"Tentunya kalau pemerintah kan dalam kebijakan yang diambil tidak ada tujuan lain kecuali untuk memberikan pelayanan terbaik dalam menghadapi pandemi Covid-19," ucap Ngabalin.

"Karena itu, dalam statement-statement maupun penyampaian yang disampaikan pemerintah, ada regulasinya."

Melihat adanya sejumlah penolakan, Ngabalin mengaku maklum.

Ia menyatakan setiap kebijakan pemerintah selalu menuai pro dan kontra dari masyarakat.

"Dibuat regulasinya, dibuat kerangka-kerangkanya untuk bisa menjalankan apa yang menjadi amanah," terang Ngabalin.

"Dalam posisi inilah maka saya kira tentu tidak mungkin satu kebijakan bisa memberikan kepuasan untuk semua."

• Perpanjang PSBB Jakarta, Anies Baswedan: Dua Minggu Disiplin, Insyaallah Kembali seperti Biasa

Lebih lanjut, ia mengatakan pemerintah akan berusaha konsisten dalam menjalankan kebijakan penanganan Virus Corona,

Karena itu, Ngabalin mengklaim hingga kini belum ada kebijakan pelonggaran PSBB.

"Pasti ada pro dan kontra, tapi atas nama negara dan atas nama rakyat pemerintah harus konsisten, berjalan dalam rangka percepatan penanganan Covid-19," ucap dia.

"Karena itu saya berkali-kali mengatakan bahwa sampai hari ini kami tidak ada keputusan terkait dengan masalah pelonggaran."

Meskipun begitu, ia tak menampik jika sejumlah daerah belum menjalankan PSBB secara tepat.

Ngabalin lantas menyebut pemerintah akan bertanggung jawab dan segera memberikan pendidikan pada masyarakat.

"Sehingga kalau di sana-sini kita masih menemukan kendala terkait di beberaopa tempat yang tidak menjalankan protokol kesahatan yang ditetapkan dalam PSBB ya itu adalah sebuah kenyataan."

"Bahwa kita punya tanggung jawab untuk terus memberikan pendidikan, mencerdaskan masyarakat Indonesia," tandasnya. (TribunWow.com/Brigitta Winasis/Jayanti Tri Utami)