TRIBUNWOW.COM - Ekonom Senior, Faisal Basri menilai ada kejanggalan dalam proyek Kartu Prakerja.

Hal itu disampaikan Faisal Basri di acara Satu Meja Kompas TV pada Kamis (7/5/2020).

Menurut Faisal Basri, seharusnya Kartu Prakerja tidak diurus oleh Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto. 

• Bahas PHK saat Corona, Konfederasi KASBI Soroti Kartu Prakerja Tak Sesuai: Sangat Tidak Nyambung

Seharusnya hal itu dilakukan oleh menteri teknis, Menteri Ketenagakerjaan.

Hal itu seperti yang diungkapkan anggota DPR fraksi PAN.

"Gini Bung Faisal seperti yang diutarakan oleh Bung Saleh bukan di Kementerian Tenaga Kerja tapi di Kemenko Perekonomian ini sesuatu yang tidak tepat apa gimana?" tanya Presenter Budiman Tanuredjo.

"Sangat tidak tepat, namanya juga Menteri Koordinator bukan pelaksana itu sudah saya sepakat sekali," jawab Faisal Basri.

Faisal lalu menyindir bahwa Menko Perekonomian yang membuat presenter terbahak.

"Lalu kenapa menurut Anda ini tiba-tiba ditempatkan di posisi sebagai Menko Perekonomian," tanya Budiman.

"Perekonomian kan kurang kerja," jawab Faisal.

Mendengar itu, Presenter Budiman langsung tertawa cukup panjang

Faisal menilai pekerjaan itu diserahkan ke Menko Perekonomian lantaran pekerjaan Menko Perekonomian banya dikerjakan Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.

• KPK Diminta Selidiki Dugaan Korupsi dalam Proyek Kartu Prakerja yang Telan Anggaran Rp 5,6 Triliun

"Karena separuh pekerjaannya beralih ke Kantor Menko Maritim, ujar Faisal.

"Jadi Menko Perekonomian sekarang kerjanya adalah ngurus Omnibus Law dan Kartu Kerja," lanjut Faisal.

Kemudian, ia mengakui bahwa apa yang diungkapkan merupakan siddiran.

"Apakah semata-mata karena kurang kerja dikasih kerjaan Kartu Prakerja," tanya Budiman.

"Ya itulah sinismenya," jawab Faisal.

Dalam kesempatan itu, Saleh Daulay mengatakan bahwa seharusnya Kartu Prakerja diurus oleh menteri teknis, Menteri Ketenagakerjaan.

"Kalau satu yang membuat kita agak kesulitan untuk mengawasi Kartua Prakerja ini karena ini memang pelaksanaanya tidak berada Kementerian Teknis, ini kan di bawah Menteri Koordinator Perekonomian. ucap Saleh.

• Gamblang Ungkap Kejanggalan Kartu Prakerja, Faisal Basri Soroti Dominasi Luhut: Kemenko Kurang Kerja

Menurut dia hal ini bisa menjadi hambatan dalam program Kartu Prakerja.

"Yang dimana Menteri Koordinator Perekonomian, ya namanya Koordinator ya tidak ikut di dalam satu satu kemitraan di Komisi."

"Ya tentu saja hambatan ini kan seharusnya dibawa ke Kementerian Ketenagakerjaan, tujuannya untuk menciptakan orang bisa bekerja, pelatihan kerja," jelasnya.

Sedangkan selama ini Kementerian Ketenagakerjaan sudah memiliki banya program yang sesuai dan berhubungan dengan Kartu Prakerja, misalnya Balai Latihan Kerja.

"Kemudian Kementerian Ketenagakerjaan juga punya BLK, BLK. mereka juga punya program membangun BLK komunitas di mana-mana."

"Artinya paling sejalan ditempatkan di Kementerian Ketenagakerjaan," ungkap Saleh.

• Soroti Polemik Kartu Prakerja, Fadli Zon Sebut Perampokan Digital hingga Meleset dari Tujuan

Lihat videonya mulai menit ke-7:02:

Kritikan Kartu Prakerja dari Pesertanya

Seorang peserta Kartu Prakerja, Agustinus Edy Kristianto, mengkritik program yang tengah ia jalani.

