TRIBUNWOW.COM - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dikritik sejumlah pihak soal penyaluran bantuan sosial (bansos).

Dilansir TribunWow.com, tiga di antara sejumlah pihak yang melayangkan kritikannya yakni Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Sosial Juliari Batubara, dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy.

Terkait hal itu, Anies Baswedan mengaku tak tahu betul letak kesalahannya dalam menyalurkan bansos bagi warga terdampak Virus Corona di DKI.

• 3 Menteri Serang soal Bansos, Anies Baswedan Sebut Sering Disorot Kurangnya: Tidak Ada yang Sempurna

• Tenaga Kesehatan Gugur, Pemprov DKI Jakarta Jamin Biaya Pendidikan Anak, Anies: Sampai Lulus Kuliah

Ia lantas menyampaikan klarifikasinya dalam kanal YouTube tvOneNews, Sabtu (9/5/2020).

"Saya juga tidak tahu di mana yang dianggap salahnya, tapi saya ingin sampaikan saja bahwa dalam pembicaraan kita menyepakati untuk membatu 3,7 juta orang," ucap Anies.

Anies mengatakan, jutaan paket basos itu disalurkan di setiap keluarga yang terdampak Virus Corona.

Bahkan, ia menyebut semua pihak, termasuk tiga menteri itu, mengetahui betul tekni penyaluran bansos di DKI.

"Dan kemudian 3,7 juta orang itu dibaginya bukan paket per orang tapi paker per keluarga," jelas Anies.

"Kalau di level teknis semuanya tahu kok para pengelola program ini bahwa 1,2 juta KK (kepala keluarga)."

Anies menambahkan, tak ada perbedaan penyaluran bansos dari Pemprov DKI dengan yang diberikan pemerintah pusat.

• Sri Mulyani Sebut DKI Tak Punya Anggaran untuk Bansos, Pimpinan DPRD Minta Saran Konstruktif

Dari jumlah hingga penerima bansos, Anies mengklaim daftar Pemprov DKI dan pemerintah pusat sama.

"Karena itu pembagian sembako dari DKI kepada keluarga, sebagian sembako dari kementerian juga kepada keluarga," jelas Anies.

"Artinya kan memang sama kan, dan jumlahnya juga sama, orangnya juga sama jumlah penerimanya ya."

Meskipun begitu, Anies tak memungkiri jika pemberian bansos Pemprov DKI dan pemerintah pusat tak dilakukan bersamaan.

Ia mengklaim, Pemprov DKI bahkan lebih dulu memberikan bansos ketimbang pemerintah pusat.

"Perbedaannya adalah waktunya, DKI memberikan lebih awal sesudah PSBB diterapkan kita lakukan," ujarnya.

"Kemudian kementerian memberikan tanggal 20 April sampai tanggal 5 Mei (2020)."

Hal itulah yang membuatnya tak paham betul alasan tiga menteri itu mengkritik penyaluran bansos.

Lantas, Anies juga mengklarifikasi soal jumlah tanggungan bansos Pemprov DKI yang sempat menuai sorotan publik.

"Jadi sebenarnya tidak ada masalah di situ, kemudian ketika muncul pembicaraan ke mana yang 1,1 juta tanggung jawab DKI?," tutur Anies.

"Ini yang harus diluruskan bahwa angka penerima per orang, 1,1 (juta), dengan 2,6 (juta) itu sudah dijadikan satu menjadi hitungan keluarga."

"Sudah tidak ada lagi pembicaraan pembagian sembako per orang," tandasnya.

• Soroti Aksi Jokowi yang Bagikan Bansos Langsung pada Warga, Fahri Hamzah: Orang di Papua Sana Tanya

Simak video berikut ini menit ke-6.28:

Prioritas Jokowi

Di sisi lain, sebelumnya Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD angkat bicara soal kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dilansir TribunWow.com, soal bantuan sosial (bansos), Mahfud MD menyebut Jokowi ingin tindakan dilakukan secara cepat dan tepat.

Namun, jika hanya ada satu pilihan, Mahfud MD menyebut Jokowi lebih memilih bansos disalurkan secara cepat ketimbang tepat.

Hal itu disampaikan Mahfud MD dalam tayangan YouTube Kompas TV, Senin (4/5/2020).

• Mensos Juliari Batubara Tegaskan Tak Usah Ribut Data Bansos Corona: Ya Sebaiknya Tak Diberikan Lagi

Pada kesempatan itu, Mahfud mulanya menyinggung keinginan Jokowi memertahankan perekonomian di tengah wabah Virus Corona.

"Ekonomi tidak boleh macet, tidak boleh mati, oleh sebab itu presiden mengatakan ekonomi harus tetap bergerak tetapi tetap di dalam kerangka protokol kesehatan itu," kata Mahfud.

"Itulah yang disebut relaksasi, karena di berbagai tempat itu berbeda."

Ia menyatakan, ada perbedaan aturan penanganan Virus Corona di berbagai daerah.

Namun, menurutnya semua aturan itu bertujuan mencegah penyebaran Virus Corona dan seusai dengan protokol kesehatan.

"Ada yang begitu ketat orang mau bergerak ke sana enggak bisa, mau cari uang enggak bisa, tapi di tempat lain ada orang yang melanggar dengan begitu mudahnya," jelasnya.

"Nah ini yang dimaksud perlu dilakukan relaksasi, relaksasi itu bukan berarti lalu melanggar protokol kesahatan."

Lebih lanjut, Mahfud menyinggung imbauan Jokowi terkait penyerahan bansos kepada warga terdampak Virus Corona.

• Puluhan Karyawan Sampoerna Positif Corona, Khofifah Pertimbangkan Tarik Produk: Sudah Terprediksi

Mahfud menyebut, Jokowi menginginkan penyaluran bansos dilakukan secara cepat.

"Kemudian bantuan sosial, presiden mengatakan harus cepat dan tepat," ujar Mahfud.

"Tetapi jika pilihannya hanya satu, tepat atau cepat maka presiden minta agar cepat dulu."

Ia menjelaskan, pemberian secara cepat kini lebih dibutuhkan warga ketimbang menunggu waktu yang cukup lama untuk memberikan bansos secara tepat.

Karena itu, Mahfud pun menyinggung soal banyaknya warga yang tak memiliki KTP domisili karena hidup di perantauan.

"Semuanya segera diberi soal pembukannya nanti, administrasi mungkin banyak orang yang enggak punya KTP, enggak punya rumah," terang Mahfud.

"Tapi jelas-jelas membutuhkan cepat, diberi."

Ia menambahkan, proses administrasi akan dikerjakan setelah pemberian bansos dilakukan.

Hal itu dinilainya efektif untuk membantu warga miskin terdampak Virus Corona di wilayah perkotaan.

"Nanti bisa diadministrasikan tersendiri tanpa menjadikan kartu penduduk dan alamat yang jelas untuk mendapatkan itu."

"Itu terutama untuk kaum miskin di perkotaan," tandasnya. (TribunWow.com)