"Ini yang jadi ramai lagi, di Depok juga ada. Kalau di Depok katanya dipotong karena banyak warganya yang tidak kebagian."

"Jadi yang kebagian dipotong lagi agar bisa diratakan," sambungnya.

Karni Ilyas mengatakan, setiap kepala daerah berkewajiban menjaga bansos agar benar-benar sampai ke warga yang membutuhkan.

"Dan tentu saja di daerah lain banyak kejadian ini, tapi yang penting sekali itu bagaimana setiap kepala daerah menjaga bantuan sosial itu bisa lancar," kata dia.

• Kata PLN soal Keluhan Tagihan Listrik Lebih Tinggi selama PSBB: Tidak Ada Kenaikan Tarif Listrik

Melanjutkan penjelasannya, Karni Ilyas lantas menyinggung soal wacana relaksasi PSBB yang dicanangkan pemerintah.

Ia menilai, wacana tersebut merupakan hal yang lucu karena masyarakat kini justru mulai serius menaati aturan PSBB.

"Tapi yang saya dengar ada lagi wacana bahwa PSBB udah enggak diutuhkan, mau relaksasi dari pemerintah pusat," terang Karni Ilyas.

"Bagi saya agak lucu kalau ini terjadi sementara kita selama ini udah serius sekali mau PSBB."

Lebih lanjut, Karni Ilyas pun menyoroti perpanjangan PSBB di wilayah DKI Jakarta.

Karni Ilyas mengatakan, wacana relaksasi itu bertentangan dengan langkah PSBB yang ditempuh sejumlah daerah.

"Bahkan diperpanjang di DKI 2 minggu lagi setelah 2 minggu pertama," ucap Karni Ilyas.

"Dan daerah juga baru akan mulai, lah kok ada wacana di pusat katanya relaksasi."

"Artinya dikurangi keketatan PSBB," tandasnya. (TribunWow.com)