TRIBUNWOW.COM - Perhatian publik kini tertuju pada wacana pemerintah melakukan relaksasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Wacana tersebut juga telah direspons oleh sejumlah menteri yang memberikan pernyataan atas relaksasi PSBB.

Di sisi lain, Ekonom Faisal Basri menilai antara menteri tidak memiliki pernyataan yang sepaham.

• Beda dengan Pemerintah Pusat, Pemprov DKI akan Pilih Ikuti Aturan PSBB soal Warga yang Boleh Kerja

Ia menyoroti buruknya koordinasi dalam tubuh pemerintahan soal penanganan pandemi Virus Corona (Covid-19).

Pada acara Mata Najwa Rabu (13/5/2020) malam, pertama Faisal menyinggung soal kajian Kemenko Perekonomian tentang relaksasi PSBB.

Kajian tersebut memuat tahapan-tahapan normalisasi kegiatan setelah PSBB dilonggarkan seperti pembukaan mal dan sektor usaha lainnya

Faisal menilai kajian tersebut hanya ingin menyenangkan presiden tanpa memerhatikan data di lapangan.

"Kelihatannya ini kan mencoba untuk menjabarkan keinginan presiden," kata dia.

"Presiden inginkan puncaknya Mei, Juni itu sudah menurun, Juli sudah seperti biasa."

"Jadi kira-kira tadi kalau saya lihat jadwalnya kok merespons apa keinginan presiden," sambungnya.

Ia menilai kajian soal relaksasi PSBB yang dikeluarkan oleh Kemenko Perekonomian tidak didasari data yang valid.

"Jadi bukan dilandasi oleh scientific evidence, bukan dilandasi oleh data," kata Faisal.

"Oleh karena itu kalau saya lihat ini keinginan subjektif."

"Tentu saja siapapun ingin lebih cepat, tapi harus ada syarat-syarat yang dipenuhi," imbuhnya.

• Sanksi PSBB DKI Jakarta Mulai Diterapkan Hari Ini, Pemprov Siapkan Aturan Denda hingga Rp 50 Juta

Naik Turun Kasus Covid-19