TRIBUNWOW.COM - Pakar hukum tata negara, Refly Harun, mengungkapkan alasannya kini kecewa dengan pembangunan ekonomi pada pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dilansir TribunWow.com, hal itu ia sampaikan dalam kanal YouTube Refly Harun, diunggah Senin (25/5/2020).

Hal yang menjadi sorotan Refly adalah situasi ekonomi di tengah pandemi Virus Corona (Covid-19) berlangsung.

• Ekonom INDEF Sebut Alasan Ajak Belva Debat, Refly Harun Singgung Nama Jokowi: Dulu Banggakan Stafsus

Refly Harun menilai pemerintah harus punya kebijakan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat.

Awalnya, ia menyebutkan penegakan hukum juga belum sepenuhnya diselenggarakan maksimal.

"Kalau ukurannya penegakan hukum, saya sangat kecewa dengan pemerintahan Jokowi," ungkap Refly Harun.

Tidak hanya itu, Refly juga menyinggung penyelesaian kasus korupsi.

"Saya tidak melihat ada lilin di ujung tunnel kalau soal pemberantasan hukum, terutama pemberantasan korupsi," katanya.

Refly mengakui pada awalnya kebijakan ekonomi sangat bagus sehingga layak dipuji.

Hal itu dapat dilihat dari pembangunan infrastruktur yang masif.

"Pembangunan ekonomi awalnya saya sangat puji, termasuk pembangunan infrastruktur misalnya," papar ahli hukum tersebut.

Meskipun begitu, saat ini ia mengakui kondisi ekonomi semakin sulit.

Hal itu Refly singgung melihat situasi pandemi Virus Corona yang membuat kegiatan ekonomi tidak dapat berjalan lancar.

"Tapi akhir-akhir ini, walaupun bukan ekonom, rasanya kita semua merasakan bagaimana sulitnya pemerintah mengendalikan fiskal mereka," kata Refly.

"Ketika menghadapi Covid ini, rasanya kelabakan," lanjut dia.

• Wanti-wanti Pelonggaran PSBB, Pakar Kesehatan: Itu adalah Kompromi Kepentingan Kesehatan dan Ekonomi

Ia menyebutkan pemerintah seolah-olah tidak dapat memastikan kesejahteraan masyarakatnya.

"Terasa pemerintah kok seperti tidak punya uang lagi untuk memastikan bahwa perut rakyat Indonesia bisa makan?," tanya Refly.

"Kalau misalnya mereka harus di-lockdown di rumah," tambahnya.

Ia melanjutkan pembahasan dengan memaparkan peta politik di Indonesia.

"Dalam bidang politik, mereka sangat powerful. Hampir tidak ada oposisi," ungkap Refly.

"Tapi hukum dan ekonomi kita tidak dalam kondisi yang normal menurut saya," lanjutnya.

Refly menyebutkan banyak orang yang berkepentingan dalam pemerintahan sekarang.

"Masih banyak penunggang gelap yang berkuasa saat ini," ungkap ahli hukum tersebut.

Ia memberi contoh pada Undang-undang Pertambangan Mineral dan Batubara.

"Sebagian pakar mengatakan ini adalah perampokan para konglomerat tambang," ungkapnya.

• Sarankan Jokowi Menyerah Urus Covid-19, Rocky Gerung: Oke Ekonomi Kami Bangkrut, Kami Menyerah

Lihat videonya mulai menit-5.20:

Pakar Epidemiologi Ungkap Konsekuensi Ekonomi

Pakar Kesehatan Masyarakat, Hasbullah Thabrany, menyampaikan pendapatnya tentang dampak Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Seperti diketahui, sejumlah daerah menerapkana PSBB untuk menekan pertumbuhan kasus positif Virus Corona.

Meskipun begitu, sebagai dampaknya kegiatan ekonomi di berbagai sektor tidak dapat berjalan.

• Blak-blakan Duga Kompromi di Balik Pelonggaran PSBB, Pakar: Sakit Biarin, Asal Jangan Sampai Mati

Dikutip TribunWow.com, awalnya Hasbullah membahas wacana pelonggaran PSBB dengan mengizinkan kelompok usia di bawah 45 tahun untuk bekerja kembali.

"Kalau saya sebagai orang Kesehatan Masyarakat, inginnya dari awal protokol dijalanin, ditegaskan," kata Hasbullah Thabrany, dalam tayangan Fakta di TvOne, Senin (18/5/2020).

Ia mengakui ada konsekuensi ekonomi dari kebijakan PSBB tersebut.

"Bahwa ada 'korban', ada ongkos yang kita bayar dalam bentuk sebagian orang tidak mempunyai income, mungkin kesulitan makan," jelasnya.

Hasbullah menilai pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan kesejahteraan masyarakat.

"Di situlah di Undang-undang Karantina, kita memberikan tunjangan itu," paparnya.

"Tapi walaupun tidak karantina, mereka yang kehilangan pekerjaan, kehilangan pendapatan harus tetap menjadi tanggung jawab negara, menjamin supaya dia tetap makan," lanjut Hasbullah.

Hal itu ia sampaikan mengingat banyaknya orang yang kehilangan penghasilan akibat pandemi.

• Pemerintah Lakukan Kajian Relaksasi PSBB, Menteri Bappenas: Bukan Pelonggaran, tapi Pengurangan

"Kalau enggak, kita mencegah orang mati karena Virus Corona, tapi mati karena kelaparan," kata Hasbullah.

Ia membenarkan pemerintah memang tidak dapat memastikan seluruh masyarakat kurang mampu mendapat bantuan.

Hasbullah menekankan di situlah pentingnya distribusi peran ke pemerintah daerah.

"Tapi itu sudah merupakan bagian dari seluruh kebijakan. Mengekspansi bantuan sosial, meminta pemda menambah yang kurang," jelas Hasbullah.

"Walaupun di lapangan pasti banyak masalah," tambahnya.

Mengingat luasnya wilayah Indonesia, Hasbullah menyebutkan PSBB adalah kebijakan yang paling tepat.

"Dengan kondisi Indonesia, apa boleh buat," ungkapnya.

Mengenai wacana pelonggaran PSBB, Hasbullah menyebutkan saat ini belum waktu yang tepat.

Hasbullah menilai pelonggaran PSBB dapat menjadi gelombang kedua penularan.

"Pelonggaran ini bisa menjadi 'penularan' baru," katanya.

Sementara ini transportasi umum sudah kembali dibuka oleh Kementerian Perhubungan.

"Transportasi dibuka, nanti sektor lain bilang, 'Industri ini juga perlu'. Ini yang saya khawatirkan," papar Hasbullah. (TribunWow.com/Brigitta Winasis)