TRIBUNWOW.COM - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Ali Ngabalin menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak pernah memutuskan adanya kelonggaran PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar).
Hal itu diungkapkan Ali Ngabalin di acara Indonesia Lawyers Club (ILC) pada Selasa (20/5/2020).
Ali Ngabalin menjelaskan bahwa Jokowi selama ini selalu melakukan rapat terbatas dengan para kepala daerah.
• Disinggung Karni Ilyas Jatim Banyak Corona, Emil Dardak: Kita akan Ekspose Banyak Kasus Positif Baru
"Dalam setiap ratas bapak Presiden selalu mengajak beliau-beliau bicara para gubernur, para wali kota, bupati, di seluruh Indonesia, para ahli," ujar Ali Ngabalin.
Lalu ia menjelaskan bahwa Jokowi tidak pernah memutuskan untuk melakukan pelonggaran PSBB.
"Karena itulah maka saya dalam sesi yang terakhir ini di poin kedua, saya ingin mengatakan bahwa sampai dengan hari ini, sampai dengan malam ini."
"Sampai dengan ini belum ada satu keputusan pemerintah sedikitpun terkait dengan keputusan pelonggaran dalam melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar," ujar Ali Ngabalin.
Ali Ngabalin lantas meminta masyarakat agar bisa sabar terkait kebijakan pemerintah.
• Di ILC, Ali Ngabalin Jawab soal Pemerintah Disebut Tak Konsisten Hadapi Corona: Dunia Kalang Kabut
Ia meyakinkan pemerintah bekerja sesuai tahapan.
"Saya kira ini poin yang sangat penting yang saya harus klarifikasi dan sampaikan dan publik."
"Bahwa mari kita menahan diri sedikit bahwa pemerintah tentu saja sebagai seorang kepala negara, sebagai presiden, Beliau memikirkan kemungkinan-kemungkinan kalau ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan," ujar Ali Ngabalin,
Selain itu, ia juga meminta masyarakat agar optimis dalam mengatasi masalah Virus Corona.
"Tadi Babe (Ridwan Saidi) sangat membantu sekali bahwa kita mesti optimis dan sebagai presiden dan sebagai kepala negara yang memimpin seluruh rakyat Indonesia, berpikir terhadap kemungkinan-kemungkinan yang lain bagaimana untuk bisa mengantisipasi," ujarnya.
• Bahas Indonesia Terserah di ILC, Anies Baswedan Soroti Pelonggaran PSBB saat Lebaran: Harus Tegas
Lihat videonya mulai menit ke-8:00:
Anies Minta Pemerintah Konsisten
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan meminta agar pemerintah juga instropeksi diri terkait penanganan Virus Corona.
Anies Baswedan meminta agar pemerintah konsisten dengan segala kebijakan yang diambil.
Hal itu diungkapkan Anies Baswedan melalui sambungan video teleconference acara Indonesia Lawyers Club pada Selasa (19/5/2020).
• Jakarta Masih di Angka 1 Penyebaran Corona, Anies Baswedan Perpanjang PSBB Lagi: PSBB Penghabisan
Dalam video itu, Anies Baswedan menjelaskan bahwa penyebaran Virus Corona di Jakarta masih di angka satu, yang berarti penyebaran masih terjadi.
Jika bisa berada di bawah satu, maka penyebaran Virus Corona mulai berhenti.
"Kalau kita bisa turun angkanya itu sebabnya kenapa hari-hari ke depan kita harus konsisten," ungkapnya.
Menurut dia, dua minggu ke depan merupakan penentuan keberhasilan PSBB di Jakarta.
Jika sampai gagal maka penyebaran Virus Corona akan kembali seperti saat Maret.
Di mana penduduk DKI Jakarta harus mengulangi berada di dalam rumah layaknya awal kedatangan Virus Corona.
"Karena penentuannya ada di dua minggu ke depan bila dua minggu ke depan kita kendor, bila dua minggu ke depan kita rileks punya potensi kita kembali seperti bulan Maret."
"Akhirnya itu kita mengulangi lagi ketidaknyamanan luar biasa yang dirasakan oleh semua orang," jelas Anies.
Sehingga Anies meminta agar masyarakat sadar bahwa PSBB bukan hanya aturan.
Melainkan kesadaran untuk segera memutus mata rantai Covid-19.
• Anies Baswedan Ungkap Peluang Jakarta Bisa Kembali Normal dan Bebas dari PSBB 2 Minggu Lagi
"Jadi saya ingin mengajak kepada semuanya bahwa ini bukan sekedar menegakkan peraturan karena ini harus juga membutuhkan kesadaran."
"Kesadaran untuk kita menahan diri 12 (14-red) hari ke depan," ujarnya.
Selain itu, Anies turut memperingatkan agar pemerintah juga harus intropeksi diri.
Pemerintah jangan sampai menyampaikan kebijakan yang berubah-ubah.
Ia menolak dengan tegas soal wacana pelonggaran PSBB.
"Dan ini saya perlu garis bawahi kita semua yang berada di dalam pemerintahan juga harus introspeksi, harus konsisten ngirimkan pesan."
"Kata longgarkan itu tidak ada, kata kurangi itu tidak ada," ungkapnya.
Gubernur 50 tahun ini menegaskan pemerintah tak boleh setengah-setengah dalam menyampaikan kebijakan.
• Merasa Sering Dibenturkan dengan Anies, Ganjar Pernah Ungkap Kebingungannya pada sang Gubernur DKI
"Jangan itu dimuncul-munculkan, kita di pemerintahan juga harus konsisten."
"Jangan mengirimkan pesan yang bercampur, satu sisi tak akan boleh seakan dilarang, tidak," ungkap Anies.
Selain itu, Anies juga mengatakan bahwa mudik lokal pun tak boleh dilakukan.
"Kami di DKI Jakarta selalu mengirimkan pesan bahwa PSBB belum selesai, tetap tinggal di rumah, kalau ada yang bertanya mudik lokal boleh tidak, jawabnya tidak yang ada adalah mudik virtual," katanya.
Anies menyinggung bahwa salat Jumat yang wajib saja sudah dilarang, apalagi aktivitas lainnya yang tidak wajib.
"Karena di dalam masa PSBB kita semua dianjurkan tetap berada dalam rumah, kita semua tidak berkegiatan di luar, bahkan yang wajib-wajib saja termasuk salat Jumat sudah delapan minggu, salat Jumat itu tidak diselenggarakan, salat zuhur di rumah ini wajib itu ada nasnya, ini harus jadi pegangan," tegasnya.
• Perpanjang PSBB DKI Jakarta, Anies Baswedan Tegas Tak Ada Perbedaan Usia: Risikonya Semua Sama
Lihat videonya mulai menit ke-16:29:
(TribunWow.com/Mariah Gipty)