"Kemudian kondisi sosial ekonomi daerah yang tahu, jadi pusat jangan terlalu sepeeri sekarang gitu ya, izinkan tidak izinkan."

"Sudah bukan kewenangan pusat itu kalau menurut saya, bikin guideline saja," sambungnya.

Menurut Faisal, yang perlu dilakukan pemerintah pusat untuk daerah yakni menyiapkan alat tes Virus Corona yang hingga kini masih kurang.

"Yang tidak bisa dilakukan misalnya pengadaan alat tes dalam skala besar, jadi daerah tidak melakukan sendiri-sendiri seperti sekarang," ujarnya.

"Itu tugas pusat menjadi penting."

Di ujung penjelasannya, Faisal lantas menyampaikan imbauannya pada Jokowi.

Ia menyebut, orang nomor satu di Indonesia itu harus mendisiplinkan para menteri agar tak asal bicara soal Virus Corona.

"Satu lagi yang penting adalah Pak Jokowi diminta mendisiplinkan menterinya."

"Enggak usah ngomong Covid deh kalau bukan bidangnya, ngaco, hampir pasti ngaco," tandasnya.

• Lelaki Lebih Rentan Meninggal karena Corona, Ilmuwan Australia Ungkap Alasan Perempuan Lebih Kebal

Simak video berikut ini menit ke-4.57:

IDI Komentari Wacana Pelonggaran PSBB 

Di sisi lain, sebelumnya Ketua Umum PB Ikatan Dokter Indonesia (IDI) ,Daeng M. Faqih, angkat bicara terkait wacana pelonggaran pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang dicanangkan pemerintah.

Sebagai profesional medis, Daeng menganggap kebijakan tersebut semestinya perlu mempertimbangkan konsekuensi logisnya.

Khususnya kaitannya penularan Covid-19 yang berpeluang besar akan meningkat.

• Beda dengan Pemerintah Pusat, Pemprov DKI akan Pilih Ikuti Aturan PSBB soal Warga yang Boleh Kerja

Hal itu disampaikan oleh Daeng melalui tayangan di kanal YouTube Inews, Rabu (13/5/2020).

Daeng tak menampik bahwa pengambilan kebijakan khususnya pelonggaran PSBB memang opsi yang cukup sulit.