TRIBUNWOW.COM - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo memberikan tanggapan terkait banyaknya kabar soal bantuan sosial masyarakat terdampak Virus Corona yang tidak tepat sasaran.

Dilansir TribunWow.com, Ganjar Pranowo mengakui tidak mudah dalam mengatur penyaluran bantuan sosial tersebut.

Dalam tayangan acara Apa Kabar Indonesia Malam tvOne, Selasa (28/4/2020), Ganjar mengatakan data penerima bantuan sosial sangat dinamis dan terus bergerak.

• Tanggapi Bansos Corona Salah Sasaran, Kemensos Jelaskan Alur Data: Kami Punya Prinsip Efektivitas

Hal itu terjadi seiring dengan bertambahnya masyarakat yang menginginkan bantuan tersebut setiap harinya.

Ganjar pun meminta masyarakat memberikan kepercayaan penuh kepada pemerintah.

Dirinya juga berharap diberikan kelonggaran dalam mengelola bantuan tersebut.

"Datanya sangat dinamis, bergerak terus menerus, dan ini memang tidak mudah dikelola, saya boleh meminta boleh mengusulkan bisa nggak ya kami diberikan kepercayaan agar kami lebih luwes untuk mengelola," ujar Ganjar.

Ganjar memastikan bahwa pemerintah dalam mengelola bantuan sosial sebisa mungkin untuk selalu mengedepankan akuntabilitas dan bersifat transparan.

Namun karena data terus berkembang menjadi sulit baginya untuk mewujudukan hal itu.

Gubernur asal Karanganyar Jawa Tengah bahkan mengaku pusing mengurusi data yang terus berubah. tidak terkecuali mereka para RT/RW, Kades beserta perangkatnya yang secara langsung menghadapi kondisi tersebut.

• Ungkap Alasan Pemotongan Dana BLT, Bupati Banyumas Sebut Ide dari Gubernur Jateng Ganjar Pranowo

"Mohon maaf tanpa kami mengabaikan akuntabilitas dan transparansinya, karena data terus berkembang dan terus berubah ini memang membikin RT, RW, Kades dan perangkatnya stres sekarang," kata Ganjar.

"Karena apa, lho ini bantuan pasti enggak cukup kok, wong datanya dinamis dan yang berkeinginan untuk mendapatkan bantuan banyaknya minta ampun, hampir setiap hari tambah," jelasnya.

Oleh karenanya untuk mengantisipasi dan sedikit membantu masyarakat yang belum mendapatkan bantuan, Ganjar mengaku sudah menyiapkan dana untuk membackup.

Dana tersebut merupakan hasil sumbangan dari beberapa pihak.

"Kita siapkan kita backup sumber yang dari daerah dan kita backup juga kalau Jawa Tengah kami menyiapkan dari Basta, dari Brsar, dari para donatur karena pasti kurang, makanya musti kita dorong," pungkasnya.

Simak videonya:

Bansos Corona Salah Sasaran, Kemensos Jelaskan Alur Data: Kami Punya Prinsip Efektivitas

Dirjen Penanganan Fakir Miskin Kemensos, Asep Sasa Purnama memberikan tanggapan terkait banyaknya bantuan sosial dampak Corona yang salah sasaran.

Asep Purnama menyinggung soal data yang dimiliki oleh Kemnsos yaitu dari mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Dirinya mengatakan data tersebut didapat berdasarkan penginputan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

• Sopir Ambulans Tidak Jujur, Pemulasaran Jenazah Corona di Garut Akhirnya Dilakukan di Pinggir Jalan

Data tersebut juga terus diupdate setiap tahunnya untuk mengikuti perkembangan di daerah.

Hal ini disampaikan Asep Purnama dalam acara Apa Kabar Indonesia Malam tvOne, Selasa (28/4/2020).

Menurutnya, DTKS tersebut sudah sangat valid lantaran sudah disahkan oleh Pemda, baik bupati maupun wali kota.

Bahkan sebelum sampai bupati dan wali kota terlebih dulu melewati ketua RT dan RW.

"Data ini diupdate secara berkala setiap tahun dan data terpadu kesejahteraan sosial ini sejatinya data ini berasal dari daerah juga," ujar Asep Purnama.

"Data yang masuk ke kami itu diusulkan disahkan oleh bupati dan wali kota," jelasnya.

"Sebelumnya bupati dan wali kota tentu melakukan proses penyajian data secara berjenjang, mulai dari RT/RW, kemudian ada Musdes, Muskel, sampai akhirnya bupati dan wali kota menyerahkan kepada kami," imbuhnya.

Oleh karena itu, Kemensos yakin penyaluran bantuan bisa efektif dan tepat sasaran.

• Ungkap Alasan Pemotongan Dana BLT, Bupati Banyumas Sebut Ide dari Gubernur Jateng Ganjar Pranowo

"Kami punya prinsip dalam memberikan bantuan sosial itu harus ada prinsip efektivitas, jadi prinsip efektivitas program ini harus sesuai dengan sasaran yang tepat," kata Asep Purnama.

Menurutnya, sebelum bantuan langsung tunai (BLT) itu disalurkan, kemensos juga sudah menyampaikan terlebih dahulu kepada pemerintah daerah.

Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi adanya perubahan data di DTKS.

Oleh karenanya ketika ada kesalahan maka bisa disimpulkan ada data dari daerah yang kurang tepat.

"Dalam proses bantuan langsung tunai, data yang kami miliki DTKS ini kami share dulu ke kabupaten dan kota, kemudian dengan harapan DTKS yang kami dapatkan dari bupati dan wali kota itu untuk dipelajari kembali, barangkali setelah sekian lama kemudian data itu ada perubahan-perubahan," ungkapnya.

"Dalam konteks BSD, ada beberapa daerah setelah kami analisis diperkirakan populasi lebih dari DTKS, oleh karenanya ada ruang untuk menyampaikan data baru," pungkasnya.

• Stok Pangan Defisit di Tengah Corona, Jokowi: Beras Defisit di 7 Provinsi, Telur Ayam di 22 Provinsi

Simak videonya:

(TribunWow/Elfan Fajar Nugroho)