TRIBUNWOW.COM - Pernyataan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait pemberian bansos oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menuai polemik.

Seperti diketahui, Sri Mulyani sempat melontarkan pernyataan bahwa Pemprov DKI tak mampu memberikan bantuan sosial (bansos) kepada 1,1 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Terkait hal tersebut, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani ikut menanggapi.

• Sri Mulyani Sebut Pemprov DKI Tak Punya Anggaran untuk Bansos, Anies Baswedan Angkat Bicara

• Tenaga Kesehatan Gugur, Pemprov DKI Jakarta Jamin Biaya Pendidikan Anak, Anies: Sampai Lulus Kuliah

Dikutip dari Kompas.com, Jumat (8/5/2020), Zita mengatakan semua daerah di Indonesia selama pandemi ini pasti kekurangan dana dan berusaha untuk menutupinya.

Ia pun mempertanyakan maksud Sri Mulyani menyinggung DKI Jakarta.

Menurutnya, seharusnya pemerintah pusat memberikan solusi bagaimana menutupi kekurangan daerah yang tak bisa menjangkau semua warganya yang terdampak Covid-19.

“Saya kira semua daerah juga tidak cukup itu uangnya, tapi yang disebut cuma DKI Jakarta. Kalau DKI dapat solusi, tentunya daerah lain juga dapat solusi dari pemerintah pusat,” ujar Zita melalui siaran pers, Kamis (7/5/2020).

Zita mengungkapkan, saat ini pemasukan keuangan daerah DKI Jakarta menurun drastis sehingga diperlukan perhitungan yang tepat dalam menghadapi Covid-19.

Dengan demikian, tak salah jika pemerintah pusat memberikan bantuan kepada DKI Jakarta menangani persoalan Covid-19.

“Mestinya, dana penyelesaian wabah ini bisa lebih dari 2,5 persen PDB (produk domestik bruto), negara lain ada yang 10 hingga 20 persen,” kata dia.

• Berikan Dukungannya untuk Pelatihan Kartu Prakerja, Sri Mulyani: Ini Program Bagus, Program Baru

• Sri Mulyani Ungkap Anies Baswedan Tak Punya Anggaran untuk Salurkan Bansos bagi 1,1 Juta Warga DKI

Ia pun meminta Pemprov DKI Jakarta segera mencari solusi terkait pendanaan untuk menangani Covid-19.

“Pemprov perlu mencarikan solusi pendanaan, kami di DPRD masih ngantor terus tiap hari, siap selalu diajak diskusi."

"Kalau mau salah menyalahkan, artinya kita tidak sensitif sama situasi masyarakat. Yang jelas, perubahan APBD sedang intensif kami bahas,” kata Zita.

Selain itu, Zita juga meminta saran Sri Mulyani apa yang bisa dilakukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menutupi kekurangan dana untuk menangani Covid-19 ini.

Menurut dia, saat ini pemerintah pusatlah yang mempunyai kebijakan lebih untuk mendatangkan dana penanganan Covid-19.

“Kami berharap ada saran yang konstruktif dari Bu SMI, yang bisa dilakukan Pak Anies, biar bisa kami dorong lewat DPRD. Pemerintah pusat punya instrumen lebih banyak untuk datangkan uang, dibandingkan Pemprov,” tutur dia.