TRIBUNWOW.COM - Perhatian publik kini tertuju pada wacana pemerintah melakukan relaksasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Wacana tersebut juga telah direspons oleh sejumlah menteri yang memberikan pernyataan atas relaksasi PSBB.

Di sisi lain, Ekonom Faisal Basri menilai antara menteri tidak memiliki pernyataan yang sepaham.

• Beda dengan Pemerintah Pusat, Pemprov DKI akan Pilih Ikuti Aturan PSBB soal Warga yang Boleh Kerja

Ia menyoroti buruknya koordinasi dalam tubuh pemerintahan soal penanganan pandemi Virus Corona (Covid-19).

Pada acara Mata Najwa Rabu (13/5/2020) malam, pertama Faisal menyinggung soal kajian Kemenko Perekonomian tentang relaksasi PSBB.

Kajian tersebut memuat tahapan-tahapan normalisasi kegiatan setelah PSBB dilonggarkan seperti pembukaan mal dan sektor usaha lainnya

Faisal menilai kajian tersebut hanya ingin menyenangkan presiden tanpa memerhatikan data di lapangan.

"Kelihatannya ini kan mencoba untuk menjabarkan keinginan presiden," kata dia.

"Presiden inginkan puncaknya Mei, Juni itu sudah menurun, Juli sudah seperti biasa."

"Jadi kira-kira tadi kalau saya lihat jadwalnya kok merespons apa keinginan presiden," sambungnya.

Ia menilai kajian soal relaksasi PSBB yang dikeluarkan oleh Kemenko Perekonomian tidak didasari data yang valid.

"Jadi bukan dilandasi oleh scientific evidence, bukan dilandasi oleh data," kata Faisal.

"Oleh karena itu kalau saya lihat ini keinginan subjektif."

"Tentu saja siapapun ingin lebih cepat, tapi harus ada syarat-syarat yang dipenuhi," imbuhnya.

• Sanksi PSBB DKI Jakarta Mulai Diterapkan Hari Ini, Pemprov Siapkan Aturan Denda hingga Rp 50 Juta

Naik Turun Kasus Covid-19

Kemudian ekonom kelahiran Bandung itu lanjut menyinggung soal statistik kasus Covid-19 di Indonesia.

Faisal menjelaskan bagaimana kasus Covid-19 di Indonesia masih naik turun tak stabil.

"Statistik harian Indonesia, daily cases-nya (kasus harian) naik turun enggak karuan," kata dia.

"Kadang-kadang naik kencang, besok turun, itu fungsi dari apa sih? Fungsi dari tes."

"Semakin banyak tes, semakin banyak kasus baru ditemukan," imbuhnya.

Faisal menekankan bagaimana intensitas tes menentukan angka kasus Covid-19 di Indonesia.

"Kalau tidak ada tes misalnya hari ini tesnya agak turun ya kasusnya turun," ujarnya.

"Jadi tolong menurut saya sense of crises-nya betul-betul ditunjukkan."

"Yang kita lawan adalah virus yang tidak kelihatan dan caranya adalah dengan tes. Bukan dengan macam-macam," sambung Faisal.

Mengenai pemeriksaan sampel Covid-19, Faisal merasa aneh mengapa Indoneia tidak bisa melakukan tes sebanyak negara lain yang lebih miskin.

Ia membandingkan Indonesia hanya bisa melakukan tes sebanyak 600 sampel dari 1 juta penduduk dengan Bangladesh yang bisa mencapai angka 800 tes.

Koordinasi Tak Karuan

Faisal lanjut menyoroti bagaimana tidak ada sinergi antara menteri.

Ia menyoroti bagaimana setiap menteri memiliki pernyataan yang berbeda terkait pandemi Covid-19.

"Ini menghadapi perang tapi panglima perangnya enggak jelas siapa," kata Faisal.

"Tadi Mbak Najwa tunjukkan semua menteri, menteri senior bicara selera masing-masing."

Faisal mengatakan seharusnya ada orang yang betul-betul khusus diserahkan mengatur urusan Covid-19.

"Menurut saya untuk Covid ini serahkan kepada panglima perang atau juru bicara panglima perang," jelas dia.

"Tapi justru panglima perangnya tidak jelas," imbuhnya.

Membuktikan ketidakjelasan tersebut, Faisal mengungkit bagaimana di sidang kabinet yang berbicara mengenai perkembangan Covid-19 adalah seorang Menteri Koordinator bukan Epidemiolog yang memang ahlinya.

• Moeldoko Ungkap Maksud Jokowi Minta Hati-hati Longgarkan PSBB: Itu Bukan untuk Publik

Sebelumnya diberitakan, Presiden RI Joko Widodo telah meminta jajarannya hati-hati terkait pelonggaran PSBB.

"Mengenai pelonggaran untuk PSBB agar dilakukan secara hati-hati dan tidak tergesa-gesa, semuanya didasarkan data-data lapangan, pelaksanaan lapangan, sehingga keputusan itu betul-betul sebuah keputusan yang benar," kata Jokowi saat memimpin rapat kabinet lewat video conference, Selasa (12/5/2020).

"Hati-hati mengenai pelonggaran PSBB ini," sambungnya, dikutip dari Kompas.com, Selasa (12/5/2020).

Jokowi lalu menyinggung soal data evaluasi detail kasus Covid-19 di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota.

"Kita ingin ada sebuah evaluasi yang detail pada provinsi kabupaten dan kota mengenai data tren penambahan atau penurunan kasus positif baru di setiap daerah, baik yang menerapkan PSBB maupun tidak," kata Jokowi.

Lihat videonya mulai menit 2.15:

(TribunWow.com/Anung)