Terkini Nasional

Refly Harun Blak-blakan Sebut Partai Gerindra Tak Jelas, Fadli Zon Langsung Beri Bantahan Begini

Penulis: Mariah Gipty
Editor: Rekarinta Vintoko
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Anggota DPR RI Fadli Zon (kanan), dan Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun (kiri) dalam tayangan YouTube Refly Harun, Rabu (6/5/2020).

TRIBUNWOW.COM - Pakar Tata Hukum Negara, Refly Harun mempertanyakan arah politik Partai Gerindra pada Mantan Wakil Ketua DPR, Fadli Zon.

Menurut Refly Harun, saat ini Partai Gerindra tidak jelas.

Akibatnya, Fadli Zon langsung membantahnya. 

Refly Harun, diunggah Senin (4/5/2020). (Capture YouTube Refly Harun)

 • Fadli Zon Sebut Perppu Corona Sulit Digugat: Kalau Misal Pak Prabowo Jadi Presiden akan Beda Sekali

"Saya ingin bertanya berbagai hal Bung Fadli."

"Kita mulai dengan posisi politik Gerindra, menurut saya ini ambigu," ujar Refly Harun dikutip dari channel YouTubenya pada Rabu (6/6/2020).

Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto diketahui memang sudah bergabung dengan kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Namun Refly menilai, Gerindra masih kurang benar-benar klop dengan pemerintah.

"Oke Pak Prabowo sudah ada di kabinet tapi tidak semua Bung Fadli sendiri misalnya, Sandiaga Uno seperti punya agenda sendiri-sendiri ini."

"Pak Prabowo di kabinet di Kementerian Pertahanan tidak blended benar dengan Kabinetnya Jokowi rasanya seperti itu," ujar Refly.

Refly lalu juga menyinggung Fadli sendiri yang selama ini masih keras mengkritik pemerintah.

Sementara itu, Mantan Calon Wakil Presiden pasangan Prabowo, Sandiaga Uno dinilai juga masih bersikap seperti Cawapres.

Sehingga, Refly menilai Gerindra tidak jelas.

"Bung Fadli tidak merasa bagian dari pemerintah juga, Sandiaga Uno malah lebih kelihatannya bersikap sebagai Calon Wakil Presiden terus yang lepas dari partai politik dan lebih banyak ketemu konstituen ke sana ke mari."

"Silakan jawab Bung Fadli kok Gerindra ini enggak jelas malah," ungkap Refly.

• Puji Penunjukan Prabowo Jadi Menteri, Fadli Zon Ungkap Alasan Tak Jadi Jubir: Masak di Situ-situ Aja

Fadli lantas membantah hal tersebut.

Menurutnya, baik Prabowo maupun dirinya sendiri tengah melaksanakan tugas yang sedang diemban.

"Menurut saya sih cukup jelas, Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan menjalankan fungsi-fungsinya sebagai Menteri Pertahanan."

"Kalau saya sebagai anggota DPR ya saya menjalankan fungsi-fungsi saya sebagai anggota DPR, legislatif yang juga dipilih oleh rakyat dan tentu saja harus bersikap objektif," jelas Fadli.

Ia mengatakan bahwa akan mengkritik jika menurutnya kebijakan kurang bagus.

Namun, juga akan memuji jika ada kebijakan yang menurutnya bagus.

• Fadli Zon: Saya Heran Kenapa Pemerintah Masih Tarik Ulur Isu Mudik, Masyarakat Dibuat Bingung

"Objektif itu adalah menurut saya kalau ada kebijakan yang bagus kita dukung tapi kalau kebijakan yang jelek kita kritisi."

"Kalau lebih banyak kebijakan yang jelek ya lebih banyak lagi kritiknya."

"Semakin banyak kebijakan bagus, semakin susah kita mengkritiknya gitu," ucap dia.

Menurut Fadli Zon, banyak pihak yang mempertanyakan alasannya tak menjadi juru bicara (jubir) Prabowo.

Justru, ia mengaku sudah terlalu lama menjadi jubir ketua umum Partai Gerindra itu.

Kini, Fadli Zon yang duduk di kursi DPR mengaku hanya ingin menjadi jubir rakyat.

"Jadi saya menjalankan fungsi saya sebagai parlemen ya harus bicara dan kemudian saya kira banyak yang juga mengatakan waktu itu kenapa tidak menjadi juru bicara partai atau juru bicara Prabowo," ucap Fadli Zon.

