempertimbangkan banyak aspek dari seleksi PPDB yang belakangan menjadi kontroversi.

Termasuk bagaimana dampak yang ditimbulkan kepada siswa itu sendiri.

"Nah ini kan dampak-dampak sosial harus dipertimbangkan, di samping banyak anak-anak tahun ini akan kehilangan hak atas pendidikannya," ujar Arist Sirait.

"Oleh karena itu menurut saya harus mempertimbangkan prespektif anaknya sendiri," sambungnya.

• Protes Syarat Usia pada Sistem PPDB DKI, Para Orangtua Murid Demo sambil Kenakan Seragam Sekolah

Arist Sirait kemudian mempertanyakan peran dari seorang Gubernur Anies Baswedan yang tidak kunjung terlihat untuk menyikapi permasalahan tersebut.

Padahal menurutnya, Anies Baswedan seharusnya sangat paham dengan dunia pendidikan bahkan juga pernah menjabat seorang seorang menteri pendidikan.

"Yang sangat kecewa Kompas Perlindungan Anak karena memberikan perhatian kepada anak khususnya anak atas pendidikan, Pak Gubernur juga enggak nongol, enggak ngomong apapun sedikitpun tentang ini gitu lho," ujar Arist Sirait.

"Saya kira Beliau itu sangat paham tentang dunia pendidikan, karena sebelumnya Beliau kan orang pendidikan, bahkan penggagas 'Ayo Mengajar' dan sebagainya," ungkapnya.

Maka dari itu, Arist Sirait mengaku sangat menyayangkan dengan sikap dari Anies Baswedan melihat kontroversi PPDB di DKI Jakarta yang tak kunjung terselesaikan.

Ia menyarankan kepada Anies bisa memberikan keputusan yang tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut, jika perlu dengan membatalkan atau diulang PPDB tahun ini.

Karena menurutnya, masalah ini sudah menyangkut hak pendidikan dari anak.

"Paham betul ketika ini tejadi diskriminasi, maka sebenarnya Gubernur DKI Jakarta bisa mengambil kesimpulan, batalkan itu, lakukan ulang, lalu kemudian berikan solusi-solusi yang terbaik supaya anak tidak mengalami kehilangan pendidikan," pungkasnya.

(TribunWow/Elfan Fajar Nugroho)