TRIBUNWOW.COM - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD, menanggapi soal ancaman reshuffle kabinet oleh presiden.

Dilansir TribunWow.com dari tayangan YouTube KompasTV, Selasa (30/6/2020), Mahfud MD mengatakan bahwa reshuffle adalah hak presiden.

Mulanya, Mahfud MD memberikan pernyataan mengenai video sidang paripurna kabinet yang baru-baru ini beredar.

• Dengar Argumen Jubir PKS soal Pidato Jokowi, Ali Ngabalin Terkekeh: Kumpulin Saja Pernyataan Itu

• Jokowi Kembali Tegur Menkes Terawan, Soroti Insentif untuk Tenaga Medis: Terlalu Berbelit-belit

Mahfud MD mengatakan, video tersebut merupakan rapat pada 18 Juni lalu.

"Ini betul, menindaklanjuti dan sejalan dengan paling tidak apa yang disampaikan presiden," ucap Mahfud MD.

"Agar bertindak cepat dan tepat, karena pernyataan presiden itu sebenarnya sudah disampaikan tanggal 18, bukan hari ini."

"Tanggal 18 disampaikan, kemudian baru beredar kemarin."

Sebagai tindak lanjut, Mahfud MD menyebut mereka juga telah menggelar rapat pada 22 Juni.

"Dan kita sudah mengadakan rapat untuk itu tanggal 22 yang lalu, dengan forum yang diperluas" ungkap Mahfud MD.

Meski demikian, dalam rapat tersebut, tidak ada pembahasan mengenai reshuffle kabinet.

"Tapi kita tidak membahas soal reshuffle kabinet bagi menteri yang kurang cepat melangkah," ucap Mahfud MD.

"Karena itu sepenuhnya adalah hak presiden, sama sekali tidak menyinggung itu," sambungnya.

• Jubir PKS Sebut Jokowi Cuci Tangan dengan Reshuffle, Ali Ngabalin: Persepsi yang Terlalu Jauh

Jokowi Ancam Reshuffle

Diberitakan sebelumnya, dalam sidang kabinet, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan membuka opsi berbagai langkah politik sampai kebijakan jika memang perlu.

Hal itu ia sampaikan sembari mengingatkan tanggung jawab pemerintah terhadap rakyat.

"Saya membuka entah yang namanya langkah-langkah politik, entah langkah-langkah kepemerintahan. Akan saya buka," kata Jokowi, dikutip dari kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin (29/6/2020).

"Langkah apapun yang extraordinary akan saya lakukan untuk 267 juta rakyat kita, untuk negara," tegasnya.

Menurut Jokowi, langkah itu bisa saja termasuk membubarkan lembaga tertentu atau merombak jajaran menteri.

Ia mengaku sudah memikirkan banyak kemungkinan yang dapat dilakukan agar penanganan Covid-19 lebih efektif.

"Bisa saja membubarkan lembaga, bisa saja reshuffle," ungkit Jokowi.

• Soal Jokowi Ancam Reshuffle, Refly Harun Sebut Pernah Prediksi: Menteri Sekarang Sadar Kamera

"Udah kepikiran ke mana-mana saya. Entah buat Perpu yang yang lebih penting lagi kalau memang diperlukan," tambah mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

Menurut Jokowi, opsi itu mungkin saja dilakukan mengingat situasi krisis yang terjadi.

"Karena memang suasana ini harus ada," tegasnya.

Jokowi kemudian membuat gestur mengangkat tangan, yang umumnya diartikan sebagai tanda orang menyerah.

"Kalau suasana ini Bapak Ibu tidak merasakan itu, sudah," kata Jokowi.

"Artinya tindakan yang extraordinary keras akan saya lakukan," tutupnya.

(TribunWow.com)