TRIBUNWOW.COM - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Ngabalin menilai banyak persepsi yang muncul karena ancaman perombakan kabinet (reshuffle) yang dilontarkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dilansir TribunWow.com, hal itu ia sampaikan saat menanggapi Juru Bicara DPP PKS M Kholid dalam acara Dua Arah di Kompas TV, Senin (29/6/2020).

Sebelumnya Jokowi menyebutkan akan membuka opsi reshuffle dalam pidato arahan di Sidang Kabinet Paripurna, Kamis (18/6/2020).

• Yakini akan Ada Reshuffle terhadap Menteri, Analis Politik: Jokowi Ini Kerasukan Rakyat

Dalam pidato tersebut, Jokowi mengecam kinerja menterinya yang dinilai kurang tanggap menangani pandemi Virus Corona (Covid-19).

M Kholid menilai sikap Jokowi yang mengancam akan melakukan reshuffle hanya langkah politik.

"Kalau kita melihat ini hanya semacam politik cuci tangan. Bukan politik turun tangan," kata M Kholid.

Menurut Kholid, presiden seharusnya sudah memahami rekam jejak setiap menterinya saat pembentukan kabinet.

Ia menilai kritik presiden saat ini justru berbalik menjadi evaluasi bagi Jokowi sendiri.

"Artinya ketika beliau mengkritik seperti itu, maka sebenarnya mengevaluasi diri beliau sendiri," paparnya.

Kholid kemudian memberikan gambaran seorang pemimpin yang baik akan memberikan atribusi kepada timnya saat sukses.

Sementara itu jika terjadi kegagalan, pemimpin seharusnya mengevaluasi kepemimpinannya.

Kholid menyebutkan Jokowi tampak seperti melemparkan kesalahan kepada bawahannya.

• Analis Politik Hendri Satrio Acungi Jempol Sikap Tegas Jokowi: Bentuk Leadership yang Luar Biasa

Ia bahkan menilai kegeraman Jokowi hanya sebagai narasi yang sengaja dibangun.

"Ini adalah narasi yang dibangun Bapak Presiden. Atribusi kesalahan atau atribusi kegagalan yang harusnya ada di pundak presiden menjadi burden sharing," jelas Kholid.

Ali Ngabalin kemudian menanggapi pendapat Kholid.

Menurut dia, terlalu jauh kesimpulan yang disampaikan Jubir PKS tersebut.

Ia menyebutkan persepsi tersebut dapat menyesatkan.

"Kalau Kholid bilang begitu, artinya enggak bisa memaknai ini masuk dalam persepsi-persepsi yang menyesatkan publik. Enggak usah terlalu jauh," jawab Ali Ngabalin.

Menurut Ngabalin, wajar jika Jokowi menegur para menterinya dalam situasi krisis saat ini.

"Sebagai seorang pemimpin, sebagai kepala negara, mendorong para menteri dan lembaga tentu saja dalam situasi seperti ini," jelas Ngabalin.

"Artinya selama ini chemistry yang sama. Kementerian dan lembaga bekerja sekeras mungkin memberikan pandangan," tambahnya.

• Pakar Komunikasi Soroti Ekspresi Jokowi saat Marah, Sebut Luar Biasa Serius: Lihat Tekanan Kata

Lihat videonya mulai menit 5:45

Refly Harun Nilai Jokowi seperti Tertekan

Di sisi lain, sebelumnya, pakar hukum tata negara Refly Harun angkat bicara tentang penempatan menteri dalam Kabinet Indonesia Maju.

Hal itu ia ungkit setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka opsi akan merombak jajaran menteri (reshuffle) jika dinilai tidak dapat menangani pandemi Virus Corona (Covid-19).

Dilansir TribunWow.com, topik itu dibahas Refly dalam kanal YouTube Refly Harun, diunggah Senin (29/6/2020).

• Soroti Bansos Covid-19, Jokowi Minta Tak Hanya Kerja Lumayan: Jangan Mati Dulu Baru Kita Bantu

Awalnya, Refly menyoroti banyaknya jumlah kementerian yang dibentuk pada pemerintahan kedua Jokowi periode 2019-2024.

Ia menduga ada tekanan yang ditimpakan pada Jokowi.

"Mengenai reshuffle kabinet ini, di era kedua pemerintahan Jokowi, saya sesungguhnya agak heran," kata Refly Harun.

"Jokowi seolah-olah tertekan untuk mengadopsi sebanyak mungkin menteri," katanya.

Refly menjelaskan jumlah kementerian saat ini adalah jumlah maksimal yang diizinkan.

"Coba bayangkan, portofolio kementerian itu maksimal 34, habis sudah," paparnya.

Tidak hanya itu, Refly juga menyoroti pengadaan jabatan wakil menteri di beberapa kementerian.

"Tapi tiba-tiba ditambah juga dengan wakil-wakil menteri di beberapa kementerian," ungkit Refly.

"Bahkan di Kementerian BUMN ada dua wakil menteri, padahal jumlah deputinya kurang lebih sama saja dengan kemarin," paparnya.

Refly lalu menyoroti rencana pemangkasan birokrasi yang pernah diutarakan.

"Pernah dikatakan untuk mengatakan efisiensi dan efektivitas kinerja, ternyata birokrasinya juga panjang," ungkapnya.

Ia kemudian mengkritik kinerja para wakil menteri di sejumlah kementerian.

• Singgung Menkes Terawan, Jokowi Pertanyakan Anggaran Covid-19 Belum Terpakai: Ke-Rem ke Situ Semua

Menurut Refly, belum tentu para wakil menteri tersebut membantu kinerja menterinya.

Ia menduga adanya jabatan wakil menteri justru dapat mempersulit kebijakan.

"Saya tidak yakin kementerian yang punya wakil menteri itu justru lancar-lancar saja kinerjanya," ungkap mantan Komisaris Pelindo ini.

"Bisa jadi jangan-jangan justru kebanyakan wakil menteri ini justru ngerecokin karena ada dua nahkoda," tambahnya.

Hal itu ia sampaikan mengingat kemungkinan ada kepentingan kebijakan jika menyangkut asal partai para pejabat menteri tersebut.

"Misal ada di sebuah kementerian ada dua partai sekaligus. Menterinya dari partai A, wakil menterinya dari partai B," jelas Refly.

"Saya juga heran, kalau kita lihat sumber dari rekrutmen Jokowi 'kan cuma dua saja. Pertama adalah orang yang direkrut Presiden Jokowi sendiri, kedua adalah orang yang direkomendasikan atau orang yang diikat oleh partai politik," katanya. (TribunWow.com/Brigitta Winasis)