TRIBUNWOW.COM - Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun mengatakan dirinya tak ingin ada lagi Presiden Republik Indonesia yang jatuh di tengah jalan.

Refly Harun juga berpesan pada Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar tak khawatir soal diskusi 'pemecatan presiden'

Hal itu juga diungkapkan setelah mengikuti seminar online "Menyoal Kebebasan Berpendapat dan Konstitusionalitas Pemakzulan Presiden di Masa Pandemi Covid-19" pada Senin (1/6/2020).

• Refly Harun Gamblang Kritik New Normal, Anggap Pemerintah Tak Mampu: Kelihatannya Sudah Bangkrut

"Hanya ketika menyampaikan materi dalam seminar tersebut, saya mengatakan, saya pribadi tidak berharap lagi ada presiden Republik Indonesia yang jatuh di tengah jalan."

"Kita memiliki sejarah yang buruk, karena kecuali SBY, semua presiden tidak menyelesaikan masa jabatannya yang sempurna," ujar Refly,

Lalu, Refly menyinggung soal desakan mundur pada Soekarno dan Soeharto maupun pemberhentian Habibie oleh MPR.

"Bung Karno dijatuhkan walaupun sudah berkuasa lama pada tahun 1967."

"Pak Harto dipaksa mengundurkan diri, Habibie ditolak pertanggungjawabannya sehingga tidak bisa lagi mencalonkan diri," terang Refly.

Padahal menurut Refly, Habibie seharusnya masih memimpin Indonesia hingga 2003.

"Padahal sesungguhnya dia masih memiliki jabatan hingga 2003, tapi karena gelombang reformasi, reformasi memaksa untuk diadakannya Pemilu dipercepat,"

"Dari seharusnya 2002 menjadi tahun 1999, maka ketika ditolak pertanggungjawabannya Habibie tidak maju lagi dalam pemilihan presiden," terang dia.

• Sebut Buat Presiden Mundur Tak Mudah, Refly Harun: Saya Pribadi Tak Berharap Ada Presiden Jatuh Lagi

Lalu, lagi-lagi Abdurrahman Wahid juga harus dipaksa mundur hingga digantikan oleh Wakilnya, Megawati Soekarnoputri.

"Kemudian presiden terpilih Abdurrahman Wahid di-impeach atau diberhentikan pada 2001, sisa masa jabatan dilaksanakan Presiden Megawati," kata dia.

Refly melanjutkan, hanya SBY yang bisa menyelesaikan masa jabatannya dengan sempurna.

"Tapi Presiden Megawati tidak terpilih dalam Pemilu demokratis 2004, baru Susilo Bambang Yudhoyono yang menyelesaikan masa jabatan secara paripurna."