TRIBUNWOW.COM - Pakar Epidemiologi Universitas Indonesia (UI), Pandu Riono menilai ada kesalahan yang dilakukan pemerintah hingga kerap mendapat kritik soal penanganan Virus Corona.
Dilansir TribunWow.com, Pandu Riono secara gamblang menyebut kesalahan itu terdapat dalam cara komunikasi pemerintah.
Menurut Pandu Riono, pemerintah kerap mengumumkan kebijakan yang masih dalam tahap perencanaan.
• Jokowi Minta Penerapan New Normal di Sekolah Tak Grasa-grusu, Muhadjir: Resikonya Terlalu Besar
• Persiapan New Normal, Anies Baswedan: Menjelang Masa Transisi yang Harus Dicek Fasilitas Kesehatan
Hal itu disampaikannya melalui kanal YouTube Kompas TV, Sabtu (30/5/2020).
"Kesalahannya adalah bagaimana pemerintah berkomunikasi dengan publik, jadi seharusnya ada juru bicara pemerintah yang bisa menjelaskan apa yang seharusnya disampaikan ke publik," kata Pandu.
"Jangan masih dalam taraf wacana, dalam taraf perencanaan atau sedang dibicarakan dalam rapat kabinet kemudian disampaikan."
"Padahal itu belum menjadi keputusan," sambungnya.
Pandu menyatakan, seharusnya semua kebijakan yang disampaikan ke publik adalah segala sesuatu yang sudah secara matang dibahas.
Karena itu, menurut Pandu banyak publik yang salah mengartikan setiap kebijakan pemerintah terkait penanganan Virus Corona.
"Yang disampaikan ke publik adalah yang sudah diputuskan, yang sudah matang sehingga ini yang akan direncanakan," terang Pandu.
"Jangan yang masih belum matang disampaikan, karena dianggapnya yang disampaikan itu adalah sesuatu keputusan."
• Menjelang New Normal, Ivan Gunawan Mawas Diri: Jangan Jadi Liar, Tetap Mindset Kekhawatiran
• Pakar UI Anggap Keputusan Jokowi soal New Normal Bisa Berbahaya: Masyarakat Sakit Siapa yang Kerja?
Lebih lanjut, Pandu mengimbau pemerintah belajar dari pengalaman agar kebijakan yang dibuat tak membingungkan publik.
"Yang membuat publik 'Wah besok sudah dilonggarkan', padahal baru direncanakan," kata dia.
"Nah ini yang menurut saya adalah kita belajar dari pengalaman ini supaya tidak membingungkan publik."
Lantas, Pandu menyinggung persepsi publik yang kerap bertentangan dengan kebijakan yang dibuat pemerintah.