Terkait kritikan tersebut, Mahfud lantas memberi imbaun bagi MUI untuk lebih mengawasi anggota-anggotanya.

Menurut Mahfud, tak semua orang yang bekerja di MUI berhak mengeluarkan fatwa agama seperti kritikan yang ditujukan padanya.

"Ini kadang kala orang enggak ngerti sudah mengaku-ngaku ulama juga ya," kata Mahfud.

"Makanya saya minta majelis ulama supaya membuat ukuran-ukuran, tidak semua orang yang bekerja di majelis ulama itu berhak mengeluarkan penilaian fatwa-fatwa agama," pungkasnya.

Simak video berikut ini menit ke-22.50:

Reaksi Ali Ngabalin Dengar Refly Harun

Dalam acara tersebut, sebelumnya pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun blak-blakan menyatakan keraguannya terhadap kemampuan pemerintah penuhi kebutuhan warga.

Dilansir TribunWow.com, Refly Harun menyebut hal itu merupakan satu di antara alasan pemerintah hingga kini tak menerapkan lockdown untuk mengendalikan Virus Corona.

Ia bahkan menyinggung peluang terjadinya kerusuhan akibat pemerintah tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat di tengah pandemi.

Pada kesempatan itu, mulanya Refly secara gamblang menyebut pemerintah tidak mampu menerapkan lockdown.

Padahal, menurut dia masyarakat akan menuruti apapun kebijakan pemerintah.

"Jadi kita tidak boleh membenturkan terminologi isolasi, lockdown dan PSBB (pembatasan sosial berskala besar)," kata Refly.

"Kenapa? Pemerintah tidak mampu melakukan lockdown bukan karena masyarakatnya yang tidak mau, saya pikir. Karena pemerintahnya tidak mampu melakukan itu."

Refly mengatakan, masyarakat bahkan akan suka rela menaati aturan lockdown jika pemerintah sanggup memenuhi kebutuhan mereka.

Namun, yang terjadi menurut Refly pemerintah tidak mampu melakukan itu.