TRIBUNWOW.COM - Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun menyebut ada ketidakjelasan dalam penetapan status dampak Virus Corona.

Dilansir TribunWow.com, Refly Harun mempertanyakan sebenarnya pemerintah menetapkan status dampak Corona ini, apakah darurat bencana atau darurat kesehatan.

Menurut Refly Harun, kondisi seperti ini menjadikan dirinya merasa bingung dengan prespektifnya, termasuk yang berkaitan dengan cara penegakannya.

• Yakini Pemerintah Tak Mampu Terapkan Lockdown, Refly Harun Sebut Tak Bisa Jamin Stok Bahan Pokok

Dalam acara Indonesia Lawyers Club (ILC), Refly Harun mulanya mencontohkan masalah semrawutnya aturan ojek online dalam penerepan PSBB.

Kementerian Kesehatan dan Menteri Perhubungan bahkan memiliki aturan atau pandangannya sendiri-sendiri yang kontras.

Menurut Refly Harun, ketika dalam kondisi normal memang yang bersangkutan adalah Menteri Perhubungan yang berhak mengatur transportasi, termasuk ojek online.

Namun ketika dalam darurat kesehatan masyarakat, maka seharunya di bawah kendali Menteri Kesehatan.

"Kita harus bedakan dalam kondisi normal dengan kondisi tidak normal, dalam kondisi normal, hal-hal seperti itu diatur oleh Menteri Perhubungan," ujar Refly Harun.

"Tetapi dalam kondisi darurat seperti ini, kalau misalnya statmentnya darurat kesehatan masyarakat maka yang terdepan adalah Kementerian Kesehatan," sambungya.

• Jokowi Bicara 5 Skema Besar Pemulihan Ekonomi di Tengah Pandemi Corona, Minta Peran BUMN serta Pemda

Refly Harun kemudian menambahkan ketika ditetapkan sebagai darurat bencana, maka yang bersangungkatan menjadi BNPB, bukan Menteri Kesehatan ataupun Menteri Perhubungan.

Namun dirnya juga mengaku masih belum paham secara pasti permasalahan tersebut.

Karena menurutnya, keduanya mempunyai cara perlakuan dan pemberlakuannya yang berbeda.

"Tetapi ketika ini di-handle oleh dijadikan sebagai status bencana nasional, maka leading adalah BNPB," kata Refly harun.

"Nah saya tidak tahu, sebenarnya prespektif kita ini pendekatannya darurat bencana atau pendekatannya darurat kesehatan, karena itu berbeda sekali pemberlakuan, perlakukannya berbeda," jelasnya.

Refly Harun menilai pemerintah memang sengaja memakai darurat bencana karena dirasa mudah dalam menanganinya, khusunya soal dana.