Terkini Daerah

Seorang Warga Miskin NTT Tolak Bantuan Sembako dari Pemerintah, Salomi: Saya Harus Usaha Sendiri

Penulis: Noviana Primaresti
Editor: Claudia Noventa
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Salomi Malaka, seorang warga asal Kabupaten alor, Nusa Tenggara Timur (NTT) yang menolak bantuan sembako dari pemerintah.

Mereka mendatangi kediaman Salomi untuk memberikan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang merupakan program dari pemerintah untuk masyarakat kurang mampu.

Penerima kartu akan mendapat bantuan sembako dari pemerintah melalui Kementrian Sosial RI.

Namun Salomi yang terdaftar dalam program KKS itu malah sama sekali tidak mau menerima bantuan tersebut.

Padahal Salomi yang merupakan ibu rumah tangga masih menanggung tiga anaknya.

Sementara sang suami, diketahui bekerja sebagai petani sehingga mereka termasuk dalam kategori keluarga miskin di Kabupaten Alor.

Nazamuddin mengatakan akhirnya mereka hanya bisa memberikan masker untuk dipakai keluarga tersebut saat berkebun atau membeli kebutuhan pokok.

Oleh karena penolakan tersebut, maka secara administratif petugas akan membuat berita acara pengembalian Kartu Keluarga Sejahtera ke Direktorat Penanganan Fakir Miskin Ditjen PFM Kementerian Sosial RI.

• Anang Bagikan Sembako, Ashanty Ungkap Alasan Tetap di Mobil: Malah Enggak Enak Kalau Dilihat

Pemerintah Perbanyak Penerima Kartu Sembako

Dilansir TribunWow.com dari channel YouTube Sekretariat Presiden pada Rabu (31/3/2020), Presiden Jokowi mengatakan bahwa penerima kartu sembako akan diperbanyak.

Mulanya, Presiden Jokowi mulanya mengatakan bahwa Anggaran Pendapatan Belanja Negara pada tahun 2020 akibat Covid-19 dinaikkan.

"Pemerintah memutuskan total tambahan belanja dan pembiayaan APBN tahun 2020 untuk penanganan Covid-19 adalah sebesar Rp 405,1 triliun rupiah," ujar Jokowi.

Dari sekitar Rp 400 triliun tersebut, Rp 75 triliun digunakan untuk belanja dan memenuhi kebutuhan bidang kesehatan dalam menangani Virus Corona

"Total anggaran tersebut akan dialokasikan Rp 75 triliun untuk belanja bidang kesehatan," jelas Jokowi.

Kabar gembira datang dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). (Channel YouTube Sekretariat Presiden)

Kemudian, ia mengatakan bahwa APBN juga akan digunakan untuk perlindungan sosial maupun keringan perpajakan bagi rakyat.

"Rp 110 triliun untuk perlindungan sosial, Rp 70,1 triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus kredit usaha rakyat, dan Rp 150 triliun untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional," tuturnya.

Halaman
123