TRIBUNWOW.COM - Pakar Epidemiologi Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono meminta pemerintah tidak asal tunjuk suatu wilayah untuk bisa diterapkan New Normal.

Dikabarkan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah merestui 102 daerah untuk melakukan New Normal.

Sebanyak 102 daerah tersebut berstatus zona hijau yang tersebar di beberapa provinsi.

Dilansir TribunWow.com, Pandu Riono lantas mempertanyakan bukti penilaian (assesment) yang digunakan untuk menentukan status daerah tersebut.

• Mardani Minta Pemerintah Tak Jalan Sendiri soal New Normal, Singgung Ganjar hingga Anies Baswedan

Dirinya berharap pemerintah benar-benar melakukan penilaian yang tepat dan bisa terbuka kepada publik.

Hal ini disampaikan Pandu Riono dalam acara Dua Arah yang tayang di kanal Youtube KompasTV, Selasa (2/6/2020).

"Kita sekarang semua harus jujur, apakah betul-betul sudah dilakukan assesment di semua wilayah itu," ujar Pandu Riono.

"Jangan menunjuk wilayah tanpa assesment yang komprehensif dan menyeluruh," sambungnya.

"Semua bicara, semua menilai. Terbuka," pinta Pandu Riono.

Ketika hal itu sudah dilakukan dengan baik, maka tahap selanjutnya adalah meminta pertimbangan kepada setiap kepala daerah tersebut.

Karena mereka lah yang tentunya lebih paham dengan kondisi yang terjadi di daerahnya.

Selain itu juga harus diperkuat dengan dilakukan sosialisasi kepada masyarakat supaya tidak ada kesalahpahaman terkait kebijakan New Normal tersebut.

"Kemudian kita tanyakan kepada pemerintah daerah, kita tanya kepada masyarakat. Siap tidak?," kata Pandu Riono.

"Ini tahapan-tahapannya, ini yang akan dilakukan, sudah sesuai protokolnya," paparnya.

"Sosialisasikan dengan baik, komunikasikan dengan baik," lanjut Pandu.

• Nilai New Normal Corona Belum Siap Diterapkan, Mardani: Saya Tidak Ingin Jadi Oposisi Pemerintah

Lebih lanjut, Pandu Riono menyebut penerapan New Normal bisa seperti perjudian yang besar.

Salah dalam mengambil langkah maka akan berdampak buruk.

"Kalau tidak begitu, kita bermain dengan gambling yang luar biasa," ungkap Pandu Riono.

"Ini virus, jangan main-main," tegasnya.

Dirinya menyinggung soal kemungkinan adanya gelombang kedua yang bahkan bisa jauh lebih tinggi.

Maka dari itu, Pandu Riono meminta pemerintah tidak main-main dalam menerapkan New Normal karena memiliki risiko tinggi.

"Kalau kita tidak siap, kita bisa menghadapi gelombang yang lebih tinggi," katanya Pandu Riono.

"Jangan main-main, kita harus betul-betul siap. Kita lakukan betul," imbuhnya.

Pandu Riono kembali menegaskan supaya data penyebaran Virus Corona di setiap daerah bisa dibuka sejelas-jelasnya.

Terutama untuk daerah yang dikatakan sudah siap untuk melakukan New Normal.

• Sebut New Normal Corona Didramatisasi, Rocky Gerung: Sampai Pemulung Bicara soal New Normal

"Jujurlah, terbuka. Jangan kemudian menunjuk satu wilayah," kata Pandu.

"Kapan dilakukan itu? Enggak ada, saya enggak pernah lihat," tegurnya.

"Itu yang menurut saya harus dilakukan Gugus Tugas," pungkasnya.

Simak videonya mulai menit ke-3.15:

Mardani Minta Pemerintah Tak Jalan Sendiri, Singgung Ganjar hingga Anies

Anggota DPR RI fraksi PKS, Mardani Ali Sera meminta pemerintah tidak jalan sendiri terkait penanganan Virus Corona termasuk keputusan penerapan New Normal.

Dilansir TribunWow.com, Mardani meminta pemerintah mempertimbangkan partisipasi dari para kepala daerah maupun masyarakat umum.

Hal ini disampaikan Mardani dalam acara Dua Arah yang tayang di kanal Youtube KompasTV, Selasa (2/6/2020).

Mardani mulanya mengatakan dalam pembahasan New Normal ini, dirinya tidak ingin memposisikan sebagai oposisi pemerintah.

Dirinya tidak ingin berkomentar dari susut pandang kubu opisisi, melainkan dari segi masyarakat umum.

Karena menurutnya, permasalahan tersebut bukan hanya dihadapi pemerintah melainkan semua masyarakat.

• Minta New Normal Orientasi ke Masyarakat, Pandu Riono: Jangan Lihat Hanya Aktivitas Kegiatan Modern

"Saya ingin menjelaskan posisi saya dulu karena dari partai politik DPR sendiri saya tidak ingin menjadi oposisi," ujar Mardani.

"Ini masalah kita bersama," tegasnya.

Mardani berharap pemerintah mempertimbangkan dengan baik rencana penerapan New Normal.

Ia menilai untuk saat ini kondisinya belum memungkinkan untuk dilakukan New Normal.

Karena di satu sisi, risiko penyebaran Virus Corona masih terbilang tinggi.

Hal itu terbukti dengan penambahan kasus Corona yang cukup banyak.

"Yang pertama kita bicara New Normal dalam keadaan kasus kita yang masih naik, sementara Jepang, Korea Selatan angkanya turun," jelasnya.

"Korea bahkan ketika New Normal baru naik lagi."

Selain itu, Mardani meminta supaya pemerintah bisa meningkatkan jumlah pengetesan.

Menurutnya, pengetesan tersebutlah yang bisa membuktikan kondisi yang terjadi.

Karena logikanya, semakin banyak dilakukan pengetesan maka semakin banyak pula kasus baru yang ditemukan jika memang ada.

Dan sebaliknya, ketika semakin sedikit pengetesan maka semakin sedikit ditemukannya kasus baru.

• Bedakan New Normal dan PSBB, Mardani Ali Sera Gamblang Sebut Daerah Gelagapan: Saya Agak Khawatir

"Yang kedua kita punya jumlah orang yang dites masih sangat sedikit," ungkapnya.

"Makin sedikit tes, ya makin sedikit korban, tetapi nambah tes makin banyak korbannya," imbuhnya.

Maka dari itu, melihat kenyataan di lapangan, Mardani menilai belum saatnya New Normal diberlakukan di Tanah Air.

Dirinya lantas meminta pemerintah tidak jalan sendiri, yakni dengan mengambil keputusan sendiri.

Pemerintah diharapkan juga bisa menerima masukan para kepala daerah maupun masyarakat umum.

Karena mereka lah yang tentunya lebih paham dengan kondisi yang terjadi.

"Jadi poin saya, nyuwun sewu buat pemerintah, tiga hal belum terpenuhi syaratnya," kata Mardani.

"Karena itu nyuwun sewu pemerintah jangan jalan sendiri, partisipasi masyarakat perlu," pintanya.

Mardani kemudian membacakan beberapa tanggapan dari kepala daerah yang kebanyakan tidak setuju dengan pemerintah pusat.

Seperti misalnya Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Kepala daerah kita komennya itu beda-beda hampir semuanya," jelas Mardani.

"Pak Ganjar bilang jangan dulu, Bu Khoifah jangan dulu, Anies Baswedan jangan, ajak mereka dulu," pungkasnya.

(TribunWow/Elfan Fajar Nugroho)