Edy merasa banyak hal yang tidak sesuai dalam program pengentasan pengangguran tersebut.

Dikutip TribunWow.com, hal itu ia sampaikan dalam wawancara eksklusif dengan Tribunnews.com pada Minggu (3/5/2020).

• Singgung Perppu Corona, Refly Harun Pertanyakan Apakah Dana Kartu Prakerja Ikut Pengeluaran Covid

Edy Kristianto mengaku adalah seorang pemegang saham perusahaan.

Status tersebut membuatnya bertanya-tanya saat dinyatakan diterima dan dapat mengikuti kursus yang disediakan program Kartu Prakerja.

Pasalnya program tersebut disebut akan lebih memprioritaskan korban pemutusan hubungan kerja (PHK), terutama dalam pandemi Virus Corona (Covid-19).

Dalam wawancara, Edy mengungkapkan bagaimana proses pendaftaran yang mudah.

Ia kemudian mendapat saldo Rp 1 juta untuk mengikuti video pelatihan yang disediakan Skill Academy oleh Ruang Guru.

Edy lalu mencoba video pelatihan jurnalistik.

"Rp 1 juta itu saldo non-tunai. Syarat untuk mendapat Rp 600 ribu intensif beli 1 video," papar Agustinus Edy Kristianto.

"Kalau 30 hari tidak dibelanjakan hangus. Kembali ke rekening prakerja, lalu kita dicoret sebagai peserta," lanjutnya.

Saldo tersebut harus segera dibelanjakan oleh peserta pada program yang dilangsungkan selama empat bulan.

"Harus minimal 1 video, harganya berapapun. Nanti dipakai lagi bulan depan," ungkap Edy.

"Tapi harus beli pertama, kalau sudah beli pertama nanti dikirim email notifikasi 'Ayo gunakan lagi saldomu untuk membeli video di akademi'," kata dia.

• NasDem Desak Jokowi Hentikan Pelatihan Online Kartu Prakerja: Lebih Baik Diubah Bantuan Langsung

Menurut Edy, program tersebut lebih merupakan jual-beli video pelatihan.

Sebagai peserta ia, merasa program tersebut tidak jelas.

Tidak hanya itu, akan ada intensif untuk setiap tindakan peserta.

"Jadi bisa disambungkan ke OVO, Gopay, Click Aja, sama BNI. Sama ada survei, kita disuruh isi, nanti ada intensif Rp 150 ribu," papar Edy.

Ketika ditanya tentang hal yang ganjil dalam program tersebut, Edy blak-blakan menyebut Presiden Joko Widodo.

"Presidennya," tegas Edy.

Menurut dia, program tersebut tidak dipersiapkan terlebih dulu.

"Dia menandatangani Peraturan Presiden terus dia tidak cek kok programnya kayak apa jenisnya, sertifikatnya kayak apa, dan sampai hari ini dia tidak ngomong akan ada evaluasi," jelas dia.

Edy juga merasa perlu ada evaluasi terhadap program yang menelan anggaran Rp 5,6 triliun ini.

"Ada kekuatan apa yang melindungi bisnis proyek Rp 5,6 triliun ini," tutur Edy.

"Sampai hari ini Presiden Jokowi tidak bicara stop dulu program ini untuk dievaluasi," lanjutnya.

Edy merasa program tersebut menyia-nyiakan anggaran belanja negara.

"Sampai hari kita masih jual-beli video. Misal saya ada saldo Rp 780 ribu, saya beli 'kan lagi bisa," paparnya.

"Jadi uang negara dipakai untuk sesuatu hal yang tidak tepat sasaran karena dipakai saya," tegas Edy Kristianto.

• DPR Ungkap Kecurigaan soal Kartu Prakerja: Jangan sampai Pak Jokowi Ditipu sama Anak Kecil

(TribunWow.com/Mariah Gipty/Brigitta Winasis)