TRIBUNWOW.COM - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M Taufik mengaku tersinggung dengan anggapan bahwa Pemprov DKI tidak mempunyai uang untuk menangani Virus Corona.

Anggapan miring kepada DKI Jakarta tersebut sebelumnya dilontarkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Dilansir TribunWow.com, merasa tidak terima dengan ucapan dari Sri Mulyani, M Taufik mengungkapkan anggaran yang dimiliki oleh Pemprov DKI Jakarta.

• Geisz Chalifah Sebut Pemerintah Terus Sudutkan Anies dan Jadi Oposisi Pemprov DKI: Dari Awal Corona

• Teguran Ngabalin untuk Pendukung Anies, Minta Tak Lagi Bahas Pemilu: Logika Apa yang Anda Pakai?

Dalam acara Indonesia Lawyers Club, Selasa (12/5/2020), M Taufik mengatakan DKI Jakarta mempunyai anggaran besar sekitar Rp 5,032 triliun yang disiapkan khusus untuk penanganan Corona.

Termasuk untuk memberikan bantuan sosial warga terdampak Covid-19.

Anggaran tersebut masuk dalam kategori Belanja Tidak Terduga (BTT).

"Saya kira memang ketika itu terus terang kami agak tersinggung, ketika DKI dibilang tidak punya uang oleh Kementerian Keuangan," ujar M Taufik.

"Tetapi kemudian saya ingin sampaikan saja bahwa DKI men-topup BTT itu sekitar Rp 5,032 triliun," jelasnya.

"BTT itu digunakan untuk kepentingan Covid ini."

Selain itu, M Taufik juga mengungkapkan besaran atau jumlah bantuan yang sudah dikucurkan.

Menurutnya, pada tahap pertama, pemerintah DKI Jakarta sudah membagikan sekitar 119.633 kartu keluarga (KK).

Sedangkan untuk anggarannya dikatakan oleh M Taufik mencapai Rp 373 milar.

Maka dari itu, ia tidak setuju jika Pemerintah DKI dinilai tidak mempunyai anggaran yang cukup untuk mengcover warganya.

• Anies Sayangkan Mengapa Hanya Bansos 1,6 Persen Tak Tepat Sasaran Jadi Sorotan: Seakan-akan Semua

"Kemudian pada tahap pertama kami tunjukkan DKI menujukkan pembagian sembako mulai tanggal 9 sampai 25 sekitar 119.633 KK," terangnya.

"Itu anggarannya kurang lebih Rp 373 milar, artinya apa, artinya kami ada duitnya," kata M Taufik.

Sementara itu, M Taufik juga memberikan tanggapan terkait tudingan dari Kementerian Sosial, terkait penyediaan bantuan sosial di Ibu Kota.

Dirinya menolak anggapan adanya tambal sulam antara Pemerintah DKI dengan Kementerian Sosial.

Menurutnya, apa yang dilakukan oleh Pemerintah DKI adalah saling melengkapi.

M Taufik justru menyoroti Kemensos yang melakukan pengurangan terhadap penerima bantuan.

Kajian tersebut bahkan terjadi dua kali dalam dua tahap penyaluran bantuan sosial yang dilakukan oleh Kemensos.

Hal itu yang membuat terdapat perbedaan data dengan di lapangan.

• Menangis di ILC, Warga DKI Jakarta Ngaku Tak Dapat Bansos Corona karena KTP: Gadaikan BPKB Dulu

"Kemudian Kemensos, sebetulnya tidak ada tambal sulam, semua itu saling mendukung dalam rentang waktu yang berbeda minggu yang berbeda," beber M Taufik.

"Kemensos 20 bulan April sampai 6 bulan lima (Mei) itu yang diberikan sembako adalah 947.126, kenapa dari 1.194 ke 947, karena ada pembersihan di Kemensos itu pasti ada yang namanya PKH, BPNT, sehingga terkurang," jelasnya.

"Yang menarik buat kami adalah ketika tahap kedua, Kemensos tanggal 7 bulan 5 (Mei) sampai 18 bulan 5 (Mei) itu turun lagi, 931.841 datanya," sambung M Taufik.

"Ternyata itu juga dibersihkan kembali dari 947 itu," katanya.

Lebih lanjut, M Taufik tidak membenarkan adanya tumpang tindih pemberian bantuan antara Kementerian Sosial dengan Pemerintah DKI.

Karena menurutnya, skema yang dilakukan adalah saling melengkapi secara bergantian.

"Tahap kedua beras, tahap pertama Kemensos sembako, kemudian Pemda DKI tanggal 14 sampai sebelum lebaran itu sembako akan dibagikan."

"Sehingga sebenarnya tidak ada yang namnya tumpang tindih yang dikhawatirkan, karena ini diisi, rongga itu diisi," tegasnya.

"Kan Kemensos dua kali, Pemda DKI dua kali," pungkasnya.

• Disentil 3 Menteri Jokowi soal Bansos, Anies Baswedan di ILC: Kita yang Ada di Lapangan Tahu Persis

Simak videonya mulai menit awal:

(TribunWow/Elfan Fajar Nugroho)