"Kemudian masalah timing, sekarang ini Covid-19 ini daya beli masyarakat rendah, turun, bahkan ada yang kehilangan pekerjaan," ungkap Refly.

"Kok tega-teganya pemerintah malah menaikkan iuran BPJS."

Lantas, Refly mengungkap kondisi masyarakat yang bakal kesulitan membayar iuran BPJS.

Menurut Refly, beban masyarakat begitu besar.

"Bisa dibayangkan misalnya tadinya mereka yang katakanlah di kelas 1 dan 2, kemudian dulu ada pekerjaan tapi sekarang pekerjaannya sudah hilang atau gajinya sudah dipotong," ujar Refly.

"Tapi di rumahnya ada dua, tiga atau empat orang BPJS."

Karena itu, ia menyebut tak seorang diri menolak kebijakan kenaikan iuran BPJS.

Refly bahkan menyatakan tak ada satupun pihak yang menyutujui kebijakan itu, kecuali pemerintah.

"Bisa dibayangkan mereka harus membayar, apalagi kalau mereka kemudian menunggak misalnya."

"Ini persoalannya yang menurut saya pemerintah tidak peka, saya sudah baca semua komentar orang, enggak ada yang mendukung kebijakan BPJS kecuali pemerintah itu sendiri," tandasnya disusul tawa.

• Viral Indonesia Terserah, Dokter Covid-19 Ungkap Kekecewaannya: Rasanya Memang Pasti Sakit Hati

Simak video berikut ini menit ke-3.28:

Ganjar Pranowo Akui Keputusan Sulit Jokowi

Di sisi lain, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengakui Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengambil keputusan sulit terkait kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. 

Dilansir TribunWow.com, Ganjar Pranowo tetap memahami kebijakan yang diambil oleh Jokowi, meski diputuskan pada waktu yang dinilai kurang tepat.

Ganjar juga sadar buntut dari kebijakan tersebut adalah mendapatkan banyak sorotan dari masyarakat.

• Jokowi Naikkan Iuran BPJS, Pengamat Intelijen: Salahkan Para Pembisiknya, Jangan Pojokkan Presiden