Virus Corona

Refly Harun Gamblang Kritik New Normal, Anggap Pemerintah Tak Mampu: Kelihatannya Sudah Bangkrut

Penulis: Jayanti tri utami
Editor: Maria Novena Cahyaning Tyas
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun dalam kanal YouTube Refly Harun, Selasa (2/6/2020). Refly Harun mengomentari kondisi ekonomi seusai dilanda pandemi Virus Corona.

TRIBUNWOW.COM - Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun mengomentari kondisi ekonomi seusai dilanda pandemi Virus Corona.

Dilansir TribunWow.com, Refly Harun secara gamblang menilai negara sudah mulai bangkrut karena wabah yang berasal dari Wuhan, China itu.

Menurutnya, hal itu terbukti dari rencana penerapan New Normal sudah ramai diperbincangkan.

Pernyataan tersebut disampaikannya melalui kanal YouTube Refly Harun, Selasa (2/6/2020).

Presiden Joko Widodo diperiksa suhu tubuhnya saat meninjau kesiapan penerapan prosedur standar new normal (normal baru) di Stasiun MRT Bundaran HI, Jakarta, Selasa (26/5/2020). Dalam tinjauan kali ini, Jokowi menyampaikan pengerahan TNI/Polri secara masif di titik-titik keramaian untuk mendisiplinkan masyarakat dengan tujuan agar masyarakat mematuhi protokol kesehatan sesuai ketentuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN (TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN)

Sebut Masyarakat Lebih Memilih New Normal Dibanding PSBB, Bambang Soesatyo: Saya Yakin dan Percaya

Bahas Polemik New Normal, Hendri Satrio Singgung Kondisi Ekonomi: Kalau Gak Optimis Makin Terpuruk

Sebelum Virus Corona melanda, Refly mulanya mengaku perekonomian mulai berangsur membaik.

Namun, perekonomian disebutnya langsung bangkrut karena Virus Corona.

"Soal lain yang juga patut dicatat adalah misalnya, dulu saya termasuk mengatakan ini bagus pertumbuhan ekonomi," ucap Refly.

"Tapi ketika masa pandemi Covid-19 ini sudah terlihat bahwa kelihatannya negara mulai bangkrut, uang sudah tak ada lagi."

Terkait hal itu, ia pun menyinggung skenario New Normal yang menuai banyak kritik.

Refly mengatakan, rencana New Normal merupakan bentuk ketidakmampuan pemerintah menanggung kebutuhan masyarakat selama pandemi.

"Jaminan-jaminan untuk, misalnya memastikan warga negara bisa makan semua, sulit bagi pemerintah," terang dia.

"Ketika pemerintah mau menjalankan skenario New Normal banyak yang mengkritik."

Gelisah Respons Wacana Sekolah Buka di Era New Normal, Guru TK di Bekasi: Berisiko Tinggi

Melanjutkan penjelasannya, ia membandingkan Indonesia dengan negara lain.

Menurut Refly, negara lain berani menerapkan New Normal setelah benar-benar mengatasi Virus Corona.

"Kenapa? Karena sebenarnya itu sebenarnya wujud ketidakmampuan atau ketidakpercayaan pemerintah lagi mampu mengatasi Covid-19 ini," terang Refly.

"Di negara lain mereka melakukan New Normal setelah berhasil mengatasi paling tidak for the time being."

Hal itu dinilainya berbeda dengan yang terjadi di Indonesia.

Refly menyatakan, pemerintah Indonesia bahkan berani merencanakan New Normal saat belum benar-benar mampu menuntaskan wabah Virus Corona.

"Tapi di Indonesia belum ada kejelasan apakah kita dianggap berhasil lalu kemudian kita menuju fase berikutnya, New Normal," sambungnya.

Melanjutkan penjelasannya, Refly lantas menyoroti kondisi politik di Indonesia.

Ia menilai, politik di Indonesia hanya dikuasai oleh pihak yang bergabung di pemerintahan.

"Persoalan politik, yang paling masalah adalah kita tahu bahwa oligarki politik luar biasa di Indonesia."

"Kekuasaan politik formal itu consolidated sehingga suara-suara raisonal, suara-suara lain kadang sulit mendapat tempat. Bahkan kadang-kadang direpresi juga," tandasnya.

Simak video berikut ini menit ke-19.44:

Kondisi Ekonomi selama Pandemi

Di sisi lain, sebelumnya Pengamat Komunikasi Politik, Hendri Satrio turut mengomentari soal rencana New Normal yang akan segera diterapkan di tengah pandemi Virus Corona.

Dilansir TribunWow.com, Hendri Satrio menyinggung pertimbangan pemerintah hingga berani mempersiapkan New Normal.

Menurut dia, penerapan New Normal harus berlandaskan faktor kesehatan.

Tak Masuk Daftar Daerah New Normal, Tawangmangu Dipadati Wisatawan, Lihat Videonya

Hal itu disampaikan Hendri Satrio melalui kanal YouTube Apa Kabar Indonesia tvOne, Sabtu (30/5/2020).

"Menurut saya komando bahwa kita ready untuk masuk ke New Normal harus dikomandoni oleh orang yang mengerti sebab," kata Hendri.

"Para tenaga kesehatan, ahli-ahli kesehatan ini komandonya mesti dari mereka 'Oke kita start New Normal'."

Hendri menyatakan, pemerintah seharusnya tak mempertimbangkan ekonomi saat merencanakan New Normal.

Pasalnya, kesehatan masyarakat lebih penting ketimbang ekonomi.

"Karena pertimbangannya harus medis kan sebab tadi, jangan pertimbangan ekonomi dulu," ucap Hendri.

"Makanya harus dari mereka, jadi artinya kalau kemudian ditetapkan New Normal 11 Juni (2020) atau berapa Juni, itu harus persetujuan para ahli kesehatan kalau menurut saya."

Ragukan New Normal Indonesia, Epidemiolog Pandu Riono: Kalau Dibilang Siap, Itu Enggak Ada yang Siap

Melanjutkan penjelasannya, ia mengaku optimis penerapan New Normal bakal berakhir sukses.

Optimis tu dirasakannya karena enggan kondisi Indonesia semakin terpuruk akibat Virus Corona.

"Ya kita harus optimis, kalau kita tidak optimis maka kita akan makin terpuruk," kata dia.

"Kalau dari hasil survei Kedai Kopi sih jelas, selama Covid ini keuangan keluarga memang terpuruk."

Lantas, Hendri menyinggung kondisi perekonomian masyarakat yang semakin terpuruk semenjak dilanda Virus Corona.

Ia menilai, ada satu hal potensi besar di Indonesia yang tak dimanfaatkan secara maksimal oleh pemerintah.

"Itu lebih dari 50 persen saya katakan keadannya memburuk memang, tapi memang harus optimis," terang Hendri.

"Salah satu cara optimisnya apa? Indonesia punya satu senjata yang kurang maksimal dilakukan oleh pemerintah, kurang maksimal dimanfaatkan oleh pemerintah namanya filantropi, kedemawanan."

"Negara kita, Indonesia ini termasuk salah satu yang terbaik dari sisi kedermawanan," tandasnya. (TribunWow.com)