TRIBUNWOW.COM - Pengamat politik, Rocky Gerung memberikan apresiasi terhadap langkah cepat dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait persoalan program Kartu Pra Kerja.

Dilansir TribunWow.com, sebelumnya, Ketua KPK Firli Bahuri memberikan surat kepada Kementerian Perekonomian dengan mempermasalahkan Kartu Pra Kerja tersebut.

Namun, Rocky Gerung merasa ada sikap tidak biasa yang ditunjukkan oleh KPK.

• Tanggapi Polemik Kartu Pra Kerja, Rocky Gerung: Ada Perencanaan Korupsi yang Dicurigai KPK

Dirinya lantas menilai hal itu sebagai tukar tambah terkait kasus yang juga masih menjadi polemik, yakni kasus Novel Baswedan.

Karena seperti yang diketahui, soal tuntutan ringan kepada pelaku penyerangan kepada Novel, membuat banyak pihak yang menyudutkan para penegak hukum, termasuk kepada KPK.

Hal ini disampaikan Rocky Gerung dalam kanal Youtube pribadinya, Rocky Gerung Official, Selasa (23/6/2020), saat diwawancarai oleh Hersubeno Arief.

"Saya kira kita musti kasih poin pada KPK hari ini, karena dia bereaksi cepat melampaui ekspetasi publik," ujar Rocky Gerung.

"Mungkin juga kita bisa bilang, itu tukar tambah dengan Novel Baswedan, bisa aja, karena dia baru dihajar kemarin," jelasnya.

Namun di luar permasalahan dari Novel Baswedan tersebut, Rocky Gerung tetap mendukung langkah positif dari KPK untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut.

"Tapi poinnya tetap ada unsur rasional di KPK yang mungkin juga menganggap bahwa 'Oke lepas dari soal-soal isu politik di dalam internal KPK sendiri', ada masalah yang melampaui itu," kata Rocky Gerung.

"Yaitu fungsi-fungsi teknis dia untuk membaca angka."

 • Rocky Gerung Tanggapi Penyerangan terhadap Bintang Emon terkait Kasus Novel: Buzzer Harusnya Tertawa

Selain itu, Rocky Gerung menyebut bahwa hal itu masih awal dari semua permasalahan di program Kartu Pra Kerja tersebut. 

Karena dirinya masih mempertanyakan dan mempermasalahkan orang di balik skandar tersebut.

Sedangkan terkait adanya ketidakberesan dari program tersebut memang sudah tercium dari awal.

"Ini kan cuman soal membaca angka sebetulnya, yang kemudian di belakang itu baru kita persoalkan," ungkapnya.

"Mengapa KPK ngotot membaca angka itu, siapa yang pesan sebelumnya."

"Karena enggak biasa KPK punya urgen yang kuat untuk soal yang bersifat teknokratis dan belum menimbulkan semacam potensi delik," kata Rocky Gerung.

Lebih lanjut, Rocky Gerung menyinggung soal Perppu tentang Corona yang menjadi awal kecurigaan penggunaan anggaran untuk penanganan Covid-19.

Dikatakannya bahwa semua tindakan atau kebijakan yang berkaitan dengan penggunaan anggaran Corona tidak bisa dipermasalahkan secara hukum.

• Ekonom INDEF Sebut Kartu Prakerja Abal-abal dan Ungkap Ucapan Sri Mulyani yang Membuatnya Syok

"Dan semua orang tahu bahwa Perppu yang kemudian jadi Undang-Undang Corona ini bermasalah secara hukum pertama-tama," jelasnya.

"Karena langsung meminta supaya jangan ada pidana di dalam pembuatan kebijakan, kalau pejabat membuat kebijakan jangan dipidanakan," imbuhnya.

Menurut Rocky Gerung, Perppu tersebut seperti menyinggung KPK, karena seperti membatasi ruang kerjanya.

Hal itulah yang nampaknya memicu kecurigaan oleh KPK, selain juga dari masyarakat umum.

"Itu kan sudah menimbulkan kecurigaan pada KPK juga ya kalau begitu kita dilarang untuk audit dilarang untuk memeriksa prosedur," ucap Rocky Gerung.

"Jadi KPK sebenarnya tersinggung dengan RUU itu," pungkasnya.

Simak videonya mulai menit ke awal:

(TribunWow/Elfan Fajar Nugroho)