Virus Corona

Anggota DPRD Sumut Ungkap Adanya Indikasi Mark Up Bansos, Gula dan Beras Dikurangi Beratnya

Editor: Maria Novena Cahyaning Tyas
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Anggota DPRD Sumut, Rony Situmorang, cekcok dengan petugas yang hendak membagikan bantuan sembako Pemprov Sumut ke Kabupaten Simalungun, Selasa (19/5/2020) soal adanya indikasi korupsi bantuan sosial (bansos).

TRIBUNWOW.COM - Anggota DPRD Sumatera Utara, Rony Situmorang terlibat cekcok dengan petugas yang akan membagikan sembako Pemprov Sumut ke Kebupaten Simalungun.

Peristiwa tersebut terjadi saat Rony melakukan sidak bantuan sembako dan menemukan bantuan sembako yang beratnya tidak sama.

Dari 20 sampel yang dilihatnya, ia menemukan bantuan gula yang seharusnya beratnya dua kilogram, dikurangi 2,5 ons.

Anggota DPRD Sumut Nyaris Baku Hantam Pertanyakan soal Korupsi Bansos, BPBD Ungkap Rincian Bantuan

Kemudian bantuan beras yang seharusnya 10 kilogram berkurang 0,5 hingga 1 kilogram.

"Ada 20 sampel sembako yang kita turunkan. Dugaan kita benar, berat tidak sesuai dengan seharusnya," ucap Rony.

Rony mengaku sangat kecewa dengan Pemprov Sumut yang menyalurkan bantuan tetapi kurang dari berat yang seharusnya.

"Kita sangat kecewa dengan Pemprov Sumut yang menyalurkan bantuan kepada masyarakat tetapi kurang dari berat aslinya," sambungnya.

Mengetahui hal tersebut, ia lantas menanyakan ke petugas dan akhirnya nyaris terlibat perkelahian.

Dikutip dari TribunMedan.com, Rabu (20/5/2020), untuk di Kabupaten Simalungun, ada 78.659 kuota bantuan sembako yang akan disalurkan kepada masyarakat.

Ia menduga bahwa bantuan masyarakat terdampak Covid-19 itu telah di mark up oleh oknum-oknum dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

Diperpanjang hingga Akhir Tahun, Besaran Program Bansos Berkurang dari Jadi Rp 300 Ribu

"Kami menduga bahwa ini telah dilakukannya penyelewengan bantuan sembako kepada masyarakat," ucapnya.

Rony kemudian meminta pengawasan dilakukan lebih ketat, agar tidak membuat masyarakat lebih sulit di masa sulit sekarang ini.

"Pengawasan lebih ketat, jangan sampai masyarakat saat susah malah tambah susah saat menerima bantuan ini," pungkasnya.

Hal ini ternyata bukan kali pertama.

Sebelumnya anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, Zeira Salim Ritonga, mengungkapkan adanya kejanggalan pembagian bantuan sembako oleh tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, kepada masyarakat di Kabupaten Simalungun.

Halaman
12