TRIBUNWOW.COM - Pengamat Politik Rocky Gerung memberikan pembelaan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait program Kartu Pra Kerja.

Dilansir TribunWow.com, Rocky Gerung menyakini Sri Mulyani sebenarnya tidak setuju dengan fungsi Kartu Pra Kerja yang dialihkan sementara untuk masyarakat terdampak Virus Corona, khususnya para pekerja.

Rocky Gerung menilai hal itu disebabkan karena adanya kebijakan yang tumpang tindih, yaitu antara sektor ekonomi dan sosilogi.

• Pertanyakan Dana 400 T Dampak Corona, BEM Trisakti: Masyarakat Kayaknya Tak Terlalu Butuh Pemerintah

Imbasnya dari masalah tersebut maka fokusnya pun juga menjadi terbelah.

Dirinya melihat faktanya di lapangan, sektor ekonomi lagi-lagi masih menjadi perhatian utama dari pemerintah di tengah pandemi Covid-19 ini.

Hal ini disampaikan Rocky Gerung dalam tayangan Youtube pribadinya Rocky Gerung Official, Kamis (30/4/2020).

"Problem-nya adalah dual policies antara fraksi ekonomi dan fraksi sosiologi di istana tidak bisa diselesaikan oleh Presiden Jokowi (Joko Widodo)," ujar Rocky.

"Dengan akibat Perppu itu akhirnya mendua, mau menangani sosial tapi mau menyelamatkan ekonomi," jelasnya.

Rocky Gerung kemudian yakin bahwa Sri Mulyani sebenarnya tidak berada dalam pihak yang setuju dengan kebijakan tersebut.

Ia mengaku paham dengan sosok Sri Mulyani yang merupakan seorang ekonom yang mengedepankan pemikiran yang rasional.

Sri Mulyani pastinya memikirkan bagaimana penggunaan APBN secara tepat.

• Sebut Corona Jadi Alat Deteksi Kekuasaan, BEM UIN Jakarta: Apakah Pemerintah Serius Urusi Rakyat?

"Saya bisa bayangkan misalnya Sri Mulyani pro apa dalam soal itu?," terang Rocky.

"Mungkin Sri Mulyani ekonom raisonal, dan dia tetap menganggap APBN mesti dikendalikan jangan sampai bolong."

"Tetapi dalam pikiran Sri Mulyani dia ingin agar supaya tidak bolong oleh hal-hal yang tidak urgent," jelasnya.

Oleh karena itu, Rocky Gerung mengatakan ada paksaan kepada Sri Mulyani untuk tetap mengikuti arahan tersebut.