"Saya sudah terlalu lama jadi juru bicara Prabowo, sudah terlalu lama jadi juru bicara partai."

"Jadi saya sekarang juru bicara rakyat," imbuhnya.

Lihat videonya mulai menit ke-1:20:

Nilai Perppu Corona Sulit Digugat

Pada kesempatan yang sama, Fadli juga mengkritik soal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) penanganan Virus Corona.

Menurut Fadli, Perppu Corona lebih menguntungkan investor ketimbang masalah Covid-19 itu sendiri.

"Saya pribadi menilai Perppu itu bermasalah, saya kira Perppu itu dibuat tergesa-gesa, merugikan, dan Perppu ini juga lebih banyak peluang dan ruang bagi kalangan investor ketimbang Coronanya sendiri."

"Yang Rp 405 triiliun kan yang 75 itu sebetulnya secara spesifik untuk Covid-19," ujar Fadli.

Fadli mengatakan, menurutnya susah untuk menggugat Perppu.

"Dan ini, saya termasuk yang pertama kali saya buat tulisan pendek ketika baru-baru saja Perppu dikeluarkan."

"Jadi memang risiko dari sebuah politik dengan skema seperti ini sulit kita untuk melakukan perdebatan, terhadap suatu kebijakan," ungkap dia.

Menurutnya hal itu susah karena sistem presidensiil yang diterapkan di Indonesia didukung dengan banyaknya partai politik pendukung.

• Kelakar Erlina Burhan di ILC, Singgung Pengetahuan Karni Ilyas soal Corona: Pinter Banget Sekarang

"Saya kira agak susah karena sistem kita presidensiil, karena presidensial yang membuat satu kekuatan yang sangat besar bagi presiden, apalagi kemudian didukung oleh partai-partai politik yang mayoritas tentu akan relatif lebih leluasa."

"Jadi jangan terlalu banyak berharap pada partai politik saat ini," ungkapnya.

Selain itu, Politikus Gerindra ini juga meminta jangan berharap pada media.

"Untuk sekarang ini karena menjadi mayoritas itu adalah bagian dari sebuah pemerintahan tetapi karena kita juga jangan terlalu berharap banyak dari media."

"Yang seharusnya di dalam demokrasi menjadi pilar keempat demokrasi," ucapnya.

• Bahas Teori Konspirasi Corona dengan Najwa Shihab, Nadiem Makarim: Harus Ada Orang yang Disalahkan

Pakar Tata Hukum Negara, Refly Harun memberikan tanggapan terkait Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) soal penanganan Virus Corona. (Youtube/Refly Harun)

Fadli Zon mengatakan, kini pihaknya bisa berharap pada Tuhan dan rakyat.

"Jadi berharap media sosial saja?" tanya Refly.

"Berharap saja kepada rakyat dan kepada Tuhan, terutama kepada Tuhan mungkin kita lebih lebih banyak berdoa bangsa dan negara ini selamat," jawab Fadli.

Menurut Fadli, kini Indonesia telah dikuasai oleh oligarki.

Saat disinggung Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto jadi bagian oligarki, Fadli menilai Sang Ketua Umum Gerindra hanya menjalankan tugasnya.

"Maksud Bang Fadli Politik Mainstream sudah terlalu didominasi oleh satu arus, termasuk media massanya begitu?" tanya Refly.

"Itu sudah dikuasai oleh oligarki," jawab Fadli.

"Pak Prabowo masuk oligarki juga,' ujar Refly lagi.

"Sekarang Pak Prabowo menjalankan tugasnya sebagai Menhan, semoga Beliau pada waktunya menjalankan itu akan lebih banyak manfaatnya bagi bangsa dan negara," jawab Fadli kemudian.

• Di ILC, Sudjiwo Tedjo Salahkan WHO soal Corona hingga Karni Ilyas Tertawa: Aku Awam tapi Agak Pinter

Menurutnya, penanangan masalah Virus Corona ini akan berbeda jika Prabowo Subianto yang menjadi presiden.

"Sejauh ini saya masih optimis melihat itu, tetapi kan itu hanya menjadi salah satu, ya beda kalau misalnya Pak Prabowo menjadi presiden akan berbeda sekali," katanya. (TribunWow.com/Mariah Gipty)