TRIBUNWOW.COM - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengingatkan soal gelombang kedua Virus Corona.
Hal itu diungkapkan Luhut Binsar Pandjaitan saat dialog daring dengan Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI) pada Senin (1/6/2020).
Luhut Binsar Panjaitan mengingatkan soal gelombang dua Virus Corona meski ia menyebutkan data penyebaran Covid-19 di beberapa negara sudah turun.
• UPDATE Virus Corona di Indonesia Selasa 2 Juni 2020: 27.549 Kasus Positif, 7.935 Sembuh
"Jadi kalau bapak atau ibu lihat walaupun grafik sudah menunjukkan penurunan di beberapa negara, namun beberapa titik baru yang bermunculan dan riset menunjukkan adanya gelombang Corona di Covid-19," jelas Luhut seperti dikutip dari Kompas TV pada Selasa (2/6/2020).
Luhut mengatakan bahwa hal itulah yang menjadi dasar mengapa kembalinya pemudik ke ibu kota dipersulit.
Apalagi ada pusat penyebaran baru di Jawa Timur.
"Itu sebabnya kalau Bapak Ibu lihat pemerintah sangat berhati-hati seperti orang kembali mudik."
"Kita persulit untuk datang ke Jakarta karena ada episentrum baru di Jawa Timur nah ini tujuannya di sana," terang Luhut.
• Pemudik Tanpa SIKM Berhasil Masuk DKI, Wagub Singgung Imbauan Luhut Binsar: Bukannya Tak Menolerir
Dalam kesempatan itu, Luhut mengatakan pemerintah bukan bermaksud tidak konsisten dalam mengatasi Covid-19.
Pemerintah hanya bertindak berdasarkan data yang terus berubah.
"Jadi kalau kita dibilang seperti berubah-ubah tidak berubah-ubah karena memang dinamika."
"Berkali-kali saya sampaikan di publik dinamikan dari pada Covid-19 ini memang sangat tinggi," ucap Menteri 72 tahun ini.
Lihat videonya mulai menit ke-00:58:
Kritikan Pakar UI pada New Normal
Presiden Joko Widodo (Jokowi) diketahui akan menerapkan tatanan baru new normal.
Namun, Pakar Epidemiologi Universitas Indonesia (UI), Pandu Riono mengaku tak setuju dengan keputusan tersebut.
Dilansir TribunWow.com dari channel YouTube Kompas TV pada Sabtu (30/5/2020), hal ini dikarenakan Pandu Riono menilai data Covid-19 saja masih belum akurat.
• New Normal Segera Mulai, Ade Armando Sebut Rakyat Belum Dijelaskan: Masak Berharap Pak Jokowi?
"Sampai sekarang datanya tidak akurat, jadi tidak mungkin kita mau menghitung reproduction number, angka reproduksi ya kita singkat R, nah kalau RT kita sebut T, Tnya times, waktu."
"Kalau sekarang angka reproduksi angkanya berapa," kata Pandu.
Dijelaskannya, jika data yang digunakan untuk menerapkan New Normal belum akurat, maka hal ini akan berbahaya.
"Dan perhitungan itu mendasari data yang tersedia. Kalau datanya yang tersedia tidak akurat dan dipakai begitu saja oleh yang menghitung secara matematis akan keluar angkanya."
"Pertanyaannya angkanya akurat tidak? Merefleksikan hal yang sesungguhnya tidak? Karena bisa berbahaya," imbaunya.
Pandu menuturkan, pemerintah bisa berencana apa saja namun belum tentu New Normal bisa dijalankan.
"Kalau persyaratan kesehatan belum terpenuhi, indikator itu tidak terpenuhi, The New Normal itu tidak akan berjalan."
"Mereka bisa mempersiapkan, mereka bisa merencanakan, tapi belum tentu bisa diemplementasikan," katanya.
• Ungkap Alasan Jokowi Segera Terapkan New Normal, Ali Ngabalin: Presiden Tak Mau Rakyatnya Kelaparan
Pandu mengatakan seharusnya pemerintah fokus pada masalah kesehatan terlebih dahulu.
"Harus kesehatan dulu karena yang mengindikasikan kesehatan, melakukan pembatasan sosial demi kesehatan bukan demi ekonomi, ekonomi bisa nunggu."
"Kalau mereka mau lebih cepat, bantu kesehatan supaya terwujud baru mereka bisa jalan," kata dia.
Pasalnya jika banyak orang sakit, kegiatan ekonomi juga tak akan berjalan.
"Kalau masyarakatnya sakit siapa yang mau beli, kalau masyarakat sakit siapa yang kerja," sambung dia.
Pandu baru setuju penerapan New Normal dilangsungkan jika indikator kesehatan untuk menerapkan tatanan hidup baru sudah benar-benar terpenuhi.
"Kalau indikator kesehatannya sudah terpenuhi baru itu saat yang tepat. Boleh saja direncanakan, boleh. Tetapi kan implementasinya tunggu dulu sampai indikator kesehatannya terpenuhi," tandasnya.
• Masih Mengkaji New Normal Sektor Pendidikan, Menko PMK Muhadjir: Salah Kelola Bisa Jadi Kluster Baru
Lihat videonya mulai menit ke-00:50:
(TribunWow.com/Mariah Gipty)