"Bahkan kalau di luar pemerintahan kan tidak membebani keuangan negara kan, tidak ada gaji bagi pengamat ya," ujar dia.

Refly menegaskan dirinya selalu mengkritik pemerintah, karena pemerintah sendiri digaji oleh rakyat.

Mereka yang mengurus pemasukan uang negara.

"Bagi orang yang mengkritik pemerintahan itulah filosofinya kenapa pemerintahan harus dikritik, harus diberi masukan?"

"Karena dia digaji oleh uang rakyat karena dia menguasai state financial resources, jadi sangat heran sekali kalau ada orang kerjanya mengkritik orang yang mengkritik pemerintahan," jelasnya.

Lantas, Pakar Hukum Tata Negara 50 tahun ini menyindir orang-orang yang suka mengritik orang yang tengah mengkritik pemerintah.

"Itu kurang kerjaan menurut saya, kalau menurut mereka kerjaan, kalau kita menganggapnya kurang kerjaan, kalau mereka menurut mereka kerjaan."

"Karena itu paling mengasyikkan menjadi alat bagi kekuasaan itu kan mengasyikkan. Apalagi kita tahu bahwa penguasa menguasai state finansial resources di republik ini," jelas dia.

• Kritis Terhadap Pemerintah, Refly Harun Tolak Anggapan Bentuk Penolakan atas Pencopotan dari BUMN

Refly menjelaskan bahwa penguasa itu berhak mengatur suatu perusahaan dan jabatan.

"Tinggal pilih kita mau apa, mau perusaahaan A, perusahaan B, jabatan A, jabatan B kan semuanya milik penguasa," lanjutnya.

Hal itu sudah termaktub dalam undang-undang.

"Karena undang-undang mengatur demikian, bukan penguasanya hebat, karena undang-undang siapapun yang menjadi presiden siapapun yang menjadi menteri BUMN, ya otomatis dia menjadi pengelola semua aset negara, aset republik ini kira-kira begitu ya," jelasnya.

Saat ditanya berapa nilai untuk pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Refly justru mengungkit tahun 2014.

Ia memberikan nilai enam pada kabinet Jokowi pada periode pertama.

"Kemudian berapa nilai yang bapak beri untuk pemerintahan saat ini, waduh saya enggak bisa nilai ya." kata Refly Harun sambil menyebutkan pertanyaan yang diberikan padanya.