Yang dilarang menurutnya adalah melakukan pemaksaan supaya presiden mundur.

"Karena arasnya adalah etika maka tidak boleh ada pemaksaan," tegasnya.

"Makanya dalam twett saya mengatakan 'meminta presiden mundur itu sah secara konstitusional dan sah dalam alam demokrasi, tetapi memaksa presiden mundur itu tidak boleh," terangnya.

"Tetapi saya tidak bisa memprediksi gerakan-gerakan ekstrakonstitusional di masa depan, karena hanya yang kuasa yang bisa mengetahui bagaimana nasib republik ini ke depan," pungkasnya.

• Refly Harun Sebut Tak Mudah Jatuhkan Jokowi dengan Alasan Corona, Singgung Era Soekarno dan Gus Dur

Simak videonya menit ke- 29.56

Tak Ingin Ada Lagi Presiden yang Diberhentikan

Pakar Hukum Tata Negara mengaku tidak ingin ada presiden yang kembali harus berhenti di tengah jalan.

Dilansir TribunWow.com, Refly Harun juga tidak ingin Indonesia kembali mengalami masa kelam seperti pada pemerintahan Orde Baru.

Seperti yang diketahui, belakangan ini ramai pembahasan diskusi 'Pemecatan Presiden' di tengah pandemi Virus Corona.

Refly Harun juga menjadi salah seorang narasumber dalam diskusi atau seminar tersebut.

Dalam tayangan Youtube Refly Harun, Selasa (2/6/2020), dirinya menggungkapkan kesimpulan hasil diskusinya.

Ia mengatakan kesimpulannya adalah untuk bisa menjatuhkan Presiden dalam artian Jokowi tidak mudah dilakukan.

Apalagi jika hanya beralasan terkait penanganan Virus Corona.

"Kita tentunya tidak ingin negara ini setback kembali regresif kepada masa kelam Orde Baru," ujar Refly Harun.

"Dan kesimpulan secara umum bisa dikatakan tidak mudah menjatuhkan Presiden hanya dengan alasan-alasan penanganan Covid-19," jelasnya.