TRIBUNWOW.COM - Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun telah mengonfirmasi bahwa dirinya kini tak lagi menjabat sebagai Komisaris Utama (Komut) Pelindo 1.

Dilansir TribunWow.com, Refly Harun mengaku dicopot dari jabatan tersebut karena kerap mengkritik pemerintah.

Bahkan, ia menyebut kerap diangggap kritis pada pemerintah meski menjabat di perusahaan BUMN tersebut.

Hal itu disampaikan Refly Harun melalui tayangan YouTube Refly Harun, Selasa (28/4/2020).

• Pencopotan Jadi Komut Bisa Dibawa ke Ranah Hukum, Refly Harun: Saya Punya Peluang Menangkan Gugatan

Menurut Refly, seorang pegawai BUMN tidak menduduki jabatan di pemerintahan.

Sebab, menurut dia ada beda pengertian antara pemerintah dan negara.

Pada kesempatan itu, ia pun mengklarifikasi anggapan yang menilai orang yang mendapat gaji dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tak berhak mengkritisi pemerintah.

Refly lantas secara gamblang menyatakan bantahannya terhadap anggapan tersebut.

"Kalau begitu yang namanya dosen-dosen perguruan tinggi negeri itu enggak boleh mengkritik pemerintah, dosen-dosen PNS itu," jelas Refly.

"Karena dia makan dari APBN, kan uang APBN gaji mereka. Peneliti-peneliti LIPI juga enggak boleh mengkitik pemerintah karena dia makan APBN, bukan begitu."

Menurut Refly, jika anggapan itu benar, seorang anggota DPR pun juga tak berhak mengkritisi pemerintah.

Karena itu, ia menegaskan bahwa siapapun berhak melayangkan kritikan meski menjabat di perusahaan negara.

• Refly Harun soal Pencopotan Komisaris Pelindo I: Buat Saya di Situasi Maju Kena Mundur Kejedot

"APBN itu anggaran pendapatan dan belanja negara, bukan anggaran dan pendapatan belanja pemerintah," kata Refly.

"DPR enggak boleh juga mengkritik pemerintah karena dia juga makan dari negara? Jadi bukan makan dari pemerintah. Tapi kita semua makan dan dilindungi oleh negara."

Lebih lanjut, Refly menyebut sikapnya yang tetap kritis saat menjabat di BUMN bukanlah sesuatu yang keliru.