Terkini Nasional

Ahok Diisukan Jadi Menteri Baru Presiden, Pihak PKS Mardani Ali: Mestinya Pak Jokowi Lebih Bijak

Penulis: Mariah Gipty
Editor: Claudia Noventa
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Basuki Tjahaja Purnama (BTP) dalam acara Peluncuran Buku 'Panggil Saya BTP' di Gedung Tempo, Palmerah, Jakarta Barat, Senin (17/2/2020). Ahok kembali disebut-sebut akan menjadi menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi).

TRIBUNWOW.COM - Nama Komisaris Utama PT Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok kembali disebut-sebut akan menjadi menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Rumor itu berhembus setelah Jokowi mengancam akan mereshuffle kabinet lantaran dianggap tidak maksimal dalam menangani pandemi Covid-19.

Banyak pro dan kontra muncul terkait rumor Ahok menjadi menteri di kabinet Jokowi menggantikan Menteri BUMN, Erick Thohir.

Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok memuji salah satu garapan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yakni revitalisasi Monas. Hal itu diungkapkan Ahok saat melakukan live instagram dengan @kickandyshow yang tayang pada Sabtu (27/6/2020). (Instagram @kickandyshow)

Arief Poyuono Sebut Dapat Kiriman Kabar Menteri Baru di WA, Ini Jawaban saat Disinggung Nama Ahok

Satu di antara yang menolak Ahok jika menjadi menteri adalah Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera.

Mardani dengan tegas menolak Ahok jadi menteri lantaran dianggap sosok yang kontroversial.

Ia khawatir kehadiran Ahok justru berdampak buruk bagi Jokowi.

"Usul saya Pak Ahok ini masih kontroversi sayang Pak Jokowi kalau mengajukan Pak Ahok."

"Akan timbul banyak sekali respon yang itu nanti buruk terhadap modal sosial bangsa, mestinya Pak Jokowi lebih bijak," kata Mardani.

Setali tiga uang dengan Mardani, Pengamat Politik, M Qodari juga tidak setuju Ahok masuk kabinet.

Pasalnya, Ahok dinilai buruk dalam komunikasi publik.

Ia mengakui kerja Ahok memang bagus namun komunikasi bagi pejabat publik juga penting.

Ahok Bandingkan Gaji saat Jadi Gubernur hingga Kini sebagai Komut Pertamina: Gedean Komisarislah

"Saya tidak setuju diangkat menjadi menteri dalam reshuffle kabinet yang akan datang, karena Pak Ahok ini lemah dalam urusan komunikasi publik."

"Komunikasi publik itu penting bagi pejabat publik setingkat menteri atau kepala daerah, kerja bagus itu sangat penting, wajib, tapi komunikasi publik juga sangat strategis," katanya.

Qodari khawatir akan terjadi masalah lagi seperti kasus penodaan agama pada 2017.

"Pekerjaan baik, tapi kalau komunikasi publiknya tidak bagus maka kemudian menimbulkan ketegangan atau dinamika sosial dan saya kira itu yang sudah terjadi pada tahun 2017," ungkap Qodari.

Halaman
123